IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi implementasi kebijakan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penting dalam penegakan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan tercapainya tujuan keadilan dan kepastian hukum melalui sistem peradilan pidana yang transparan, adil, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mencakup observasi, wawancara mendalam dengan pejabat Kejaksaan, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan Kejaksaan diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan telah melaksanakan kebijakan dengan upaya optimal, sejumlah tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan yang masih perlu diperkuat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa inovasi dalam sistem digitalisasi dan reformasi internal Kejaksaan memberikan dampak positif terhadap efektivitas tugas dan fungsi Kejaksaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

This study aims to analyze the tasks and functions of the Attorney General's Office in implementing policies within the Criminal Justice System in Indonesia. As an important institution in law enforcement, the Attorney General's Office plays a crucial role in ensuring the achievement of justice and legal certainty through a transparent, fair, and accountable criminal justice system. This study uses a qualitative approach with a case study method that includes observation, in-depth interviews with Attorney General's Office officials, and analysis of relevant policy documents. The main focus of this study is to identify and evaluate the extent to which Attorney General's Office policies are implemented in criminal justice practice, as well as the obstacles encountered in their implementation. The results of the study show that although the Attorney General's Office has implemented policies with optimal efforts, a number of challenges remain, such as limited human resources, coordination between institutions, and supervision that still needs to be strengthened. In addition, this study found that innovations in the digitization system and internal reforms of the Attorney General's Office have had a positive impact on the effectiveness of the Attorney General's Office's duties and functions. It is hoped that this study can contribute to the development of more effective and equitable law enforcement policies in Indonesia.