ANALISIS KINERJA DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DPRD KABUPATEN ASAHAN PASCA AKSI DEMONSTRASI

Penulis

  • Dean Rendienta Sembiring Fakuktas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia
  • Hisar Siregar Fakuktas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Indonesia

Kata Kunci:

DPRD Asahan, Kepercayaan Publik, Kinerja Legislatif, Transparansi, Partisipasi Publik.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja dan tingkat kepercayaan publik terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan pasca aksi demonstrasi yang dilaksanakan oleh Aliansi Cipayung Plus Asahan pada September 2025. Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis kegiatan magang di Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, dokumentasi resmi, serta wawancara informal dengan staf sekretariat dan sejumlah pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik kinerja legislatif dan ekspektasi publik: meskipun prosedur legislasi dan rutinitas penganggaran berjalan, komunikasi publik dan transparansi dinilai belum memadai sehingga kepercayaan publik tetap rendah. Temuan ini mendorong rekomendasi untuk memperkuat keterbukaan informasi, mekanisme partisipasi publik, dan reformasi tata kelola DPRD di tingkat daerah.

This study aims to analyze the performance and public trust toward the Regional People's Representative Council (DPRD) of Asahan Regency following the demonstrations organized by the Aliansi Cipayung Plus Asahan in September 2025. The research employs a qualitative descriptive method with a case-study approach based on an internship at the DPRD Secretariat. Data were gathered through participant observation, official documentation, and informal interviews with secretariat staff and stakeholders. The findings reveal a gap between legislative practice and public expectations: while legislative procedures and budget routines continue, public communication and transparency remain inadequate, sustaining low public trust. The study recommends strengthening information openness, public participation mechanisms, and governance reforms of the DPRD at the regional level

Unduhan

Diterbitkan

2025-10-30