PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR

Abstrak

Kejaksaan memegang posisi strategis dalam mekanisme peradilan pidana anak, khususnya dalam menjamin penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengedepankan pendekatan non-punitif melalui mekanisme diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana anak, dengan merujuk pada kerangka hukum positif serta praktik implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, melainkan juga berperan sebagai fasilitator keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan anak serta pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diversi masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta adanya resistensi budaya hukum yang cenderung bersifat retributif.

The Public Prosecutor’s Office holds a strategic position within the juvenile criminal justice system, particularly in ensuring the implementation of restorative justice principles. In accordance with Law Number 11 of 2012 concerning UU SPPA, the handling of children in conflict with the law must prioritize a non-punitive approach through the diversion mechanism. This study aims to examine the role of the Public Prosecutor’s Office in addressing juvenile criminal acts, referring to the framework of positive law as well as its practical implementation in the field. The research employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. The findings indicate that the Public Prosecutor’s Office not only performs the function of the public prosecutor but also acts as a facilitator of restorative justice, focusing on child protection and the restoration of social relationships. Nevertheless, the effectiveness of diversion implementation still faces several obstacles, including limitations in human resources, suboptimal coordination among law enforcement agencies, and the persistence of a legal culture that tends to be retributive.