PERAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNA DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (P4GN)

Abstrak

Penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, khususnya di kalangan generasi muda, sehingga menimbulkan ancaman serius bagi ketahanan sosial dan masa depan bangsa. Pemerintah telah merumuskan Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), namun efektivitas program tersebut sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi aktif masyarakat sebagai ujung tombak dalam melakukan pengawasan di lingkungan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan P4GN serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas keterlibatan masyarakat dalam mencegah dan memberantas peredaran narkotika di wilayah tempat tinggalnya. Fokus penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk peran masyarakat dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika, serta (2) kendala apa saja yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan peran tersebut. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan P4GN melalui berbagai aktivitas, seperti penyuluhan, pengawasan sosial, pelaporan tindakan mencurigakan, pembentukan relawan anti narkotika, serta dukungan terhadap program Desa Bersinar. Namun demikian, upaya tersebut menghadapi sejumlah hambatan, antara lain kurangnya tindak lanjut dari aparat kepolisian terhadap laporan masyarakat, dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan peredaran narkotika, minimnya perlindungan dan jaminan keamanan bagi pelapor, terbatasnya dukungan pemerintah terhadap para penggiat anti narkotika, serta rendahnya transparansi anggaran operasional P4GN yang menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan P4GN.

The abuse and illicit trafficking of narcotics in Indonesia continue to show a significant upward trend, particularly among the younger generation, thereby posing a serious threat to social stability and the nation’s future. The government has formulated the Prevention, Eradication, Abuse, and Illicit Trafficking of Narcotics (P4GN) Program; however, the effectiveness of this program largely depends on the active participation of the community as the frontline in conducting environmental surveillance. This study aims to examine the role of the community in supporting the implementation of P4GN and to identify various obstacles that hinder community participation in preventing and combating narcotics distribution within their surroundings. The focus of this research includes: (1) identifying the forms of community involvement in efforts to prevent, eradicate, and control narcotics abuse and illicit trafficking, and (2) analyzing the challenges faced by the community in carrying out these roles. The research employs an empirical juridical approach with data collected through interviews, observations, and literature studies. The findings indicate that the community holds a strategic position in the implementation of P4GN through activities such as public awareness campaigns, social monitoring, reporting suspicious activities, forming anti-narcotics volunteer groups, and supporting the “Desa Bersinar” (Drug-Free Village) program. Nevertheless, these efforts encounter several barriers, including the lack of follow-up by law enforcement on community reports, alleged involvement of rogue officers in narcotics networks, inadequate protection and security guarantees for whistleblowers, limited government support for anti-narcotics activists, and insufficient transparency in operational budget allocations for P4GN, which hampers program planning and implementation. These obstacles contribute to a decline in public trust toward the government and law enforcement agencies, ultimately reducing community participation in supporting the P4GN initiative.