PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai peran strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penanggulangan kemiskinan di kota Pematang Siantar sebagai bagian dari pembangunan daerah di Indonesia. DPRD tidak hanya berfungsi sebagai wakil rakyat dan pengawas pemerintahan daerah, tetapi juga sebagai pembentuk kebijakan yang menentukan keberhasilan program sosial. Studi ini mengkaji keterlibatan DPRD dalam perumusan kebijakan, penganggaran, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas sosial. Pendekatan tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan kapasitas DPRD guna mendukung pelaksanaan program sosial secara efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD berperan aktif dalam memperkuat kolaborasi serta mendampingi program kemiskinan, yang tidak hanya fokus pada bantuan sosial tetapi juga pemberdayaan ekonomi untuk mencapai kemandirian masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui kebijakan yang responsif dan tepat sasaran di tingkat daerah.

This study discusses the strategic role of the Regional People's Representative Council (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)) in poverty alleviation in Pematang Siantar city as part of regional development in Indonesia. The DPRD functions not only as a representative of the people and an overseer of local government, but also as a policymaker determining the success of social programs. This study examines the DPRD's involvement in policy formulation, budgeting, supervision, and empowerment of the poor through cross-sector synergy among local government, the private sector, and social communities. The approach emphasizes utilizing local resources and enhancing DPRD capacity to effectively and sustainably support social program implementation. The findings show that the DPRD plays an active role in strengthening collaboration and accompanying poverty programs, which focus not only on social assistance but also on economic empowerment to achieve community self-reliance. This synergy is expected to significantly reduce poverty rates through responsive and targeted policies at the regional level.