PERAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP BUMN DALAM PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA

Abstrak

Penelitian ini membahas peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam memberikan bantuan hukum terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kasus pada perkara PT PLN Persero Unit Distribusi Sumatera Utara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Selain menelaah dasar hukum kewenangan JPN berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan perubahannya, penelitian ini juga mengkaji pelaksanaan tugas JPN dalam litigasi maupun non-litigasi, serta efektivitas peran JPN dalam menyelesaikan peradilan hukum yang melibatkan BUMN. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara diawali dengan surat permohonan dari instansi atau lembaga pemerintah maupun BUMN/BUMD yang memerlukan bantuan hukum dengan bersepakat menjalin kerja sama antar dua lembaga, khususnya dalam pendampingan hukum, pertimbangan hukum dan melakukan tindak lainnya. Peran Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara, pemerintah, dan masyarakat dalam ranah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN).

This study discusses the role of the State Attorneys (JPN) in providing legal assistance to State- Owned Enterprises (BUMN) in civil and administrative cases at the High Prosecutor's Office of North Sumatra. The method used is normative juridical with a case study on PT PLN Persero North Sumatra Distribution Unit cases at the Medan Administrative Court. In addition to examining the legal basis of JPN's authority under Law Number 16 of 2004 and its amendments, this study also reviews the implementation of JPN's duties in both litigation and non-litigation, as well as the effectiveness of JPN's role in resolving legal proceedings involving BUMNs. The research concludes that the High Prosecutor's Office of North Sumatra begins with a request letter from a government institution or agency as well as BUMN/BUMD requiring legal assistance, agreeing to establish cooperation between the two institutions, particularly in legal assistance, legal advice, and carrying out other actions. The role of the State Attorney as a party representing the interests of the state, government, and society in the realm of Civil and State Administrative Law (DATUN).