UPAYA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji upaya peningkatan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum, mekanisme koordinasi antar lembaga, serta tantangan implementatif di era digital. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dengan UU No. 8 Tahun 2010, TPPU tetap berkembang melalui teknik yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan aset kripto dan transaksi lintas negara. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pemberantasan pencucian uang sangat bergantung pada penajaman regulasi serta peningkatan kemampuan lembaga penegak hukum dan lembaga keuangan, dan optimalisasi peran PPATK dalam deteksi transaksi mencurigakan. Selain itu, sinergi antar lembaga, kerja sama internasional, serta peningkatan kesadaran publik menjadi faktor penentu dalam menjaga integritas sistem keuangan nasional. Hasil penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif dan adaptif untuk menghadapi dinamika kejahatan keuangan modern di Indonesia.

This study examines efforts to enhance the effectiveness of money laundering prevention and eradication in Indonesia based on an analysis of the legal framework, inter-agency coordination mechanisms, and implementation challenges in the digital era. Although Indonesia has a strong legal foundation through Law No. 8 of 2010, money laundering continues to evolve through increasingly complex techniques, including the use of cryptocurrencies and cross-border transactions. The study finds that the success of combating money laundering heavily depends on regulatory refinement, capacity building of law enforcement and financial institutions, and the optimization of the Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) in detecting suspicious transactions. Furthermore, inter-agency synergy, international cooperation, and public awareness enhancement are critical factors in maintaining the integrity of the national financial system. The findings underscore the need for a comprehensive and adaptive approach to address the dynamics of modern financial crimes in Indonesia.