EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENJAMIN HAK ATAS KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA
Kata Kunci:
Hak Asasi Manusia, Keadilan, Kebijakan Pemerintah, Korban Pelanggaran HAM, IndonesiaAbstrak
Studi ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia mampu memberikan jaminan keadilan kepada para korban kejahatan HAM. Walaupun negara telah mengadopsi berbagai konvensi HAM global dan membangun sistem hukum domestik yang memadai, pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada kendala-kendala serius. Riset menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan hukum, kasus-kasus kejahatan HAM, serta mekanisme penanganan yang tersedia. Temuan menunjukkan bahwa kendala pokok mencakup minimnya kemauan politik, ketergantungan institusi penegak hukum, dan terbatasnya akses korban pada sistem keadilan. Studi ini mengusulkan perlunya penguatan dedikasi politik, transformasi kelembagaan, serta peningkatan keterlibatan komunitas sipil dalam upaya penegakan HAM nasional.
Studi ini mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan pemerintah Indonesia mampu memberikan jaminan keadilan kepada para korban kejahatan HAM. Walaupun negara telah mengadopsi berbagai konvensi HAM global dan membangun sistem hukum domestik yang memadai, pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada kendala-kendala serius. Riset menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dengan analisis deskriptif terhadap peraturan hukum, kasus-kasus kejahatan HAM, serta mekanisme penanganan yang tersedia. Temuan menunjukkan bahwa kendala pokok mencakup minimnya kemauan politik, ketergantungan institusi penegak hukum, dan terbatasnya akses korban pada sistem keadilan. Studi ini mengusulkan perlunya penguatan dedikasi politik, transformasi kelembagaan, serta peningkatan keterlibatan komunitas sipil dalam upaya penegakan HAM nasional.
This research evaluates the extent to which Indonesian governmental policies ensure justice for human rights violation victims. Despite ratifying numerous international human rights conventions and establishing domestic legal frameworks, implementation continues facing substantial obstacles. The study utilizes qualitative methodology through normative juridical approaches with descriptive analysis of legal regulations, human rights violation cases, and available resolution mechanisms. Findings reveal that primary barriers include insufficient political commitment, institutional dependency of law enforcement bodies, and limited victim access to justice systems. The study proposes strengthening political dedication, institutional transformation, and enhanced civil society engagement in national human rights enforcement efforts.
