DINAMIKA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PASCA OTONOMI

Abstrak

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan sumber daya alam setelah diberlakukannya otonomi daerah. Perubahan kerangka hukum yang bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan, serta distribusi manfaat sumber daya alam di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menelaah konsep teoretis, regulasi, dan temuan empiris dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam secara lebih mandiri, praktik di lapangan masih didominasi oleh intervensi pusat yang tercermin melalui penetapan norma teknis, pembatasan kewenangan, dan ketidakseimbangan mekanisme bagi hasil. Konflik kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan daerah menjadi faktor yang menghambat efektivitas desentralisasi. Namun, beberapa daerah menunjukkan bahwa tata kelola yang transparan, partisipatif, dan inovatif mampu menghasilkan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas daerah, serta reformulasi pembagian kewenangan agar pengelolaan sumber daya alam lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Abstract. This study explores the dynamics of interaction between the central government and local governments in the management of natural resources after the implementation of regional autonomy. The shift in the legal framework from centralization to decentralization has had various consequences for the division of authority, management mechanisms, and distribution of natural resource benefits at the local level. This study uses a literature review method to examine theoretical concepts, regulations, and empirical findings from various relevant literature. The results of the study show that although regional autonomy allows local governments to manage natural resources more independently, practices in the field are still dominated by central intervention, as reflected in the establishment of technical norms, restrictions on authority, and imbalances in profit-sharing mechanisms. Conflicts of authority, overlapping regulations, and weak local institutional capacity are factors that hinder the effectiveness of decentralization. However, several regions have shown that transparent, participatory, and innovative governance can generate broader benefits for the community. These findings emphasize the need for regulatory harmonization, strengthening of regional capacity, and reformulation of the division of authority so that natural resource management is more equitable, effective, and sustainable.