PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Abstrak

Tujuan penenulisan ini adalah untuk mengetahui Pembakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi hukum, pola penegakan, serta faktor sosial-politik yang memengaruhi, normatif-empiris dipilih sebagai kerangka utama. Penegakan hukum di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui KUHP, UU PPLH, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan. Namun, efektivitasnya masih lemah karena adanya konflik regulasi, kesulitan pembuktian, serta keterlibatan korporasi besar. Artikel ini menganalisis dasar hukum, bentuk penegakan, tantangan, serta implikasi dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Regulasi sudah kuat, tetapi praktik penegakan hukum masih lemah. Solusi membutuhkan kombinasi antara penguatan hukum, kapasitas aparat, penindakan korporasi, kerja sama regional, dan pemberdayaan masyarakat agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah serta ditangani secara berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan berkeadilan.

The purpose of this paper is to determine whether forest and land burning (karhutla) is an environmental crime that causes ecological, social, and economic damage. Data analysis was conducted qualitatively, emphasizing legal interpretation, enforcement patterns, and influencing socio-political factors. The normative-empirical approach was chosen as the primary framework. Law enforcement in Indonesia has a strong normative foundation through the Criminal Code, the Environmental Management Law (UU PPLH), the Forestry Law, and the Plantation Law. However, its effectiveness remains weak due to regulatory conflicts, difficulties in providing evidence, and the involvement of large corporations. This article analyzes the legal basis, forms of enforcement, challenges, and implications of law enforcement for forest and land burning crimes. While regulations are strong, enforcement practices remain weak. Solutions require a combination of legal strengthening, enforcement capacity, corporate action, regional cooperation, and community empowerment to prevent and manage forest and land fires sustainably. The research findings are expected to provide a comprehensive overview of the effectiveness of environmental criminal law enforcement for forest and land burning, while also offering stronger and more equitable policy recommendations.