ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS PENIPUAN JAMAAH HAJI: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Abstrak

Penipuan kepada jemaah haji menjadi suatu kasus pelanggaran hukum yang setiap tahunnya selalu terjadi. Banyak penyelenggara haji atau perusahaan layanan pemberangkatan jemaah haji yang memanfaatkan situasi. Hal demikian dapat  terjadi dikarenakan tingkat spiritualitas mayoritas masyarakat di Indonesia tergolong tinggi. Umumnya masyarakat rela menabung bertahun tahun demi menunaikan ibadah sakral tersebut dan pergi ke tanah suci Mekkah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana penipuan dari sejumlah oknum tersebut yang terus terjadi di setiap tahunnya dan merugikan masyarakat. Metode penelitian ini adalah hukum normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Jurnal ini juga mengambil sudut pandang dari hukum perdata terhadap kasus penipuan jemaah haji dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Hasilnya, meskipun sudah terdapat penindakan tegas dan sanksi kepada pelaku pelanggaran tetapi pemerintah dan masyarakat harus turut serta dalam melakukan sosialisasi kepada calon jemaah nagar kasus penipuan ini dapat diminimalisir.

Fraud against Hajj pilgrims is a case of legal violation that always occurs every year. Many Hajj organizers or Hajj departure service companies are taking advantage of the situation. This can happen because the spiritual level of the majority of people in Indonesia is relatively high. Generally, people are willing to save for years to carry out this sacred worship and go to the holy land of Mecca. Therefore, this research aims to examine how fraud from a number of these individuals continues to occur every year and is detrimental to society. This research method is normative law using library materials as the main data for analyzing cases, and the author did not conduct field research. This journal also takes a perspective from civil law regarding cases of fraud on Hajj pilgrims and how law enforcement efforts are carried out in these cases. As a result, even though there has been strict action and sanctions against perpetrators of violations, the government and the community must participate in conducting outreach to prospective congregations so that cases of fraud can be minimized.