IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN ATAU PEMAKAIAN KENDARAAN DINAS DI KOTA PEKANBARU

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan/Pemakaian Kendaraan Dinas di Kota Pekanbaru. Permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana implementasi peraturan tersebut, faktor penghambatnya, serta upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi penyalahgunaan kendaraan dinas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang melibatkan studi hukum serta pengumpulan data melalui wawancara dan observasi di BPKAD, Sekretariat Daerah, dan Inspektorat Kota Pekanbaru. Sedangkan populasi dan sampel adalah keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Aset BPKAD Kota Pekanbaru, Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2022 telah berjalan melalui inventarisasi, penertiban, dan penerapan sanksi administratif. Namun demikian, implementasinya belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran sebagian aparatur sipil negara, serta belum konsistennya penegakan sanksi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi peningkatan pengawasan, sosialisasi peraturan, serta pembinaan disiplin aparatur.Dengan demikian, diperlukan penguatan pengawasan dan konsistensi penegakan hukum agar penggunaan kendaraan dinas dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

This study aims to analyze the implementation of the Mayor of Pekanbaru Regulation Number 12 of 2022 concerning the Amendment to Mayor Regulation Number 100 of 2018 on the Procedures for the Use of Official Vehicles in Pekanbaru City. The issues examined in this research include how the regulation has been implemented, the inhibiting factors encountered, and the efforts undertaken by the local government to address the misuse of official vehicles.The research method used is an empirical juridical method with a sociological approach, which involves legal studies and data collection through interviews and observations at the BPKAD, Regional Secretariat, and Pekanbaru City Inspectorate. While the population and sample are all parties related to the problem being studied, the population and sample in this study are the Head of the Asset Division of the BPKAD of Pekanbaru City, the Regional Secretary of Pekanbaru City, and the Head of the Pekanbaru City Inspectorate.The results of the study indicate that the implementation of Mayor Regulation Number 12 of 2022 has been carried out through asset inventory, regulation enforcement, and the imposition of administrative sanctions. However, its implementation has not been fully effective due to several obstacles, including limited supervisory resources, low legal awareness among some civil servants, and inconsistent enforcement of sanctions. The efforts undertaken by the local government include strengthening supervision, conducting regulatory socialization, and improving disciplinary guidance for civil servants. Therefore, stronger supervision mechanisms and consistent law enforcement are required to ensure that the use of official vehicles is conducted in an orderly, accountable manner and in accordance with the principles of good governance.