PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM PENCEMARAN PESISIR HAKATUTOBU: SINKRONISASI UNCLOS 1982 DAN HUKUM NASIONAL TERHADAP RESTORASI EKOSISTEM LAUT

Abstrak

Peningkatan aktivitas industri pertambangan nikel di wilayah pesisir Hakatutobu telah memicu pencemaran laut dalam skala besar yang bersumber dari daratan (land-based sources). Limpasan sedimen laterit dan logam berat menimbulkan kerusakan serius terhadap ekosistem terumbu karang melalui fenomena smothering dan coral bleaching. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerapan prinsip perlindungan lingkungan laut dalam UNCLOS 1982, khususnya kewajiban negara yang diadopsi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, serta mengevaluasi penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara standar normatif Baku Mutu Air Laut (BMAL) sebagai wujud kepatuhan pada rezim hukum laut internasional, dengan operasional pertambangan. Penegakan hukum terhambat oleh sulitnya membuktikan hubungan sebab- akibat menggunakan parameter fisika-kimia konvensional. Akibatnya sanksi cenderung berhenti pada instrumen hukum lingkungan darat berupa denda administratif, tanpa menerapkan asas tanggung jawab mutlak (strict liability) yang memaksa korporasi untuk melakukan restorasi ekosistem laut sesuai mandat perlindungan keanekaragaman hayati perairan dalam UNCLOS 1982.

The increase in nickel mining activities in the Hakatutobu coastal area has triggered large-scale marine pollution originating from land-based sources. Runoff containing laterite sediments and heavy metals has caused serious damage to coral reef ecosystems through smothering and coral bleaching. This article aims to analyze the problems in the implementation of marine environmental protection principles under UNCLOS 1982, particularly the obligations of the state as reflected in Government Regulation Number 22 of 2021, and to evaluate law enforcement in relation to the restoration of marine ecosystems. This study employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings show that there is a gap between the normative standards of seawater quality and the operational practices of nickel mining activities. Law enforcement is hindered by the difficulty of establishing a precise causal link through conventional physical and chemical parameters. As a result, sanctions tend to be limited to administrative measures, without applying strict liability to compel corporations to restore damaged marine ecosystems in accordance with the marine biodiversity protection mandate under UNCLOS 1982.