EKSISTENSI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DISKRESI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

(Analisis Putusan Ptun Nomor 14/G/2023/Ptun.Jkt)

Abstrak

Penataan investasi di sektor pertambangan Indonesia pasca-pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu gelombang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara massal oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak-hak administrasi pelaku usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan prosedur pencabutan izin dalam Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT yang melibatkan PT Samudra Hindia Jaya sebagai Penggugat. Penelitian ini berfokus pada pengujian tindakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Minerba serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimanakah implikasi yuridis pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM terhadap kepastian hukum pelaku usaha ditinjau dari aspek kewenangan atributif dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, ditemukan bahwa tindakan pencabutan tersebut mengandung cacat prosedur karena mengabaikan tahapan sanksi administratif bertahap. Hasil penelitian menekankan bahwa diskresi pejabat publik tidak bersifat absolut dan harus tetap tunduk pada koridor hukum guna menjamin iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

The investment arrangement in the Indonesian mining sector following the enactment of the Job Creation Law has triggered a wave of mass revocations of Mining Business Permits (IUP) by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM). This phenomenon raises serious issues related to legal certainty and the protection of administrative rights of business actors. This article aims to analyze the validity of the permit revocation procedure in the PTUN Decision Number 14/G/2023/PTUN.JKT involving PT Samudra Hindia Jaya as the Plaintiff. This research focuses on examining government actions based on the Mineral and Coal Mining Law and the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). The main problem raised in this research is regarding the legal implications of the revocation of Mining Business Permits (IUP) by the Minister of Investment/Head of BKPM on the legal certainty of business actors reviewed from the aspect of attributive authority and the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB) in the PTUN Decision Number 14/G/2023/PTUN.JKT. Using normative legal research methods, it was found that the revocation was procedurally flawed because it ignored the gradual administrative sanction process. The research emphasized that public officials' discretion is not absolute and must remain subject to legal constraints to ensure a healthy and equitable investment climate.