IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (2) PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TERHADAP KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PRESERVASI JALAN DI KOTA PEKANBARU

Abstrak

Pekanbaru sebagai salah satu kota berkembang menghadapi berbagai permasalahan infrastruktur jalan yang memerlukan upaya preservasi secara optimal. Preservasi jalan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam preservasi jalan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan preservasi jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan, serta kerusakan jalan yang terjadi secara berulang. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan preservasi jalan. Meskipun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan pemeliharaan jalan guna meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 belum terlaksana secara maksimal sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, dukungan anggaran, dan koordinasi antar pihak terkait agar preservasi jalan dapat berjalan lebih efektif.

Pekanbaru as one of the developing cities faces various road infrastructure problems that require optimal preservation efforts. Road preservation is an important aspect in maintaining the quality, safety, and comfort of road users. This study aimed to determine the implementation of Article 19 Paragraph (2) of Pekanbaru Mayor Regulation Number 94 of 2016 on the performance of the Public Works and Spatial Planning Office in road preservation in Pekanbaru City. The research method used was sociological legal research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation related to the implementation of road preservation. The results showed that the implementation of the regulation had not been carried out optimally due to several obstacles, such as limited budget, lack of supervision, and recurring road damage. In addition, inter-agency coordination and community participation also affected the effectiveness of road preservation implementation. Nevertheless, the Public Works and Spatial Planning Office has made various efforts in road repair and maintenance to improve the quality of road infrastructure in Pekanbaru City. The conclusion of this study is that the implementation of Article 19 Paragraph (2) of Pekanbaru Mayor Regulation Number 94 of 2016 has not been fully optimized, therefore improvements in supervision, budget support, and coordination among related parties are needed so that road preservation can be carried out more effectively.