DILEMA KARIER DOSEN PPPK: SINKRONISASI REGULASI MASA PERJANJIAN KERJA DAN PERCEPATAN KENAIKAN JENJANG JABATAN AKADEMIK

(Studi Kasus Kepmendiktisaintek Nomor 232/M/Kep/2025)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dan administratif dalam pengelolaan karier Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). Fokus utama studi ini adalah adanya diskoneksi antara pencapaian meritokrasi akademik dengan batasan durasi kontrak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 232/M/KEP/2025. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa meskipun dosen PPPK secara teknis dapat memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan melalui pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) dalam kurun waktu 2 tahun atau 4 semester berturut-turut, regulasi teknis mewajibkan dosen untuk menyelesaikan minimal 90% dari masa perjanjian kerja sebelum usulan kenaikan jabatan dapat diproses. Kondisi ini menyebabkan stagnasi karier bagi dosen dengan masa kontrak 5 tahun, karena promosi jabatan hanya diintegrasikan ke dalam siklus perpanjangan kontrak. Implikasinya, terjadi hambatan dalam percepatan distribusi jabatan fungsional yang berdampak pada pemenuhan standar akreditasi program studi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme promosi interim bagi dosen dengan kinerja luar biasa agar kenaikan jabatan tidak sepenuhnya bergantung pada siklus perpanjangan kontrak.

This research aims to analyze the legal and administrative issues in the career management of Government Employees with Work Agreements (PPPK) Lecturers across 35 New State Universities (PTNB). The primary focus of this study is the disconnection between academic meritocratic achievements and contract duration limitations under the Decree of the Minister of Higher Education, Science, and Technology Number 232/M/KEP/2025. Utilizing a normative legal research method, the findings indicate that while PPPK lecturers can technically meet the requirements for academic rank promotion by fulfilling the Lecturer Workload (BKD) within 2 years or 4 consecutive semesters, technical regulations require lecturers to complete at least 90% of their work agreement period before a promotion proposal can be processed. This condition leads to career stagnation for lecturers with 5-year contracts, as academic promotion is strictly integrated into the contract renewal cycle. Consequently, this creates barriers in accelerating the distribution of academic ranks, which impacts the fulfillment of study program accreditation standards. This study recommends the necessity of an interim promotion mechanism for high-performing lecturers so that academic advancement is not entirely dependent on the contract renewal cycle.