PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN: STUDI KASUS PUTUSAN PN LAMONGAN NOMOR 6/PDT.G/2025/PN LMG

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena perbuatan melawan hukum (PMH) dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, dengan fokus pada ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining position) dan praktik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Permasalahan utama yang dikaji adalah penerapan asas-asas perjanjian dalam kondisi ketimpangan posisi tawar serta peran asas keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Lamongan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar sering kali memicu cacat kehendak (wilsgebrek) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan. Dalam perkara yang dikaji, hakim memutus bahwa para tergugat terbukti melakukan PMH karena memanfaatkan tekanan psikologis serta kondisi terdesak dari penggugat untuk mengalihkan hak milik atas tanah secara tidak adil. Melalui putusan ini, asas keseimbangan terbukti menjadi instrumen hukum yang krusial bagi hakim untuk membatasi absolutisme kebebasan berkontrak demi memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak yang dieksploitasi oleh pihak yang lebih dominan.

This study analyzes the phenomenon of unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum) in land and building sale and purchase transactions, focusing on the imbalance of bargaining positions and the practice of undue influence (misbruik van omstandigheden). The primary issues examined are the application of contractual principles amid a disparity in bargaining power and the role of the principle of equilibrium in providing legal protection for the weaker party, as reflected in the District Court of Lamongan Decision Number 6/Pdt.G/2025/PN Lmg. This study employs a normative juridical research method with statutory, case, and conceptual approaches. The research findings indicate that an unequal bargaining position frequently triggers a defect of consent (wilsgebrek) in the form of undue influence. In the analyzed case, the judges ruled that the defendants were proven to have committed an unlawful act by exploiting the psychological pressure and pressing circumstances of the plaintiffs to transfer land ownership rights unfairly. Through this ruling, the principle of equilibrium is proven to be a crucial legal instrument for judges to restrict the absolutism of contractual freedom, thereby providing equitable legal protection for the party exploited by a more dominant entity.