PENGARUH SOCIAL JUDGEMENT TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT

Abstrak

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana kekerasan seksual bisa saja terpengaruh dengan objek sosial atau isu terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang mereka tangani terlebih apabila kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyak. Dalam teori penilaian sosial menjelaskan tentang proses seseorang melakukan penilaian pada stimuli yang diterima. Fokus teori penilaian sosial adalah membuat penilaian mengenai pernyataan yang didengar. Tentunya pernyataan ini tidak hanya dihasilkan melalui pernyataan yang didengar saja tetapi juga berupa pernyataan yang dapat diterima dari berbagai macam media, yaitu pernyataan yang dapat dilihat (visual), penilaian dari gerakan tubuh (gestur tubuh), dan berbagai jenis pesan non verbal yang mampu ditangkap oleh indera penerima pesan. Penilaian ini dapat berpengaruh pada sistem keyakinan yang dimiliki oleh seseorang.Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaruh social judgement terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat? Yang kedua adalah Bagaimanakah independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh social judgement terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat bersifat langsung maupun tidak langsung namun nyata, terutama melalui tekanan opini publik, media, dan nilai sosial yang berkembang. Pengaruh ini dapat berdampak positif dalam meningkatkan kepekaan terhadap keadilan substantif, tetapi juga berpotensi negatif jika mengganggu independensi hakim dan prinsip objektivitas. Yang kedua Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip konstitusional yang mewajibkan hakim untuk memutus perkara secara mandiri, jujur, dan imparsial tanpa intervensi eksternal maupun internal demi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemerdekaan ini dijamin secara yuridis melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mencakup aspek personal, substantif, institusional, hingga pemenuhan jaminan keamanan bagi hakim.

A judge's decision in sentencing a criminal offense is influenced by various factors. Judges, who hold the authority to adjudicate cases involving sexual violence, may be influenced by social objects or issues related to the cases they handle, especially when such cases draw significant public attention. Social judgment theory explains the process by which an individual evaluates the stimuli they receive. The focus of social judgment theory is on making assessments regarding the statements heard. Naturally, these statements are not only generated through heard messages but can also be received through various types of media, such as visual statements, assessments of body language (gestures), and various forms of non-verbal messages that can be perceived by the recipient's senses. This assessment can subsequently influence an individual's belief system.The research problems addressed in this thesis are: first, how does social judgment influence judicial decisions in sexual violence cases that draw public attention? Second, how is judicial independence maintained as the executor of judicial power in Indonesia? The type of research used in this study is sociological juridical legal research. The results of this study indicate that the influence of social judgment on judicial decisions in high-profile sexual violence cases is both direct and indirect, yet palpable, primarily operating through the pressure of public opinion, media coverage, and evolving social values. This influence can have a positive impact by enhancing sensitivity toward substantive justice, but it also carries negative potential if it compromises judicial independence and the principle of objectivity. Second, the independence of judicial power is a constitutional principle that mandates judges to adjudicate cases independently, honestly, and impartially without external or internal intervention for the sake of upholding the law and the public's sense of justice. This independence is legally guaranteed under the 1945 Constitution and the Law on Judicial Power, which encompasses personal, substantive, and institutional aspects, as well as the provision of security guarantees for judges.