SINKRONISASI DATA ADMINISTRATIF DAN MITIGASI RISIKO WANPRESTASI DALAM DISTRIBUSI KOPER JASA PERJALANAN UMROH

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelenggara perjalanan memenuhi tanggung jawab hukum dalam menyediakan perlengkapan logistik bagi jamaah sebagai bentuk standar pelayanan minimum. Penelitian ini berfokus pada sinkronisasi antara data pendaftaran jamaah dengan inventaris aktual di gudang untuk meminimalisir risiko pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui observasi langsung di lapangan selama masa magang. Hasil utama menunjukkan bahwa kolaborasi antara departemen pendaftaran dan logistik sangat penting untuk menjamin kepastian hak konsumen. Ketidaksinkronan atau perbedaan data dapat memicu konflik hukum, namun ketersediaan stok cadangan terbukti berhasil mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar pelayanan tidak hanya memenuhi persyaratan kontraktual tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepatuhan hukum perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen administrasi yang disiplin merupakan instrumen vital untuk memastikan bahwa seluruh hak yang dijanjikan diberikan secara akuntabel kepada para peserta.

This article seeks to examine how travel operators meet their legal responsibilities in supplying logistical resources for pilgrims as a type of essential service standard. The research primarily centers on aligning pilgrim registration data with the actual inventory in the warehouse to mitigate the risk of contract violations or breach of performance. This study utilizes an empirical legal approach via firsthand field observation during the internship duration. The main results show that collaboration between the registration and logistics departments is essential for guaranteeing certainty in consumer rights. Any inconsistencies or discrepancies in data can lead to legal conflicts, yet the availability of buffer stock has been successful in reducing these risks. Thus, adhering to service standards not only meets contractual requirements but also boosts the company's reputation and legal compliance. This study concludes that disciplined administrative management is a vital instrument for ensuring that all promised rights are delivered accountably to the participants.