IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan putusan pidana korupsi oleh majelis hakim, negara mengalami kerugian finansial serta merumuskan implementasi peraturan tersebut sehingga terciptanya tujuan hukum dan kepastian hukum. Menggunakan penelitian hukum dengan regulasi aturan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan Mahkamah Agung sehingga menimbulkan putusan pengadilan yang tidak berkepastian hukum. Kebaruan penelitian terletak pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta optimalisasi fungsi pengawasan.

This paper evaluates the locus standi of Supreme Court Regulations as a basis for judicial consideration by the Panel of Judges in adjudicating corruption cases involving state financial losses, as well as implementation regulations to achieve legal objectives and legal certainty.  A normative legal research study, making use of a statutory approach, conceptual, and case approaches. The findings indicate that errors committed by the Panel of Judges in applying Supreme Court Regulations have resulted in court decisions that lack legal certainty.  This study addresses a critical gap in existing legal literature by analyzing The application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 and the optimization of the oversight function.