PERAN PENGADILAN TINGGI (PT) MEDAN DALAM MEMBERIKAN EDUKASI KEPADA MASYARAKAT MENGENAI GUGATAN SEDERHANA STUDI PADA PENGADILAN TINGGI MEDAN

Abstrak

Mahkamah Agung terus melakukan pembaruan regulasi untuk meningkatkan efisiensi proses peradilan, sebagaimana terlihat melalui implementasi sistem e-court, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan prosedur Gugatan Sederhana. Berdasarkan observasi saat magang di Pengadilan Tinggi Medan, inovasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam menempuh jalur hukum. Namun, tantangan utama yang ditemukan adalah rendahnya literasi hukum masyarakat, sehingga banyak pihak merasa proses litigasi rumit padahal hambatan sebenarnya terletak pada ketidakpahaman prosedur. Hal ini penting karena penyelesaian sengketa dengan nilai kerugian kecil sering kali dianggap tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan jika menggunakan jalur perdata biasa. Sebagai solusi, diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 yang diperbarui melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Prosedur ini menawarkan biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih mudah, dengan batasan nilai gugatan materiil maksimal Rp500.000.000 serta tidak mencakup sengketa tanah atau perkara di pengadilan khusus. Selain itu, para pihak wajib hadir secara langsung di persidangan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini merumuskan dua permasalahan utama, yaitu: (1) mekanisme penyelesaian Gugatan Sederhana bagi pihak yang berada di wilayah hukum yang sama, dan (2) efektivitas implementasi prosedur ini dalam memudahkan masyarakat serta membantu hakim dalam mempercepat proses peradilan.

The Supreme Court continues to make regulatory reforms to improve the efficiency of the judicial process, as seen through the implementation of the e-court system, One-Stop Service (PTSP), and Simple Lawsuit procedures. Based on observations during an internship at the Medan High Court, these innovations are designed to make it easier for the public to pursue legal channels. However, the main challenge found is the low legal literacy of the community, causing many parties to feel that the litigation process is complicated, whereas the actual obstacle lies in a lack of understanding of the procedures. This is important because dispute resolution involving small losses is often considered disproportionate to the costs incurred if using the regular civil route. As a solution, the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 was issued and later updated through Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2019 regarding Procedures for Simple Lawsuit Resolution. This procedure offers lower costs and an easier process, with a maximum material claim value limit of Rp500,000,000 and does not cover land disputes or cases in special courts. In addition, the parties are required to be present in person at the trial. Using a normative legal research method, this study formulates two main issues, namely: (1) the mechanism for resolving Simple Claims for parties within the same legal jurisdiction, and (2) the effectiveness of implementing this procedure in facilitating the public and assisting judges in speeding up the judicial process.