KEDUDUKAN TANAH HAK GUNA USAHA YANG TIDAK DIUSAHAKAN

Abstrak

Permasalahan kepemilikan tanah di Indonesia, khususnya terkait sertifikat tanah yang diterbitkan sebelum tahun 2010, sering kali menjadi isu kompleks. Sertifikat ini sering tidak memiliki koordinat yang tepat dan Nomor Induk Bidang (NIB), menyebabkan kerawanan hak kepemilikan tanah seperti tumpang tindih. Selain itu, masalah Hak Guna Usaha (HGU) yang kadang diberikan tanpa sosialisasi dan persetujuan dari masyarakat setempat menambah kerawanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum terkait tanah HGU yang tidak diusahakan dan dampak sosial serta ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan case approach. Penelitian ini berfokus pada evaluasi kebijakan hukum dan dampak sosial ekonomi dari tanah HGU yang tidak diusahakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya koordinat dan NIB pada sertifikat tanah serta pemberian HGU tanpa sosialisasi telah menyebabkan berbagai permasalahan kepemilikan tanah. Sistem pendaftaran tanah yang lebih akurat dan edukasi hukum kepada masyarakat diperlukan untuk mengurangi risiko konflik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan sistem administrasi pertanahan, penegakan hukum yang tegas, serta edukasi masyarakat. Pemerintah perlu merancang kebijakan yang responsif dan transparan dalam pengelolaan tanah serta mengadopsi teknologi modern untuk pengelolaan yang lebih efektif. Saran lebih lanjut adalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendaftaran tanah.

Land ownership issues in Indonesia, particularly concerning land certificates issued before 2010, are often complex. These certificates often lack accurate coordinates and Parcel Identification Numbers (NIB), leading to ownership conflicts such as overlaps. Additionally, the issue of Right to Use (HGU) granted without socialization and local community consent adds to the vulnerability. This study aims to analyze legal policies related to unused HGU land and its social and economic impacts. This study uses normative research methods with a legislative and case approach. The focus is on evaluating legal policies and the socio-economic impacts of unused HGU land.

The findings indicate that the lack of coordinates and NIB on land certificates, as well as HGU grants without socialization, have caused various land ownership issues. A more accurate land registration system and legal education for the community are needed to reduce the risk of conflicts. The conclusion of this study is the need to improve the land administration system, enforce strict laws, and educate the community. The government should design responsive and transparent policies in land management and adopt modern technology for more effective management. Further suggestions include enhancing institutional capacity and active community participation in the land registration process.