PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA LANGSA

Abstrak

Pemungutan pajak dan retribusi oleh Pemerintahan daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor
28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. Aturan tersebut menerangkan bahwa daerah
berhak mengenakan 11 jenis pajak dan 33 jenis retribusi, dengan mempertimbangkan pajak dan
biaya umumnya yang baik. Metode yang dipakai pada penelitian ialah penelitian hukum normatif,
yakni penelitian yang membahas dan hanya menggunakan informasi beserta data-data sekunder
yang mempunyai kaitan dengan masalah “Pelaksanaan fungsi pengendalian DPRD guna
peningkatan pendapatan awal daerah di Kota Langsa”. Penelitian yang dipakai berasal dari hukum
normatif, sehingga pendekatannya ditentukan berdasarkan undang-undang. Secara umum
diharapkan kepada seluruh DPRD khususnya DPRD Kota Langsa dapat secara realistis menjamin
penyelenggaraan pemerintahan daerah mengikuti kepentingan umum, serta diharuskan mampu
mencapai tujuan dan juga kepentingan umum dalam peran pengawasannya yang telah disepakati
dalam peraturan dan proses penyusunan anggaran. Aspirasi masyarakat sebagian besar
dilembagakan melalui perwakilan anggota-anggota DPRD, khususnya di bidang pengawasan.

Collection of taxes and levies by regional governments is regulated by Law Number 28 of 2009
concerning Regional Taxes and Levy. The law states that regions have the right to impose 11 types
of taxes and 33 types of levies, taking into account general taxes and fees. The method used in this
research is normative legal research, namely research that discusses and only uses information
and secondary data that is related to the problem "Implementation of the DPRD's control function
to increase initial regional income in Langsa City". The research used comes from normative law,
so the approach is determined based on law. In general, it is hoped that all DPRDs, especially the
Langsa City DPRD, can realistically guarantee that the implementation of regional government
follows the public interest, and is required to be able to achieve the goals and public interests in its
supervisory role as agreed in the regulations and budget preparation process. Community
aspirations are largely institutionalized through representatives of DPRD members, especially in
the field of supervision.