Jurnal Kritis Studi Hukum

PERAN INTELIJEN DALAM PENGAWASAN ORANG ASING: ANALISIS YURIDIS DAN IMPLIKASI TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

2025-09-07T09:04:40+00:00

Globalisasi dan kemajuan teknologi transportasi telah meningkatkan mobilitas orang asing ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga berpotensi menghadirkan ancaman keamanan, seperti terorisme, perdagangan orang, dan spionase. pengawasan orang asing menjadi penting, di mana peran intelijen keimigrasian menempati posisi strategis sebagai instrumen deteksi dini ancaman non-militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan dasar hukum peran intelijen dalam pengawasan orang asing serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menemukan bahwa intelijen keimigrasian memiliki legitimasi hukum yang jelas dalam kerangka Undang-Undang Keimigrasian dan Undang-Undang Intelijen Negara. Namun, penerapan intelijen menimbulkan implikasi yuridis, terutama terkait potensi pelanggaran hak privasi, prinsip non-diskriminasi, dan asas due process of law. Indonesia memerlukan regulasi yang lebih komprehensif serta mekanisme pengawasan yang transparan untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan keamanan nasional dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Globalization and advances in transportation technology have significantly increased the mobility of foreign nationals across borders, including into Indonesia. While such mobility generates positive impacts such as cultural exchange and economic growth, it also brings potential threats to national security, including terrorism, human trafficking, narcotics smuggling, and espionage. For this reason, foreigner surveillance has become essential, with immigration intelligence playing a strategic role as an instrument of early detection against non-military threats. This study aims to analyze the legal position and basis of immigration intelligence in foreigner surveillance as well as its implications for human rights protection. Employing a normative legal research method, this study finds that immigration intelligence has clear legal legitimacy within the framework of the Immigration Law and the State Intelligence Law. However, its implementation also creates juridical implications, particularly regarding potential violations of privacy rights, non-discrimination principles, and due process of law. Therefore, more comprehensive regulation and transparent oversight mechanisms are required to ensure a balance between national security interests and the protection of human rights.

IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

2025-09-13T13:49:43+00:00

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tugas dan fungsi implementasi kebijakan Kejaksaan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penting dalam penegakan hukum memiliki peran krusial dalam memastikan tercapainya tujuan keadilan dan kepastian hukum melalui sistem peradilan pidana yang transparan, adil, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang mencakup observasi, wawancara mendalam dengan pejabat Kejaksaan, serta analisis dokumen kebijakan terkait. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan Kejaksaan diterapkan dalam praktik peradilan pidana, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan telah melaksanakan kebijakan dengan upaya optimal, sejumlah tantangan tetap ada, seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga, serta pengawasan yang masih perlu diperkuat. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa inovasi dalam sistem digitalisasi dan reformasi internal Kejaksaan memberikan dampak positif terhadap efektivitas tugas dan fungsi Kejaksaan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan di Indonesia.

This study aims to analyze the tasks and functions of the Attorney General's Office in implementing policies within the Criminal Justice System in Indonesia. As an important institution in law enforcement, the Attorney General's Office plays a crucial role in ensuring the achievement of justice and legal certainty through a transparent, fair, and accountable criminal justice system. This study uses a qualitative approach with a case study method that includes observation, in-depth interviews with Attorney General's Office officials, and analysis of relevant policy documents. The main focus of this study is to identify and evaluate the extent to which Attorney General's Office policies are implemented in criminal justice practice, as well as the obstacles encountered in their implementation. The results of the study show that although the Attorney General's Office has implemented policies with optimal efforts, a number of challenges remain, such as limited human resources, coordination between institutions, and supervision that still needs to be strengthened. In addition, this study found that innovations in the digitization system and internal reforms of the Attorney General's Office have had a positive impact on the effectiveness of the Attorney General's Office's duties and functions. It is hoped that this study can contribute to the development of more effective and equitable law enforcement policies in Indonesia.

IMPLIKASI KEBIJAKAN RENEWABLE ENERGY DIRECTIVE II TERHADAP EKSPOR KELAPA SAWIT INDONESIA PASCA PUTUSAN DISPUTE SETTLEMENT BODY WORLD TRADE ORGANIZATION

2025-09-10T04:25:03+00:00

Kebijakan Renewable Energy Directive II yang diterapkan oleh Uni Eropa dinilai memiliki implikasi yang serius dimana mempersulit ekspor minyak kelapa sawit yang merupakan komoditas unggulan Indonesia di pasar Eropa dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya praktik diskriminatif dalam perdagangan internasional terutama berkaitan dengan prinsip-prinsip non-diskriminasi dalam GATT 1994. Dengan adanya kekhawatiran ini, Indonesia melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui mekanisme Dispute Settlement Body World Trade Organization. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang berlaku dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah sejauh mana kebijakan RED II dan peraturan turunannya dapat dinilai melanggar kewajiban hukum perdagangan internasional. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti upaya Indonesia dalam menempuh penyelesaian sengketa melalui forum WTO sebagai langkah hukum yang sah untuk melindungi kepentingan ekspor nasional terhadap tindakan yang dinilai diskriminatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan RED II Uni Eropa berdampak negatif terhadap ekspor kelapa sawit Indonesia, berupa penurunan volume ekspor, hambatan teknis perdagangan, dan ketegangan diplomatik. Panel WTO dalam perkara WT/DS593 menyatakan bahwa sebagian klaim Indonesia terbukti, khususnya terkait pelanggaran prinsip nondiskriminasi, meskipun sebagian klaim lainnya ditolak. Uni Eropa diberi tenggat waktu untuk menyesuaikan kebijakannya, sedangkan Indonesia perlu melakukan pengawasan terhadap implementasi putusan WTO, memperkuat ISPO, dan memperluas kerja sama internasional. Dengan demikian, sengketa ini menegaskan pentingnya strategi yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan guna memperkuat daya saing sawit Indonesia di pasar global.

The Renewable Energy Directive II policy implemented by the European Union is considered to have serious implications, making it difficult to export palm oil, which is Indonesia's leading commodity in the European market, and raising concerns about discriminatory practices in international trade, particularly in relation to the principles of non-discrimination in GATT 1994. In light of these concerns, Indonesia has sought to resolve the dispute through the World Trade Organization's Dispute Settlement Body mechanism. This study uses a normative method with a literature review approach, aiming to examine the principles of international trade law applicable in the resolution of disputes between Indonesia and the European Union. Through this approach, the study examines the extent to which the RED II policy and its derivative regulations can be considered to violate international trade law obligations. In addition, this study also highlights Indonesia's efforts to resolve disputes through the WTO forum as a legal step to protect national export interests against actions deemed discriminatory. The research findings indicate that the European Union’s RED II policy has had negative impacts on Indonesia’s palm oil exports, including a decline in export volumes, technical trade barriers, and diplomatic tensions. The WTO Panel in case WT/DS593 ruled that part of Indonesia’s claims were valid, particularly concerning violations of the principle of non-discrimination, although several other claims were rejected. The European Union was granted a period of time to bring its measures into conformity, while Indonesia is required to monitor the implementation of the WTO ruling, strengthen ISPO, and expand international cooperation. Thus, this dispute underscores the importance of strategies that balance economic interests with sustainable development in order to enhance the global competitiveness of Indonesia’s palm oil.

PENYALAHGUNAAN VISA DAN UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA

2025-09-07T10:44:10+00:00

Penelitian ini membahas mengenai praktik penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing di Indonesia serta upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat keimigrasian. Fenomena ini marak terjadi ketika warga negara asing masuk menggunakan visa kunjungan atau visa wisata, kemudian memanfaatkannya untuk bekerja tanpa izin resmi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan visa tidak hanya disebabkan oleh faktor lemahnya pengawasan, tetapi karena rendahnya kesadaran hukum perusahaan dan pekerja asing, serta keterbatasan koordinasi antarinstansi. Penegakan hukum keimigrasian pada praktiknya lebih banyak mengandalkan sanksi administratif seperti deportasi dan pencantuman dalam daftar penangkalan, sedangkan penerapan sanksi pidana masih jarang dilakukan sehingga belum memberikan efek jera yang memadai. Dibutuhkan strategi penegakan hukum yang lebih tegas, pemanfaatan teknologi keimigrasian, dan sinergi antar lembaga agar penyalahgunaan visa dapat ditekan dan kedaulatan negara tetap terjaga.

This research examines the practice of visa misuse by foreign workers in Indonesia and the legal enforcement efforts undertaken by immigration authorities. Such violations commonly occur when foreign nationals enter the country using visit visas or tourist visas but subsequently exploit them to work without proper authorization. This study employs a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The findings reveal that visa misuse is not only caused by weak supervision but also by the low legal awareness of companies and foreign workers, as well as limited interagency coordination. In practice, immigration law enforcement relies more heavily on administrative sanctions, such as deportation and blacklisting, while the application of criminal sanctions remains rare and therefore fails to create a sufficient deterrent effect. Accordingly, a more assertive enforcement strategy, the utilization of immigration technology, and stronger interagency synergy are required to reduce visa misuse and safeguard national sovereignty.

ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK: STUDI KASUS PEKERJA IZHAMIR AZIS SIRAIT MELAWAN PT. AUTO PARKING DI KABUPATEN ASAHAN

2025-10-01T04:45:49+00:00

Artikel ini membahas permasalahan hukum ketenagakerjaan terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang dialami oleh Izhamir Azis Sirait dengan PT. Auto Parking. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis dokumen hukum berupa surat kuasa, kronologi perselisihan, keterangan para pihak, dan anjuran mediator dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 58 ayat (1) mengenai larangan masa percobaan dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mediator menyimpulkan bahwa hubungan kerja berakhir dengan anjuran pemberian pesangon sebesar UMK Kabupaten Asahan Tahun 2019. Artikel ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja dalam menghadapi praktik PHK sepihak yang tidak sesuai peraturan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN KEIMIGRASIAN DALAM PENGENDALIAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NON-PROSEDURAL

2025-09-13T01:37:02+00:00

Pekerja Migran Indonesia memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, akan tetapi keberangkatan non-prosedural masih menjadi persoalan serius yang menimbulkan risiko eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, serta citra buruk bagi negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan implementasi peran keimigrasian dalam mencegah serta menanggulangi keberangkatan PMI non-prosedural. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, UU Keimigrasian dan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi pengawasan keimigrasian. Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta semakin kompleksnya modus sindikat migrasi ilegal. Sehingga, diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mencegah terjadinya keberangkatan PMI non-prosedural.

Indonesian Migrant Workers contribute significantly to the national economy; however, non-procedural departures remain a serious issue that pose risks of exploitation, human trafficking, and a negative image for the country. This study aims to analyze the legal framework and the implementation of immigration’s role in preventing and addressing the departure of non-procedural migrant workers. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches, supported by qualitative analysis of relevant legislation. The findings indicate that, normatively, the Immigration Law and the Indonesian Migrant Workers Protection Law provide a clear legal basis for immigration control. Nevertheless, in practice, challenges remain, including limited resources, weak inter-agency coordination, and increasingly complex modus operandi of illegal migration networks. Therefore, strengthening cross-agency cooperation, utilizing information technology, and enhancing public legal awareness are essential to effectively prevent non-procedural departures of Indonesian migrant workers.

PETA KERAWANAN TENAGA KERJA ASING SEBAGAI INSTRUMEN OPTIMALISASI INTELIJEN KEIMIGRASIAN

2025-09-09T07:58:41+00:00

Arus masuk tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia memberikan manfaat ekonomi, namun sekaligus menimbulkan potensi pelanggaran hukum keimigrasian. Ketiadaan peta kerawanan TKA sebagai instrumen intelijen menyebabkan lemahnya deteksi dini, terbatasnya pengawasan preventif, dan berkurangnya legitimasi penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi hukum tidak adanya peta kerawanan TKA bagi fungsi intelijen keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa absennya peta kerawanan menimbulkan kekosongan norma, menghambat selective policy, dan berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum serta perlindungan hak asasi manusia. Bentuk ideal peta kerawanan adalah instrumen digital berbasis data terintegrasi, divisualisasikan melalui Sistem Informasi Geografis, diperbarui secara berkala, dan dilegitimasi melalui regulasi resmi. Dengan adanya peta kerawanan, fungsi intelijen keimigrasian dapat lebih efektif dalam mendukung pengawasan preventif serta menjaga kedaulatan negara.

The increasing presence of foreign workers in Indonesia provides economic advantages but simultaneously poses challenges to immigration law enforcement. The absence of a vulnerability map as an immigration intelligence instrument has weakened early detection, restricted preventive supervision, and reduced the legitimacy of law enforcement actions. This study aims to examine the legal of the absence of such a map and to formulate the ideal model of a foreign worker vulnerability map as an instrument to optimize immigration intelligence functions. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case approaches. Findings indicate that the absence of a vulnerability map creates a legal vacuum, weakens the implementation of the selective immigration policy, and raises the risk of violating principles of legal certainty and human rights protection. The ideal vulnerability map should be developed as a digital and regularly updated intelligence product based on integrated cross-sector data, visualized through Geographic Information Systems, and legitimized by formal regulation. Such an instrument will enable immigration intelligence to operate more effectively in preventive supervision and contribute to safeguarding national sovereignty.