https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/issue/feedJurnal Kritis Studi Hukum2026-10-31T06:00:24+00:00Open Journal Systemshttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/28037ANALISIS YURIDIS PERSAMAAN PADA KESELURUHAN MEREK “JOLLYBEE” DENGAN MEREK TERKENAL “JOLLIBEE”2026-10-01T13:07:50+00:00Leon2310611064@mahasiswa.upnvj.ac.idKhoirunnisa Putri Diksy310611125@mahasiswa.upnvj.ac.idMohamad Rifqi Rizqathallah2310611295@mahasiswa.upnvj.ac.idDwi Desi Yayi Tarinadwidesiyayitarina@upnvj.ac.id<p>Merek merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomi serta berfungsi sebagai tanda pembeda antara barang dan/atau jasa yang satu dengan lainnya. Perlindungan terhadap merek menjadi penting terutama terhadap merek terkenal yang memiliki reputasi dan daya pembeda di masyarakat. Permasalahan dapat timbul ketika terdapat pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal, sebagaimana terjadi dalam sengketa antara merek “JOLLYBE” dengan merek terkenal “JOLLIBEE” dalam Putusan Nomor 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek terkenal atas adanya pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan merek “JOLLYBE” memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal diberikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, khususnya mengenai larangan pendaftaran merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal serta mekanisme gugatan pembatalan merek. Dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai adanya persamaan antara “JOLLYBE” dan “JOLLIBEE” berdasarkan unsur dominan, susunan huruf, bentuk, serta bunyi atau pengucapan yang menimbulkan kesan serupa. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya potensi konsumen mengira terdapat hubungan bisnis antara kedua merek serta adanya upaya membonceng reputasi merek terkenal “JOLLIBEE”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, merek “JOLLYBE” dinyatakan memiliki persamaan pada pokoknya dengan “JOLLIBEE”, didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan pendaftarannya dibatalkan dari Daftar Umum Merek. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek terkenal melalui pembatalan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dan didaftarkan dengan itikad tidak baik.</p> <p><em>A trademark is a form of intellectual property that has economic value and serves as a distinguishing sign between goods and/or services. Legal protection of trademarks is particularly important for well-known trademarks that have established reputation and distinctiveness among consumers. Legal issues may arise when a trademark is registered with similarities in principle to a well-known trademark, as occurred in the dispute between the trademarks “JOLLYBE” and the well-known trademark “JOLLIBEE” in Decision Number 36/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst. This research aims to analyze the legal protection afforded to the holder of a well-known trademark against the registration of a trademark that has similarities in principle, as well as to analyze the legal considerations of the Panel of Judges in determining that the “JOLLYBE” trademark has similarities in principle with the “JOLLIBEE” trademark and was registered in bad faith. This research employs a normative juridical method using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources, which are analyzed qualitatively. The results of the research indicate that legal protection for the holder of a well-known trademark is provided through the provisions of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, particularly through the prohibition of registering trademarks that have similarities in principle to well-known trademarks and through the mechanism for filing a trademark cancellation lawsuit. In this case, the Panel of Judges found similarities between “JOLLYBE” and “JOLLIBEE” based on their dominant elements, arrangement of letters, form, as well as sound and pronunciation, which created a similar overall impression. The Panel of Judges also considered the potential for consumers to assume that there was a business relationship between the two trademarks and that the registration of “JOLLYBE” sought to take advantage of the reputation of the well-known “JOLLIBEE” trademark. Based on these considerations, the “JOLLYBE” trademark was declared to have similarities in principle with “JOLLIBEE”, to have been registered in bad faith, and its registration was cancelled from the General Register of Trademarks. Therefore, the decision provides legal protection to the holder of the well-known trademark through the cancellation of a trademark that has similarities in principle and was registered in bad faith.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kritis Studi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/28522ANALISIS HUKUM KEUANGAN NEGARA TERHADAP PEMENUHAN ANGGARAN PENDIDIKAN SEKURANG-KURANGNYA 20% DALAM APBN TAHUN ANGGARAN 20242026-10-14T09:18:27+00:00Satrio Jodyapati satriojodyapati@gmail.comAchmad Jaka Santos Adiwijayajaka.santos@unida.ac.idDanu Suryani danu.suryani@unida.ac.id<p>Artikel ini menganalisis konstruksi hukum penghitungan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN Tahun Anggaran 2024 serta konsistensi hukum antara penetapan, rincian awal, dan perubahan rinciannya. Artikel diolah dari penelitian hukum normatif/doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan utamanya meliputi Pasal 31 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, hukum keuangan negara, UU Nomor 19 Tahun 2023, Perpres Nomor 76 Tahun 2023, Perpres Nomor 206 Tahun 2024, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Pada tahap penetapan, alokasi pendidikan Rp665.023.864.382.000 dibandingkan dengan total Belanja Negara Rp3.325.119.321.897.000 menghasilkan 20,0% setelah pembulatan satu desimal. Kesesuaian aritmetis tersebut tidak otomatis membuktikan ketepatan hukum seluruh komponen pembilang. Dalam Lampiran VI, rincian awal sebesar 665.023.864.382 ribu rupiah berubah menjadi 668.698.864.379 ribu rupiah. Selisih 3.674.999.997 ribu rupiah terlacak pada belanja pemerintah pusat non-K/L. Kesinambungan formal antarinstrumen dapat ditelusuri, tetapi dasar material dan administratif kenaikan tersebut belum dapat dipastikan dari dokumen yang dianalisis. Artikel merekomendasikan keterlacakan yang lebih jelas antara norma penetapan, klasifikasi akun, dan dasar otorisasi perubahan.</p> <p><em>This article analyzes the legal construction of the constitutionally mandated education budget of at least 20% in Indonesia’s 2024 State Budget and the legal consistency between its enactment, initial breakdown, and amended breakdown. It is adapted from normative doctrinal legal research employing statutory, conceptual, and case approaches. The analysis draws on Article 31(4) of the 1945 Constitution, state finance law, Law No. 19 of 2023, Presidential Regulation No. 76 of 2023, Presidential Regulation No. 206 of 2024, and relevant Constitutional Court decisions. At the enactment stage, the education allocation of IDR 665,023,864,382,000 compared with total state expenditure of IDR 3,325,119,321,897,000 yields 20.0% when rounded to one decimal place. This arithmetic result does not, by itself, establish the substantive legal appropriateness of every budget component. In the annexed breakdown, the initial total of 665,023,864,382 thousand rupiah increased to 668,698,864,379 thousand rupiah. The difference of 3,674,999,997 thousand rupiah is traceable to non-ministerial central government expenditure. Formal continuity among the legal instruments can be identified; however, the substantive and administrative basis for that increase cannot be conclusively established from the documents examined. The article recommends a clearer audit trail connecting statutory allocations, classified accounts, and amendment authorizations.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kritis Studi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/28194IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA2026-10-05T04:53:52+00:00Wilma Silalahiwilmasilalahi@fh.untar.ac.idElsa Omega Napitupuluelsa205250226@stu.untar.ac.id<p>Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) merupakan salah satu perkara konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kehadiran mekanisme tersebut diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pelaksanaan kewenangan konstitusional antarlembaga negara sekaligus menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem checks and balances. Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi menentukan batas kewenangan dalam perkara SKLN dan bagaimana putusan-putusannya memberikan implikasi terhadap hubungan kewenangan antarlembaga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pembahasan difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 004/SKLN-IV/2006, Nomor 2/SKLN-X/2012, Nomor 3/SKLN-X/2012, Nomor 030/SKLN-IV/2006, dan Nomor 1/SKLN-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi membangun parameter SKLN melalui penilaian terhadap subjectum litis, objectum litis, dan kepentingan langsung pemohon. Putusan Nomor 3/SKLN-X/2012 menunjukkan bahwa objek SKLN tidak harus selalu merupakan kewenangan yang disebut secara tegas dalam UUD 1945, tetapi dapat berupa kewenangan derivatif yang bersumber dari kewenangan konstitusional. Sebaliknya, Putusan Nomor 004/SKLN-IV/2006 dan Nomor 1/SKLN-XVII/2019 memperlihatkan batas ketat forum SKLN ketika kewenangan yang disengketakan tidak memenuhi karakter konstitusional. Dengan demikian, putusan MK berperan dalam memberikan kepastian mengenai batas kewenangan lembaga negara, tetapi efektivitas SKLN masih menghadapi persoalan hukum acara dan batasan objek serta subjek perkara.</p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kritis Studi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/28044ANALISIS PERBUATAN SELF PREFERENCING YANG MERUGIKAN PELAKU USAHA LAIN MENURUT HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA 2026-10-02T03:52:18+00:00Annisa Iftina Qurratuainiftinaannisa@gmail.comFirdausguest@jurnalhst.comSamariadiguest@jurnalhst.com<p>Perkembangan ekonomi digital dan model bisnis berbasis platform telah melahirkan berbagai dinamika baru dalam hukum persaingan usaha, salah satunya praktik self preferencing. Praktik ini merujuk pada tindakan pelaku usaha yang memiliki posisi dominan, khususnya platform digital, yang mengutamakan produk atau layanannya sendiri dibandingkan produk atau layanan pesaing dalam ekosistem yang dikelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik self preferencing yang merugikan pelaku usaha lain ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 5 T ahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta bagaimana upaya pencegahan terhadap praktik tersebut dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa self preferencing tidak dapat dipandang semata sebagai strategi bisnis yang wajar, melainkan berpotensi menjadi bentuk penyalahgunaan posisi dominan apabila menimbulkan dampak anti-persaingan, seperti terhambatnya akses pasar (market foreclosure), ketidakseimbangan struktur persaingan, serta berkurangnya pilihan konsumen. Dalam kerangka Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, praktik ini dianalisis menggunakan pendekatan rule of reason, dengan menilai dampak aktual maupun potensial terhadap persaingan dan kesejahteraan konsumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan isu-isu persaingan usaha di pasar digital, khususnya yang berkaitan dengan model bisnis platform, penguasaan data, dan penggunaan algoritma. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital guna menjamin efektivitas penegakan hukum persaingan usaha serta terciptanya persaingan yang sehat dan adil.</p> <p><em>The development of the digital economy and platform-based business models has given rise to various new dynamics in competition law, one of which is the practice of self-preferencing. This practice refers to the actions of businesses with dominant positions, particularly digital platforms, that prioritize their own products or services over those of competitors within the ecosystem they manage. This study aims to analyze how self-preferencing practices that harm other businesses are viewed under Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and how to prevent such practices within the Indonesian competition law system. The research method used is normative legal research with a normative juridical approach, through a literature review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that self-preferencing cannot be viewed simply as a reasonable business strategy but has the potential to become a form of abuse of a dominant position if it results in anti-competitive impacts, such as obstructed market access (market foreclosure), an imbalance in the competitive structure, and reduced consumer choice. Within the framework of Article 25 of Law Number 5 of 1999, this practice is analyzed using a rule of reason approach, assessing its actual and potential impact on competition and consumer welfare. The results of the study indicate that, normatively, Law Number 5 of 1999 has not fully accommodated evolving competition issues in the digital market, particularly those related to platform business models, data control, and the use of algorithms. Therefore, regulatory updates are needed that are more adaptive and responsive to the dynamics of the digital economy to ensure effective enforcement of competition law and the creation of healthy and fair competition.</em></p>2026-10-02T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kritis Studi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/28583TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT KECELAKAAN KAPAL SPEED BOAT 2026-10-16T07:50:33+00:00Try Muliatua Putraputrasagala6600@gmail.comElfrida Ratnawati Gultomguest@jurnalhst.com<p>Kecelakaan pengangkutan laut menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang ikut serta dalam kegiatan pelayaran dan pihak yang memiliki memiliki tanggung jawab sangat besar adalah nakoda kapal tersebut, nahkoda mempunyai peran penting saat melaksanakan tugas diatas kapal. Berdasarkan putusan nomor 8/Pid.B/2021/Pn.Lwk telah terjadi kecelakan kapal speed boat, yakni kapal speed boat Bintang Fajar. Dengan demikian permasalahan yang diangkat adalah bagaimana tanggung jawab pengangkut kecelakaan speed boat Bintang Fajar karena lalainya nahkoda yang mengakibatkan kematian dan Bagaimana bentuk ganti rugi pengangkut atas lalaiannyainahkoda mengakibatkan kematian adalah pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data sekunder dianalisis secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan pengangkut harus bertanggung jawab dikarenakan terbukti lalai dengan tidak melengkapi alat keselamatan pada kapal spead boat dan memberikan ganti rugi kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), hal ini sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Pelayaran.</p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kritis Studi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/28502RASIONALITAS HUKUM DALAM MENGHUKUM KETIDAKSENGAJAAN: KAJIAN ONTOLOGIS ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN2026-10-13T08:54:10+00:00Irfan Setyo Nugrohodatairfan33@gmail.comDeni SB Suhermawanguest@jurnalhst.com<p>Konsep kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pada prinsipnya, bagi dokter yang telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik dan standar operation procedure berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan yang terjadi pada terhadap profesi kesehatan, terlebih tindakan yang dilakukan tidak mempunyai niat jahat melainkan terjadi karena kealpaan/kelalaian (culpa). Artikel ini bertujuan merekonstruksi rasionalitas hukum dalam menghukum ketidaksengajaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kacamata ontologi—cabang filsafat yang mengeksplorasi hakikat keberadaan (nature of being). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis filosofis dan mengkaji kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penelitian ini menganalisis struktur eksistensial dari kelalaian medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis, kelalaian medis bukanlah suatu ketiadaan perbuatan (non-being atau "ruang kosong" niat), melainkan sebuah realitas perbuatan positif dan sikap batin yang cacat secara normatif (normatively defective conduct). Kelalaian medis mewujud sebagai penyimpangan riil dari standar kehati-hatian (standard of care) yang melanggar hakikat hubungan fiduciary antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien. Pembebanan pertanggungjawaban hukum ini memiliki rasionalitas ontologis yang kokoh karena yang dihukum bukanlah "ketiadaan niat", melainkan keberadaan sikap abai (disregard) yang merusak tatanan realitas hubungan hukum dan integritas keselamatan pasien.</p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kritis Studi Hukumhttps://oaj.jurnalhst.com/index.php/jksh/article/view/28115PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 DI PENGADILAN AGAMA LAMONGAN2026-10-03T10:16:40+00:00M. Ma'ruf Ade Fahnaniadefahnani@gmail.com<p>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun, namun tetap memberikan ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin dengan syarat adanya alasan sangat mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lamongan serta mengkaji kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan perlindungan anak dalam undang-undang tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi dokumen dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Lamongan periode 2023–2025 serta salinan penetapan perkara, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, hakim menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak secara formal-prosedural, belum substansial. Hal ini tercermin dari pola penetapan massal dalam satu hari, biaya perkara yang sangat rendah (hingga Rp220.000), serta tingkat pengabulan yang nyaris sempurna (100% pada 2023 dan 2025, 97,5% pada 2024) tanpa ada satu pun penolakan. Kedua, pertimbangan hakim belum sejalan dengan tujuan UU No. 16/2019 karena fungsi penyaring (filtering function) pengadilan sebagai ultimum remedium tidak berjalan efektif; dispensasi kawin justru bertransformasi menjadi jalur reguler yang hampir pasti dikabulkan. Kesimpulannya, terdapat kesenjangan lebar antara norma hukum (law in books) dan praktik peradilan (law in action) yang disebabkan oleh interpretasi longgar terhadap frasa "sangat mendesak", tekanan budaya agraris-religius, serta beban kerja hakim yang tinggi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas hakim dalam menyusun pertimbangan hukum berbasis perlindungan anak dan penyusunan pedoman teknis yang lebih ketat mengenai alasan dispensasi.</p> <p><em>Law Number 16 of 2019 raised the minimum age for marriage to 19 years, yet it still provides an exception through marriage dispensation mechanisms on the condition of urgent reasons. This study aims to analyze the application of the best interest of the child principle in marriage dispensation cases at the Lamongan Religious Court and to examine whether the judges' considerations align with the child protection objectives of the said law. This research is normative legal research employing statutory and case approaches. Legal materials were collected through document studies from the Case Tracking Information System (SIPP) of the Lamongan Religious Court for the 2023–2025 period, as well as copies of court determinations, and were analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal two main results. First, judges apply the best interest of the child principle in a formal-procedural manner, rather than substantially. This is reflected in the pattern of mass adjudications on the same day, extremely low case costs (as low as IDR 220,000), and an almost perfect grant rate (100% in 2023 and 2025, 97.5% in 2024) with zero rejections. Second, the judges' considerations are not in line with the objectives of Law No. 16/2019, as the court's filtering function as an ultimum remedium has not operated effectively; instead, marriage dispensation has transformed into a regular pathway that is almost certainly granted. In conclusion, there is a wide gap between the law in books and the law in action, caused by a loose interpretation of the phrase "urgent reasons," socio-religious agrarian cultural pressures, and high judicial workloads. This study recommends strengthening judges' capacity to construct child-protection-based legal reasoning and developing stricter technical guidelines regarding dispensation grounds.</em></p>2026-10-31T00:00:00+00:00Hak Cipta (c) 2026 Jurnal Kritis Studi Hukum