Jurnal Kritis Studi Hukum

SINKRONISASI DATA ADMINISTRATIF DAN MITIGASI RISIKO WANPRESTASI DALAM DISTRIBUSI KOPER JASA PERJALANAN UMROH

Kevien Hardiansyah — 2026-06-29

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelenggara perjalanan memenuhi tanggung jawab hukum dalam menyediakan perlengkapan logistik bagi jamaah sebagai bentuk standar pelayanan minimum. Penelitian ini berfokus pada sinkronisasi antara data pendaftaran jamaah dengan inventaris aktual di gudang untuk meminimalisir risiko pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui observasi langsung di lapangan selama masa magang. Hasil utama menunjukkan bahwa kolaborasi antara departemen pendaftaran dan logistik sangat penting untuk menjamin kepastian hak konsumen. Ketidaksinkronan atau perbedaan data dapat memicu konflik hukum, namun ketersediaan stok cadangan terbukti berhasil mengurangi risiko tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap standar pelayanan tidak hanya memenuhi persyaratan kontraktual tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepatuhan hukum perusahaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen administrasi yang disiplin merupakan instrumen vital untuk memastikan bahwa seluruh hak yang dijanjikan diberikan secara akuntabel kepada para peserta.

This article seeks to examine how travel operators meet their legal responsibilities in supplying logistical resources for pilgrims as a type of essential service standard. The research primarily centers on aligning pilgrim registration data with the actual inventory in the warehouse to mitigate the risk of contract violations or breach of performance. This study utilizes an empirical legal approach via firsthand field observation during the internship duration. The main results show that collaboration between the registration and logistics departments is essential for guaranteeing certainty in consumer rights. Any inconsistencies or discrepancies in data can lead to legal conflicts, yet the availability of buffer stock has been successful in reducing these risks. Thus, adhering to service standards not only meets contractual requirements but also boosts the company's reputation and legal compliance. This study concludes that disciplined administrative management is a vital instrument for ensuring that all promised rights are delivered accountably to the participants.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN: STUDI KASUS PUTUSAN PN LAMONGAN NOMOR 6/PDT.G/2025/PN LMG

Maharani Husnul Khotimah Yusri Dewi — 2026-06-29

Penelitian ini menganalisis fenomena perbuatan melawan hukum (PMH) dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan, dengan fokus pada ketidakseimbangan posisi tawar (bargaining position) dan praktik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Permasalahan utama yang dikaji adalah penerapan asas-asas perjanjian dalam kondisi ketimpangan posisi tawar serta peran asas keseimbangan dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah, sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Lamongan Nomor 6/Pdt.G/2025/PN Lmg. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan posisi tawar sering kali memicu cacat kehendak (wilsgebrek) dalam bentuk penyalahgunaan keadaan. Dalam perkara yang dikaji, hakim memutus bahwa para tergugat terbukti melakukan PMH karena memanfaatkan tekanan psikologis serta kondisi terdesak dari penggugat untuk mengalihkan hak milik atas tanah secara tidak adil. Melalui putusan ini, asas keseimbangan terbukti menjadi instrumen hukum yang krusial bagi hakim untuk membatasi absolutisme kebebasan berkontrak demi memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak yang dieksploitasi oleh pihak yang lebih dominan.

This study analyzes the phenomenon of unlawful acts (Perbuatan Melawan Hukum) in land and building sale and purchase transactions, focusing on the imbalance of bargaining positions and the practice of undue influence (misbruik van omstandigheden). The primary issues examined are the application of contractual principles amid a disparity in bargaining power and the role of the principle of equilibrium in providing legal protection for the weaker party, as reflected in the District Court of Lamongan Decision Number 6/Pdt.G/2025/PN Lmg. This study employs a normative juridical research method with statutory, case, and conceptual approaches. The research findings indicate that an unequal bargaining position frequently triggers a defect of consent (wilsgebrek) in the form of undue influence. In the analyzed case, the judges ruled that the defendants were proven to have committed an unlawful act by exploiting the psychological pressure and pressing circumstances of the plaintiffs to transfer land ownership rights unfairly. Through this ruling, the principle of equilibrium is proven to be a crucial legal instrument for judges to restrict the absolutism of contractual freedom, thereby providing equitable legal protection for the party exploited by a more dominant entity.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRAKTIK DYNAMIC PRICING OLEH PLATFORM E-COMMERCE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Elissa Samarda — 2026-06-29

The rapid growth of e-commerce platforms in Indonesia has triggered various algorithm-based marketing innovations, one of which is the implementation of dynamic pricing or personalized pricing. Artificial intelligence algorithms allow business actors to change the prices of goods or services in real-time based on tracking privacy data such as search history, demographic profiles, and consumer device types. Although intended for market efficiency, this practice normatively creates massive information asymmetry and places consumers in a very weak bargaining position. This study aims to comprehensively analyze the legal qualification of manipulative dynamic pricing practices reviewed from the instruments of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection (UU PDP), as well as to formulate its dispute resolution design. The method applied is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results indicate that the closed and discriminatory manifestation of personalized pricing is a clear violation of the consumer’s right to correct, clear, and honest information (Article 4 letter c of the UUPK), as well as a denial of the business actor’s principle of good faith (Article 7 letter b of the UUPK). The practice of extracting consumer data profiles without explicit consent also violates the data processing principles in the UU PDP. Preventive legal protection absolutely requires regulatory intervention through the obligation of algorithmic transparency in the platform’s Terms and Conditions. Meanwhile, repressive protection for harmed consumers can be pursued through dispute resolution at the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) or a Tort lawsuit (PMH) in court with a reverse burden of proof mechanism.

Pertumbuhan pesat platform e-commerce di Indonesia telah memicu berbagai inovasi strategi pemasaran berbasis algoritma, salah satunya adalah implementasi penetapan harga dinamis (dynamic pricing) atau harga terpersonalisasi (personalized pricing). Algoritma kecerdasan buatan (artificial intelligence) memungkinkan pelaku usaha untuk mengubah harga barang atau jasa secara real-time berdasarkan penjejakan data privasi seperti riwayat pencarian, profil demografis, dan jenis perangkat konsumen. Meskipun ditujukan untuk efisiensi pasar, praktik ini secara normatif melahirkan asimetri informasi yang masif dan menempatkan konsumen pada posisi tawar yang sangat lemah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kualifikasi yuridis praktik dynamic pricing manipulatif ditinjau dari instrumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), serta merumuskan desain penyelesaian sengketanya. Metode yang diaplikasikan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa manifestasi personalized pricing yang tertutup dan diskriminatif merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur (Pasal 4 huruf c UUPK), serta pengingkaran terhadap asas iktikad baik pelaku usaha (Pasal 7 huruf b UUPK). Praktik ekstraksi profil data konsumen tanpa persetujuan eksplisit (explicit consent) juga melanggar prinsip pemrosesan data dalam UU PDP. Perlindungan hukum preventif mutlak membutuhkan intervensi regulasi melalui kewajiban transparansi algoritma (algorithmic transparency) dalam Syarat dan Ketentuan platform. Sementara itu, perlindungan represif bagi konsumen yang dirugikan dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di pengadilan dengan mekanisme pembuktian terbalik.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 MENGENAI DISKUALIFIKASI CALON BUPATI DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Mardiyan Iskandar — 2026-06-29

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen rotasi kepemimpinan yang esensial demi terwujudnya kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Namun, dinamika penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 memicu polemik hukum. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan petahana H. Ade Sugianto yang diduga telah menjabat selama dua periode akibat adanya perbedaan penafsiran terkait perhitungan masa jabatan. Hal ini mendorong pasangan calon kompetitor, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi, untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: Pertama, duduk perkara dalam permohonan ini berkaitan dengan pemenuhan syarat tenggat waktu permohonan, legal standing pemohon sebagai salah satu kandidat, serta kewenangan MK untuk memeriksa peristiwa khusus (kekeliruan syarat pencalonan) terlepas dari terpenuhi atau tidaknya batas ambang selisih perolehan suara formal. Kedua, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa masa jabatan H. Ade Sugianto secara riil dan faktual telah melampaui dua periode apabila dihitung sejak ia resmi melaksanakan tugas sehari-hari sebagai Bupati berdasarkan Radiogram Gubernur, bukan sekadar melihat dari tanggal penamaan status definitifnya saja. Implikasinya, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap H. Ade Sugianto selaku Calon Bupati nomor urut 3 dan memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam jangka waktu paling lama 60 hari tanpa mengikutsertakan yang bersangkutan.

Regional head elections serve as an essential instrument for leadership rotation to realize popular sovereignty within a democratic system. However, the dynamics of the 2024 Regency Head and Deputy Regency Head Election in Tasikmalaya Regency triggered a legal polemic. The General Elections Commission (KPU) passed the incumbent, H. Ade Sugianto, who was alleged to have served for two terms due to differing interpretations regarding the calculation of the term of office. This prompted the competing candidate pair, Cecep Nurul Yakin and Asep Sopari Al-Ayubi, to file a dispute over the election results with the Constitutional Court (MK). The research method applied is sociological legal research using an empirical approach. Data sources consist of primary and secondary data obtained through interviews, observations, literature studies, and documentation. The results of the research conclude that: First, the merits of the case in this petition relate to the fulfillment of the petition deadline requirements, the petitioner's legal standing as one of the candidates, and the authority of the Constitutional Court to examine specific occurrences (errors in candidacy requirements) regardless of whether the formal vote margin threshold is met. Second, in its legal considerations, the Constitutional Court emphasized that the term of office of H. Ade Sugianto had realistically and factually exceeded two terms when calculated from the time he officially executed daily duties as Regent based on the Governor's Radiogram, rather than merely looking at the date of his definitive status designation. Consequently, the Constitutional Court imposed a disqualification sanction on H. Ade Sugianto as Candidate for Regent number 3 and ordered the KPU to conduct a Re-Vote (PSU) within a maximum period of 60 days without the participation of the concerned party.

PERAN DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA PEKANBARU DALAM PELAKSANAAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 78 TAHUN 2021 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

Gibran Kelindan — 2026-06-29

This study aims to analyze the role of the Department of Trade and Industry in the implementation of the Mayor Regulation of Pekanbaru Number 78 of 2021 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors (PKL) on Naga Sakti Street, Simpang Baru, Tampan District, Pekanbaru City. In addition, this study also examines the inhibiting factors and the efforts undertaken by the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City in the implementation of street vendor arrangement. The research method used is an empirical sociological legal research method. Data were collected through field observations, interviews with officials of the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City and street vendors, as well as questionnaires distributed to respondents. The data were analyzed qualitatively to describe the factual conditions of street vendor arrangement in the field. The results of the study indicate that the Department of Trade and Industry of Pekanbaru City has carried out its role through street vendor data collection, policy socialization, planning and determination of locations, coordination and consultation, as well as monitoring and evaluation. However, the implementation of street vendor arrangement has not yet been carried out optimally and sustainably. The inhibiting factors include organizational restructuring that eliminated the special unit for street vendor arrangement, the unavailability of accurate and updated street vendor data, the low level of socialization to street vendors, the lack of understanding and compliance of street vendors with regulations, and the lack of optimal internal coordination. Efforts undertaken include street vendor data collection, cross-agency coordination, provision of designated trading areas, persuasive enforcement actions, studies on street vendor arrangement based on spatial planning perspectives, and the planning of relocation sites according to their designated functions.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 78 Tahun 2021 di Jalan Naga Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor penghambat serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan penataan PKL.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian sosiologis empiris. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru serta pedagang kaki lima, dan penyebaran kuesioner kepada responden. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual pelaksanaan penataan PKL di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru telah melaksanakan perannya melalui pendataan PKL, sosialisasi kebijakan, perencanaan dan penetapan lokasi, koordinasi dan konsultasi, serta monitoring dan evaluasi. Namun, pelaksanaan penataan PKL belum berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Faktor penghambat meliputi perubahan struktur organisasi yang menghilangkan unit khusus penataan PKL, tidak tersedianya data PKL yang akurat dan terbaru, rendahnya sosialisasi kepada PKL, kurangnya pemahaman dan kepatuhan PKL terhadap peraturan, serta belum optimalnya koordinasi internal. Upaya yang dilakukan meliputi pendataan PKL, koordinasi lintas instansi, penyediaan lokasi binaan, penertiban secara persuasif, kajian penataan PKL berdasarkan perspektif tata ruang, serta perencanaan relokasi PKL ke lokasi yang sesuai peruntukkannya.

IMPLIKASI HUKUM ATAS PELANGGARAN RUANG UDARA NEGARA DALAM AKTIVITAS PENERBANGAN SIPIL INTERNASIONAL

Hafidz Adh Dhuha — 2026-06-29

Kedaulatan ruang udara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Paris 1919 dan Konvensi Chicago 1944, yang memberikan hak eksklusif kepada setiap negara atas wilayah udara di atas teritorialnya. Perkembangan teknologi persenjataan modern, khususnya rudal balistik antar benua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM), menimbulkan tantangan baru terhadap penegakan prinsip tersebut, terutama ketika rudal melintasi ruang udara negara non-peluncur tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum internasional terhadap kedaulatan ruang udara dalam kaitannya dengan aktivitas uji coba peluncuran rudal balistik yang melintasi ruang udara negara non-peluncur; dan (2) menganalisis apakah tindakan peluncuran rudal balistik tersebut telah melanggar kedaulatan suatu negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa Piagam PBB 1945, Konvensi Paris 1919, Konvensi Chicago 1944, NPT 1968, PTBT, CTBT, dan TPNW; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli; dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, hukum internasional belum memiliki instrumen khusus yang secara eksplisit mengatur peluncuran rudal balistik antar benua, namun pengaturannya dapat ditemukan secara implisit melalui interpretasi sistematis terhadap instrumen-instrumen hukum internasional terkait senjata nuklir dan senjata pemusnah massal, antara lain NPT, PTBT, CTBT, HCOC, dan TPNW, yang secara inheren juga mencakup sarana pengantarnya (delivery system). Kedua, peluncuran rudal balistik antar benua yang melintasi ruang udara negara lain tanpa izin, sebagaimana dilakukan Korea Utara sepanjang tahun 2017 terhadap wilayah Jepang, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan ruang udara yang dijamin Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 sekaligus bertentangan dengan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB tentang larangan ancaman atau penggunaan kekuatan. Diperlukan pembentukan instrumen hukum internasional yang mengikat dan komprehensif khusus mengenai rudal balistik antar benua, penguatan rezim non-proliferasi, serta peningkatan kerja sama internasional untuk mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Airspace sovereignty constitutes a fundamental principle of international law as affirmed in the 1919 Paris Convention and the 1944 Chicago Convention, granting every State complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory. The advancement of modern weapons technology, particularly Intercontinental Ballistic Missiles (ICBMs), poses new challenges to the enforcement of this principle, especially when such missiles traverse the airspace of non-launching States without authorization. This research aims to: (1) analyze the international legal framework governing airspace sovereignty in relation to ballistic missile test-launch activities crossing the airspace of non-launching States; and (2) examine whether such ballistic missile launches constitute a violation of a State’s sovereignty. This research employs a normative legal research method (juridical-normative) with a statute approach and a conceptual approach. The data sources consist of primary legal materials including the UN Charter of 1945, the 1919 Paris Convention, the 1944 Chicago Convention, the NPT 1968, the PTBT, the CTBT, and the TPNW; secondary legal materials including textbooks, scholarly journals, and expert opinions; and tertiary legal materials. Data was collected through library research and analyzed qualitatively using the deductive method of reasoning. The findings reveal that: First, international law has not yet established a specific instrument explicitly regulating intercontinental ballistic missile launches. Nonetheless, such regulation can be derived implicitly through systematic interpretation of international legal instruments concerning nuclear weapons and weapons of mass destruction, including the NPT, PTBT, CTBT, HCOC, and TPNW, which inherently encompass their delivery systems. Second, the launching of intercontinental ballistic missiles that traverse another State’s airspace without authorization – as exemplified by North Korea’s missile launches over Japanese territory throughout 2017 – constitutes a violation of the airspace sovereignty principle guaranteed under Article 1 of the 1944 Chicago Convention and contravenes Article 2(4) of the UN Charter prohibiting the threat or use of force. It is therefore necessary to establish a binding and comprehensive international legal instrument specifically governing intercontinental ballistic missiles, to strengthen the non-proliferation regime, and to enhance international cooperation in order to prevent similar violations in the future.

DINAMIKA YURIDIS PIDANA MATI DENGAN MASA PERCOBAAN DALAM KUHP BARU: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KOMPROMI POLITIK

Andre Setyawan — 2026-06-29

Penelitian ini menganalisis pidana mati bersyarat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya standar “kelakuan baik” dalam Pasal 100 dan pergeseran kewenangan eksekusi dari yudikatif ke eksekutif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa frasa “kelakuan baik” bersifat kabur dan tidak memenuhi asas Lex Certa, sehingga berpotensi menimbulkan subjektivitas dan ketidakpastian hukum. Selain itu, pergeseran kewenangan melemahkan independensi peradilan dan membuka peluang intervensi non-yuridis, meskipun mencerminkan pendekatan hukum yang lebih humanis. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas untuk menjamin kepastian hukum.

This study analyzes conditional capital punishment under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly the standard of “good behavior” in Article 100 and the shift of execution authority from the judiciary to the executive. The method used is normative juridical research. The results show that the phrase “good behavior” is vague and does not meet the Lex Certa, thus potentially creating subjectivity and legal uncertainty. In addition, the shift in authority weakens judicial independence and opens the possibility of non-judicial intervention, although it reflects a more humane legal approach. Therefore, clearer regulations are needed to ensure legal certainty.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS MALPRAKTIK MEDIS AKIBAT KEGAGALAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM DIAGNOSIS PENYAKIT: ANALISIS HUKUM PIDANA INDONESIA

Cantika Khoerunnisa Alrasyid — 2026-06-29

The development of Artificial Intelligence (AI) in the healthcare sector has significantly transformed the process of disease diagnosis through rapid data analysis and high levels of accuracy. However, the use of AI in medical diagnosis also presents various risks, including algorithmic bias, black box phenomena, and system failures that may result in misdiagnosis. Such errors can cause harm to patients, ranging from delayed medical treatment to death, and may potentially constitute medical malpractice. Legal issues arise when diagnostic errors are caused by AI systems, particularly regarding the determination of criminal liability. This study aims to analyze the characteristics of AI failures in medical diagnosis that may be classified as medical malpractice and to examine the boundaries of criminal liability between physicians as technology users and corporations as AI system developers under Indonesian positive law. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that physicians should not automatically be held criminally liable when they have acted in accordance with professional standards (lex artis), the principle of due care, and applicable medical procedures. Conversely, when diagnostic errors result from algorithmic defects, system bias, or failures in AI development, criminal liability may be imposed on AI developers through the doctrine of corporate criminal liability. The novelty of this study lies in its analysis of the distribution of criminal liability between physicians and AI developers based on the source of diagnostic errors, as well as the urgency of establishing specific regulations governing the use of AI in Indonesia’s healthcare sector.

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam sektor kesehatan telah membawa perubahan signifikan dalam proses diagnosis penyakit melalui kemampuan analisis data yang cepat dan tingkat akurasi yang tinggi. Meskipun demikian, penggunaan AI dalam diagnosis medis juga menimbulkan berbagai risiko, seperti algorithmic bias, black box phenomenon, dan kegagalan sistem yang berpotensi menyebabkan kesalahan diagnosis (misdiagnosis). Kesalahan tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi pasien, mulai dari keterlambatan penanganan medis hingga kematian, sehingga berpotensi menimbulkan persoalan malpraktik medis. Permasalahan hukum muncul ketika kesalahan diagnosis disebabkan oleh sistem AI, khususnya terkait penentuan pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kegagalan AI dalam diagnosis medis yang dapat dikategorikan sebagai malpraktik serta mengkaji batas pertanggungjawaban pidana antara dokter sebagai pengguna teknologi dan korporasi sebagai pengembang sistem AI berdasarkan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokter tidak dapat secara otomatis dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah bertindak sesuai standar profesi (lex artis), prinsip kehati-hatian, dan prosedur pelayanan medis yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesalahan diagnosis terbukti berasal dari cacat algoritma, bias sistem, atau kegagalan pengembangan teknologi, maka korporasi pengembang AI dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis distribusi pertanggungjawaban pidana antara dokter dan pengembang AI berdasarkan sumber terjadinya kesalahan diagnosis serta urgensi pembentukan regulasi khusus mengenai penggunaan AI di sektor kesehatan Indonesia.

PENGARUH SOCIAL JUDGEMENT TERHADAP PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG MENJADI PERHATIAN MASYARAKAT

Ackyl Anwari Saputra — 2026-06-29

Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap suatu tindak pidana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hakim yang mempunyai kewenangan dalam memutus setiap perkara tindak pidana kekerasan seksual bisa saja terpengaruh dengan objek sosial atau isu terkait dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual yang mereka tangani terlebih apabila kasus tersebut menjadi perhatian masyarakat banyak. Dalam teori penilaian sosial menjelaskan tentang proses seseorang melakukan penilaian pada stimuli yang diterima. Fokus teori penilaian sosial adalah membuat penilaian mengenai pernyataan yang didengar. Tentunya pernyataan ini tidak hanya dihasilkan melalui pernyataan yang didengar saja tetapi juga berupa pernyataan yang dapat diterima dari berbagai macam media, yaitu pernyataan yang dapat dilihat (visual), penilaian dari gerakan tubuh (gestur tubuh), dan berbagai jenis pesan non verbal yang mampu ditangkap oleh indera penerima pesan. Penilaian ini dapat berpengaruh pada sistem keyakinan yang dimiliki oleh seseorang.Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pengaruh social judgement terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat? Yang kedua adalah Bagaimanakah independensi hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh social judgement terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi perhatian masyarakat bersifat langsung maupun tidak langsung namun nyata, terutama melalui tekanan opini publik, media, dan nilai sosial yang berkembang. Pengaruh ini dapat berdampak positif dalam meningkatkan kepekaan terhadap keadilan substantif, tetapi juga berpotensi negatif jika mengganggu independensi hakim dan prinsip objektivitas. Yang kedua Independensi kekuasaan kehakiman merupakan prinsip konstitusional yang mewajibkan hakim untuk memutus perkara secara mandiri, jujur, dan imparsial tanpa intervensi eksternal maupun internal demi tegaknya hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemerdekaan ini dijamin secara yuridis melalui UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mencakup aspek personal, substantif, institusional, hingga pemenuhan jaminan keamanan bagi hakim.

A judge's decision in sentencing a criminal offense is influenced by various factors. Judges, who hold the authority to adjudicate cases involving sexual violence, may be influenced by social objects or issues related to the cases they handle, especially when such cases draw significant public attention. Social judgment theory explains the process by which an individual evaluates the stimuli they receive. The focus of social judgment theory is on making assessments regarding the statements heard. Naturally, these statements are not only generated through heard messages but can also be received through various types of media, such as visual statements, assessments of body language (gestures), and various forms of non-verbal messages that can be perceived by the recipient's senses. This assessment can subsequently influence an individual's belief system.The research problems addressed in this thesis are: first, how does social judgment influence judicial decisions in sexual violence cases that draw public attention? Second, how is judicial independence maintained as the executor of judicial power in Indonesia? The type of research used in this study is sociological juridical legal research. The results of this study indicate that the influence of social judgment on judicial decisions in high-profile sexual violence cases is both direct and indirect, yet palpable, primarily operating through the pressure of public opinion, media coverage, and evolving social values. This influence can have a positive impact by enhancing sensitivity toward substantive justice, but it also carries negative potential if it compromises judicial independence and the principle of objectivity. Second, the independence of judicial power is a constitutional principle that mandates judges to adjudicate cases independently, honestly, and impartially without external or internal intervention for the sake of upholding the law and the public's sense of justice. This independence is legally guaranteed under the 1945 Constitution and the Law on Judicial Power, which encompasses personal, substantive, and institutional aspects, as well as the provision of security guarantees for judges.

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM MENJAWAB PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

Andre Setyawan — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam menjawab perubahan sosial di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS cukup efektif dalam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban serta mengakomodasi bentuk-bentuk kekerasan seksual modern, termasuk yang berbasis elektronik. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa budaya patriarki, praktik victim blaming, keterbatasan fasilitas, dan belum meratanya pemahaman aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung efektivitas UU TPKS.

This study aims to analyze the effectiveness of Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes (UU TPKS) in responding to social changes in Indonesia. The research employs a normative legal method with a library research approach. The findings indicate that UU TPKS is relatively effective in providing comprehensive protection for victims and addressing modern forms of sexual violence, including electronic-based sexual violence. However, its implementation still faces challenges such as patriarchal culture, victim blaming, limited facilities, and uneven understanding among law enforcement officers. Therefore, strengthening law enforcement capacity and increasing public awareness are necessary to improve the effectiveness of UU TPKS.

TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN WESEL EKSPOR BERJANGKA MENURUT KUHD DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Nauva Amanda — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan dan kedudukan hukum wesel ekspor berjangka serta tanggung jawab para pihak dalam kondisi gagal bayar berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dengan studi kasus Putusan Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wesel ekspor yang diterbitkan oleh PT Abbergummi Medical telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat berharga yang sah, diperkuat dengan adanya akseptasi oleh Durasafe Inc. yang menempatkannya sebagai debitur utama. Melalui mekanisme endosemen, hak tagih beralih secara sah kepada PT Bank ICB Bumiputera Tbk sebagai pemegang wesel yang beritikad baik dan berhak memperoleh perlindungan hukum penuh. Dalam hal terjadi gagal bayar, akseptan memikul tanggung jawab utama, sementara penerbit bertanggung jawab secara sekunder sebagai penjamin. Di sisi lain, penanggung melalui perjanjian asuransi kredit ekspor berkewajiban memberikan ganti rugi atas risiko komersial yang terjadi. Putusan pengadilan yang mewajibkan penanggung membayar klaim mencerminkan penerapan prinsip hukum yang tepat serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang wesel dalam transaksi perdagangan internasional.

This study aims to analyze the validity and legal status of time export bills of exchange, as well as the liability of the parties in the event of default, based on the Indonesian Commercial Code (KUHD), with a case study of Decision Number 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel. The method employed is normative juridical, using both statutory and case approaches. The results of the study indicate that the export bills of exchange issued by PT Abbergummi Medical have fulfilled both formal and material requirements as valid negotiable instruments, as evidenced by the acceptance made by Durasafe Inc., which establishes it as the principal debtor. Through the endorsement mechanism, the right of claim is validly transferred to PT Bank ICB Bumiputera Tbk as a holder in good faith, thereby entitling it to full legal protection. In the event of default, the acceptor bears primary liability, while the drawer assumes secondary liability as a guarantor. On the other hand, the insurer, through an export credit insurance agreement, is obliged to provide compensation for the commercial risks incurred. The court’s decision requiring the insurer to pay the claim reflects the proper application of legal principles and provides legal certainty and protection for the holder of the bill of exchange in international trade transactions.

PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENANGANAN PENGUNGSI DAN PENCARI SUAKA DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Andrianus Bagas Wahyu Putranto — 2026-06-29

Meningkatnya konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakstabilan politik di berbagai negara menyebabkan meningkatnya arus pengungsi dan pencari suaka di berbagai kawasan dunia, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara transit memiliki tantangan dalam memberikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka karena belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki kewajiban moral dan kemanusiaan dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka yang berada di wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi dan pencari suaka berdasarkan perspektif hukum internasional dan hukum nasional serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi nasional, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan fasilitas penampungan, serta belum optimalnya implementasi prinsip non-refoulement. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional, harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam penanganan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia.

The increasing number of armed conflicts, human rights violations, and political instability in various countries has led to a significant rise in the flow of refugees and asylum seekers across different regions of the world, including Indonesia. As a transit country, Indonesia faces challenges in providing protection for refugees and asylum seekers because it has not ratified the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol. Nevertheless, Indonesia still has moral and humanitarian obligations to provide human rights protection for refugees and asylum seekers within its territory. This study aims to analyze the protection of human rights for refugees and asylum seekers from the perspectives of international law and national law, as well as to identify obstacles in its implementation in Indonesia. This research uses a normative legal research method with statutory, conceptual, and international law approaches. The results show that the protection of refugees and asylum seekers in Indonesia still faces various obstacles, such as limited national regulations, weak inter-agency coordination, limited shelter facilities, and the suboptimal implementation of the non-refoulement principle. Therefore, strengthening national regulations, harmonizing national law with international law, and improving inter-agency coordination are necessary in handling refugees and asylum seekers in Indonesia.

DI BAWAH BAYANG-BAYANG ELITE: DINAMIKA PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMUNGUTAN SUARA ULANG KABUPATEN SERANG 2024

Desta Aditya — 2026-06-29

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Serang 2024 menjadi fokus penelitian ini untuk mengkaji dinamika partisipasi politik masyarakat di tengah dominasi elite lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam PSU serta mengungkap bagaimana relasi kuasa antara elite politik dan masyarakat pemilih berlangsung dalam konteks demokrasi lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap informan yang meliputi masyarakat pemilih, petugas Bawaslu di TPS, serta akademisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih mengalami penurunan signifikan dari 73,75% pada Pilkada November 2024 menjadi 64,49% pada PSU April 2025. Penurunan ini disebabkan oleh kombinasi faktor kejenuhan politik, apatisme, keterbatasan aksesibilitas TPS, serta persepsi bahwa hasil PSU tidak akan mengubah konfigurasi kekuasaan secara berarti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PSU Kabupaten Serang 2024 lebih mencerminkan persistensi dominasi elite daripada kemajuan substantif demokrasi lokal.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR TERHADAP PT. PULAU SAMBU GROUP DESA AIR TAWAR KECAMATAN KATEMAN

Lailan Shovina — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Pembuangan Limbah Cair merupakan instrumen hukum yang bertujuan mengendalikan pembuangan limbah cair industri sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. PT. Pulau Sambu Group sebagai perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Kecamatan Kateman wajib mematuhi ketentuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut, faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya, dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pejabat Dinas Lingkungan Hidup, manajemen PT. Pulau Sambu Group, dan masyarakat sekitar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberi gambaran mengenai pengimplementasian Perda tersebut di lapangan serta kendala-kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 terhadap PT. Pulau Sambu Group belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, yaitu: (1) lemahnya koordinasi antara instansi terkait; (2) terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran pengawasan; (3) kurangnya kesadaran hukum perusahaan; dan (4) belum tegasnya penerapan sanksi. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah meliputi peningkatan frekuensi pengawasan, sosialisasi peraturan, dan penerapan sanksi administratif secara bertahap.

This study aims to analyze Indragiri Hilir Regency Regional Regulation Number 1 of 2010 concerning Liquid Waste Disposal Permit Fees, a legal instrument aimed at controlling industrial liquid waste disposal while increasing Regional Original Revenue. PT. Pulau Sambu Group, as the largest coconut processing company in Kateman District, is required to comply with these provisions. This study aims to analyze the implementation of this regional regulation, the factors hindering its implementation, and the efforts made by the local government to address these issues. This study used a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques included field observations, in-depth interviews with informants, and documentation. Informants in this study included officials from the Environmental Agency, PT. Pulau Sambu Group management, and the surrounding community. The data obtained were then analyzed descriptively and qualitatively to provide an overview of the implementation of this Regional Regulation in the field and the obstacles encountered. The results of the study indicate that the implementation of Regional Regulation Number 1 of 2010 for PT. Pulau Sambu Group has not been optimal. This is due to several inhibiting factors, namely: (1) weak coordination between relevant agencies; (2) limited human resources and budget for supervision; (3) lack of legal awareness among companies; and (4) lack of firm enforcement of sanctions. Efforts made by the local government include increasing the frequency of supervision, disseminating regulations, and gradually implementing administrative sanctions.

PEMISAHAN KEWENANGAN OJK DAN BEI DALAM MENGATUR KEGIATAN DI PASAR MODAL SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM DALAM UPAYA HARMONISASI PERATURAN FUNGSIONAL UNTUK MENJALANKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL

Liana Suryani — 2026-06-29

Pasar modal Indonesia diselenggarakan melalui mekanisme yang melibatkan dua institusi utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai penyelenggara perdagangan efek. Perbedaan kedudukan hukum antara OJK dan BEI menimbulkan konsekuensi terhadap ruang lingkup kewenangan masing-masing lembaga dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal. OJK merupakan lembaga negara independen yang memperoleh kewenangan atribusi langsung dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan fungsi pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Sementara itu, BEI merupakan badan hukum privat berbentuk Perseroan Terbatas yang memperoleh kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal untuk menyelenggarakan perdagangan efek dan menjalankan fungsi sebagai self-regulatory organization. Dalam menjalankan fungsinya, BEI menerapkan prinsip Good Corporate Governance, pengawasan perdagangan, serta keterbukaan informasi guna menjaga integritas pasar dan memberikan pelindungan kepada penanam modal. Pemisahan kewenangan antara OJK dan BEI menunjukkan bahwa OJK berkedudukan sebagai otoritas negara yang memiliki kewenangan publik untuk mengatur dan mengawasi pasar modal, sedangkan BEI menjalankan fungsi operasional dan regulatif yang terbatas dalam lingkup penyelenggaraan perdagangan efek. Pembagian kewenangan tersebut membentuk sistem pengawasan dan penyelenggaraan pasar modal yang saling melengkapi guna menciptakan perdagangan efek yang teratur, wajar, efisien, serta memberikan kepastian hukum dan pelindungan bagi penanam modal.

The Indonesian capital market operates through a framework involving two principal institutions, namely the Financial Services Authority (OJK) as the regulator and the Indonesia Stock Exchange (IDX) as the organizer of securities trading. The difference in legal status between OJK and IDX has significant implications for the scope of authority exercised by each institution in regulating and supervising capital market activities. OJK is an independent state institution that derives its authority directly from Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, granting it regulatory, supervisory, investigative, and law enforcement powers within the financial services sector, including the capital market. In contrast, IDX is a private legal entity established in the form of a limited liability company that derives its authority from Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market to organize securities trading and perform the functions of a self-regulatory organization. In carrying out its functions, IDX implements the principles of Good Corporate Governance, market supervision, and information disclosure to maintain market integrity and provide protection for investors. The separation of authority between OJK and IDX demonstrates that OJK serves as the state authority with public regulatory and supervisory powers, while IDX performs operational and limited regulatory functions within the administration of securities trading. This division of authority creates a complementary system of regulation and supervision aimed at ensuring an orderly, fair, and efficient capital market while providing legal certainty and investor protection.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM OLEH BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PELALAWAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Muhammad Mufaddal Mahestu — 2026-06-29

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum yang kedaulatannya berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. Salah satu syarat pokok demokrasi adalah adanya sistem Pemilihan Umum (Pemilu) yang jujur dan adil. Tugas pengawasan yang dijalankan oleh Bawaslu bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi Melalui Pemilu yang diadakan pada tahun 2024, dikabupaten Pelalawan, dimana Bawaslu meregistrasi sebanyak 4 dugaan pelanggaran pemilu yang berasal dari. Dari jumlah penemuan dan laporan dugaan pelanggaran yang terjadi tidak terdapat satu tindak pidana pemilihan umum yang diproses dalam tahap pengadilan atau kasusnnya dihentikan. Maka dari itu tujuan penelitian skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisa bentuk pelanggaran apa saja yang terjadi. Kedua, untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa saja yang dillakukan dalam mengatasi tindak pidana pemilihan umum pada tahun 2024 di Kabupaten Pelalawan. Jenis penelitian ini dapat digolongkan ke dalam jenis penelitian yuridis sosiologis. Dengan lokasi penelitian bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pelalawan, sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Dari hasil penelitian terdapat tiga hal pokok yang dapat disimpulkan. Pertama, Bentuk pelanggaran yang terjadi di Kabupaten Pelalawan pada pemilihan umum 2024 yang teregister berasal dari adanya laporan masyarakat yang kemudian diproses dan dibahas oleh Sentra Gakkumdu yakni tindak pidana money politics, dan penyalahgunaan suara. Kedua, Penegakan hukum dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum oleh Bawaslu di Kabupaten Pelalawan tergolong cukup baik dan sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang. Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam tindak lanjut adanya suatu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan umum. Apakah dugaan tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu atau tidak, di Kabupaten Pelalawan Dugaan pelanggaran yang masuk keseluruhan kasusnya dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Ketiga, Upaya pencegahan yang dilakukan seperti, pemetaan potensi pelanggaran, pengawasan langsung dilapangan, pengawasan tidak langsung dilapangan, upaya pencegahan, penerimaan laporan dan temuan, penanganan pelanggaran, dan melakukan koordinasi dengan penegak hukum. Perlu adanya reformulasi peraturan undang-undang pemilihan umum yang tidak hanya mencakup pada unsur pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang terdaftar di KPU saja, namun juga mencangkup pada setiap warga negara, selain itu perlu juga peningkatan kualitas keanggotaan Bawaslu serta peran aktif masyarakat dalam pencegahan tindak pidana pemilihan umum berikutnya.

Indonesia is a state based on law, with sovereignty vested in the people and implemented according to the 1945 Constitution. One of the fundamental requirements of democracy is a free and fair general election system. The oversight function of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) aims to ensure that the entire election process runs in accordance with democratic principles. In the 2024 elections in Pelalawan Regency, Bawaslu registered four alleged election violations based on reports. Of the total number of alleged violations discovered and reported, not a single election crime was prosecuted or dismissed. Therefore, the objectives of this thesis are: first, to identify and analyze the types of violations that occurred. Second, to determine the law enforcement mechanisms for these violations. Third, to identify and analyze the efforts taken to address election crimes in Pelalawan Regency in 2024.nThis type of research can be classified as a sociological juridical research. The research location was the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) office in Pelalawan Regency, while the population and sample comprised all parties related to the research problem. This study used primary and secondary data sources, and interviews were used as data collection techniques. From the research results, three main points can be concluded. First, the forms of violations that occurred in Pelalawan Regency in the 2024 general election that were registered originated from public reports that were then processed and discussed by the Sentra Gakkumdu, namely the crime of money politics, and vote misuse. Second, law enforcement of alleged election crime violations by Bawaslu in Pelalawan Regency is quite good and has been in accordance with procedures as mandated by law. The Sentra Gakkumdu has a crucial role in following up on any alleged election crime violations. Whether the allegation meets the elements of an election crime or not, in Pelalawan Regency, all alleged violation cases that were submitted were dismissed because they did not meet the elements of a crime as referred to in the law. Third, preventive efforts were carried out such as mapping potential violations, direct supervision in the field, indirect supervision in the field, prevention efforts, receiving reports and findings, handling violations, and coordinating with law enforcement. There is a need for reformulation of general election law regulations that not only cover the implementing elements, participants, and campaign teams registered with the KPU, but also cover every citizen, in addition to that, there is also a need to improve the quality of Bawaslu membership and the active role of the community in preventing future general election crimes.

IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PEDOMAN PENJATUHAN PIDANA PENJARA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Izra Charistulus Manangi — 2026-06-29

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan peraturan Mahkamah Agung sebagai dasar pertimbangan putusan pidana korupsi oleh majelis hakim, negara mengalami kerugian finansial serta merumuskan implementasi peraturan tersebut sehingga terciptanya tujuan hukum dan kepastian hukum. Menggunakan penelitian hukum dengan regulasi aturan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan peraturan Mahkamah Agung sehingga menimbulkan putusan pengadilan yang tidak berkepastian hukum. Kebaruan penelitian terletak pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 serta optimalisasi fungsi pengawasan.

This paper evaluates the locus standi of Supreme Court Regulations as a basis for judicial consideration by the Panel of Judges in adjudicating corruption cases involving state financial losses, as well as implementation regulations to achieve legal objectives and legal certainty. A normative legal research study, making use of a statutory approach, conceptual, and case approaches. The findings indicate that errors committed by the Panel of Judges in applying Supreme Court Regulations have resulted in court decisions that lack legal certainty. This study addresses a critical gap in existing legal literature by analyzing The application of Supreme Court Regulation Number 1 of 2020 and the optimization of the oversight function.

ANALISIS PEMBENTUKAN PROVINSI PAPUA TENGAH SEBAGAI DAERAH BARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Nurul Dwi Septiani — 2026-06-29

The formation of new autonomous regions is one form of regional autonomy implementation aimed at improving government effectiveness, equitable development, and public welfare. One of the newly established autonomous regions is Central Papua Province based on Law Number 15 of 2022 concerning the Establishment of Central Papua Province. This study aims to determine the process of establishing Central Papua Province based on Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the urgency of establishing Central Papua Province as a new region, and to analyze whether the establishment of Central Papua Province violates the moratorium on regional expansion. The research method used in this study is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The data sources used are primary, secondary, and tertiary law, analyzed qualitatively. The results indicate that the establishment of Central Papua Province normatively meets the requirements for regional formation as stipulated in Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Government Regulation Number 78 of 2007 concerning Procedures for the Establishment, Elimination, and Merger of Regions. However, in practice, there are still political dynamics and public criticism regarding public participation in the process of establishing this new autonomous region. Although the formation of Central Papua Province occurred while the regional expansion moratorium was still in effect, the expansion cannot be directly declared a violation of the moratorium because it is part of the central government's special policy within the framework of Papua's Special Autonomy and the acceleration of development in the Papua region.

Pembentukan daerah otonom baru merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu daerah otonom baru yang dibentuk adalah Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembentukan Provinsi Papua Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urgensi pembentukan Provinsi Papua Tengah sebagai daerah baru, serta menganalisis apakah pembentukan Provinsi Papua Tengah melanggar kebijakan moratorium pemekaran daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data yang digunakan berupa hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Papua tengah secara normatif telah memenuhi persyaratan pembentukan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat dinamika politik dan kritik masyarakat terkait partisipasi publik dalam proses pembentukan daerah otonom baru tersebut. Meskipun pembentukan Provinsi Papua Tengah dilakukan pada saat kebijakan moratorium pemekaran daerah masih berlaku, pemekaran tersebut tidak dapat secara langsung dinyatakan melanggar moratorium karena merupakan bagian dari kebijakan khusus pemerintah pusat dalam kerangka Otonomi Khusus Papua dan percepatan pembangunan di wilayah Papua.

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN TEKNOLOGI DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA

Andi Tyara Ardiningtyas — 2026-06-29

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan inovasi berupa teknologi deepfake yang mampu memanipulasi audio, gambar, dan video secara realistis. Meskipun teknologi ini memiliki manfaat dalam bidang hiburan dan industri kreatif, penyalahgunaannya berpotensi menimbulkan berbagai tindak pidana seperti penipuan digital, pencemaran nama baik, pornografi non-konsensual, dan penyebaran berita bohong. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus mengenai deepfake, namun beberapa ketentuan dalam KUHP, UU ITE, UU Pornografi, dan UU Pelindungan Data Pribadi dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus terkait deepfake guna memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has led to the emergence of deepfake technology capable of realistically manipulating audio, images, and videos. Although this technology provides benefits in entertainment and creative industries, its misuse has the potential to create various criminal acts such as digital fraud, defamation, non-consensual pornography, and the dissemination of false information. The problems discussed in this study are the regulation of criminal law regarding the misuse of deepfake technology in Indonesia and the forms of criminal liability imposed on perpetrators. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research by examining laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The results show that Indonesia does not yet have specific regulations governing deepfake technology; however, several provisions in the Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, the Pornography Law, and the Personal Data Protection Law can be applied against offenders. Therefore, specific regulations concerning deepfake technology are needed to provide legal certainty and improve the effectiveness of law enforcement in Indonesia.

PERGESERAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

Leo Juliando Sitepu — 2026-06-29

Penelitian ini menganalisis pergeseran budaya hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Fokus penelitian adalah hubungan antara regulasi perlindungan data pribadi, perilaku masyarakat digital, dan kesadaran hukum terkait privasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode socio-legal, menggabungkan statute approach dan conceptual approach. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum UU PDP, masyarakat cenderung oversharing, kesadaran privasi rendah, dan praktik penyalahgunaan data pribadi sering terjadi. Setelah UU PDP berlaku, terjadi pergeseran budaya hukum, termasuk meningkatnya kesadaran privasi digital, kehati-hatian dalam membagikan data pribadi, dan pemahaman tentang hak subjek data pribadi. Analisis berdasarkan teori hukum progresif Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa UU PDP tidak hanya mengatur norma hukum, tetapi juga membentuk kesadaran masyarakat dan menjadi instrumen perubahan sosial di era digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum efektif jika selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu menanggapi perubahan sosial dalam masyarakat digital

AN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON THE FULFILLMENT OF IDDAH MAINTENANCE AFTER TALAK DIVORCE IN LEPELLE VILLAGE, ROBATAL DISTRICT, SAMPANG REGENCY

Nur Aini — 2026-06-29

The issue of iddah maintenance following talak divorce remains an important discussion in islamic family law, particularly regarding the protection of women’s rigths after the dissolution of marriage. This study examines the fulfillment of iddah maintenance after talak divorce from the perspective of islamic law in Lepelle Village, Robatal District, Sampang Regency. This study employs a normative juridical approach using qualitative methods through library research. The data sources consist of primary and secondary legal materials, including the Qur’an, Hadith, the Compilation of Islamic Law, laws and regulations, books, and relevant scientific journals. The findings reveal that iddah maintenance constitutes a mandatory obligation that must be fulfilled by the husband toward the wife during the iddah period after talak divorce. However, in social practice, the implementation of this obligation is still influenced by various factors, such as economic limitations, low legal awareness, and insufficient understanding regarding women’s rigths after divorce. From the perspective of islamic law, the fulfillment of iddah maintenance reflects the husband’s responsibility and serves as a form of legal and moral protection for women following marital dissolution. Therefore, strengthening public legal awareness regarding the obligation of iddah maintenace is necessary to achieve justice and legal certainty in society.

FIKIH LINGKUNGAN (ECO-SHARIA): MENGINTEGRASIKAN ETIKA ISLAM DALAM REGULASI PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI

M. Fauzan Anshari Sembiring — 2026-06-29

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh pembuangan limbah industri telah mencapai tingkat krisis yang serius dan berdampak besar terhadap keberlangsungan biosfer serta kesehatan masyarakat di Indonesia. Meskipun negara telah menerapkan regulasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penerapan di lapangan terus menghadapi kendala structural. Kendala tersebut muncul dalam bentuk pengawasan yang reaktif, sanksi yang lemah dan tidak memberi efek jera, dan kegagalan sistematis dalam menerapkan asas “polluter pays”. Artikel jurnal ini secara menyeluruh mengkaji dan memformulasikan urgensi integrasi etika Islam, melalui Paradigma Fikih Lingkungan (Eco-Sharia atau Fiqh al-Bi’ah) ke dalam kerangka regulasi tata kelola limbah industri nasional. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang dipadukan dengan teori sistem hukum dan hermeneutika Maqashid al-Syari'ah, penelitian ini membedah struktur teologi ekologi Islam yang secara epistemologis menempatkan pemeliharaan lingkungan (ḥifẓ al-bī'ah) sebagai pilar utama (kebutuhan primer/ dharuriyyat) dalam konteks Maqashid al-Syari'ah. Pendekatan normatif ini mengkaji doktrin-doktrin penting seperti asas la dharar wa la dhirar (larangan berbuat kerusakan), konsep khalifah (kepemimpinan berbasis pelestarian), dan mizan (keseimbangan alam semesta), serta menilai relevansinya dalam menjawab masalah yang ada dalam hukum positif. Temuan dari analisis dan pembahasan memperlihatkan bahwa integrasi Eco-Sharia dapat mengatasi kekosongan moral (moral vacuum) dalam hukum positif dengan melibatkan instrumen fatwa ekologis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar untuk transformasi budaya hukum, serta menerapkan sanksi pidana Islam (jarimah ta'zir) yang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi korporasi perusak lingkungan. Dalam praktiknya, kerangka etis ini diwujudkan melalui pengelolaan Islamic Green Finance (seperti Sukuk Hijau dan Wakaf Ekologis) serta inovasi Circularomics (ekonomi sirkular berbasis syariah) yang efektif menjembatani kesenjangan antara kepatuhan hukum formal dan tanggung jawab moral korporasi, hal ini terlihat pada studi kasus industri besar hingga skala rumah tangga.

Environmental pollution caused by industrial waste disposal has reached a serious crisis level and has a significant impact on the sustainability of the biosphere and public health in Indonesia. Although the government has implemented legal regulations through Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, implementation in the field continues to face structural obstacles. These obstacles arise in the form of reactive supervision, weak and non-deterrent sanctions, and a systematic failure to implement the "polluter pays" principle. This journal article comprehensively examines and formulates the urgency of integrating Islamic ethics, through the Environmental Fiqh Paradigm (Eco-Sharia or Fiqh al-Bi'ah), into the national industrial waste management regulatory framework. By using a normative legal approach combined with the theory of legal systems and hermeneutics of Maqashid al-Syari'ah, this study dissects the structure of Islamic ecological theology which epistemologically places environmental preservation (ḥifẓ al-bī'ah) as the main pillar (primary needs/ dharuriyyat) in the context of Maqashid al-Syari'ah. This normative approach examines important doctrines such as the principle of la dharar wa la dhirar (prohibition of causing damage), the concept of khalifah (preservation-based leadership), and mizan (balance of the universe), and assesses their relevance in addressing existing problems in positive law. The findings of the analysis and discussion show that the integration of Eco-Sharia can overcome the moral vacuum in positive law by involving the ecological fatwa instrument from the Indonesian Ulema Council (MUI) as a basis for legal culture transformation, as well as implementing Islamic criminal sanctions (jarimah ta'zir) which give judges the freedom to impose appropriate penalties for corporations that damage the environment. In practice, this ethical framework is realized through the management of Islamic Green Finance (such as Green Sukuk and Ecological Waqf) as well as Circularomics innovation (a sharia-based circular economy) which effectively bridges the gap between formal legal compliance and corporate moral responsibility, this is seen in case studies of large industries down to the household scale. Abstracts are made in two languages, English and Bahasa Indonesia. Abstract more about background, purpose, up to, the results of research, and manai research. Abstract contains up to 250 words, single write spaces with italics (Italics) for English abstracts. Below the abstract are listed keywords consisting of six words, where the first word is again the forward. Abstract in Indonesian can be a translation of an English translation. Tiff editor for abstract syncing for reasons of abstract content.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN FOTO DALAM TRANSAKSI ONLINE

Afifah Garda Sabila — 2026-06-29

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong perubahan dalam interaksi sosial serta aktivitas ekonomi digital, namun juga meningkatkan potensi terjadinya kejahatan siber, khususnya penipuan online yang memanfaatkan penyalahgunaan foto sebagai identitas palsu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan foto dalam tindak penipuan online serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perspektif hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto tanpa izin dalam penipuan online memenuhi unsur tipu muslihat dalam tindak pidana penipuan, serta dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum terkait informasi elektronik. Selain itu, ditemukan berbagai bentuk penipuan berbasis penyalahgunaan foto seperti penipuan berbasis hubungan emosional, penipuan jual beli online, penyamaran identitas, dan manipulasi psikologis. Penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa kesulitan pembuktian, keterbatasan alat bukti digital, serta hambatan yurisdiksi lintas negara. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan perlindungan data pribadi, serta pengembangan kapasitas aparat penegak hukum guna menghadapi kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang.

The rapid development of information and communication technology has transformed social interaction and digital economic activities, but it has also increased the risk of cybercrime, particularly online fraud involving the misuse of personal photos as false identities. This study aimed to analyze the forms of photo misuse in online fraud and examine the criminal liability of perpetrators within the Indonesian legal framework. The method used was normative juridical research with statutory and conceptual approaches supported by literature studies. The results showed that the unauthorized use of personal photos in online fraud fulfilled the element of deception in criminal fraud and could be associated with legal provisions concerning electronic information. In addition, various forms of fraud based on photo misuse were identified, including emotional relationship scams, online marketplace fraud, identity impersonation, and psychological manipulation. Law enforcement faced significant challenges, including difficulties in evidence collection, limitations of digital evidence, and cross-border jurisdictional issues. The conclusion indicated that strengthening legal regulations, improving personal data protection, and enhancing the capacity of law enforcement authorities are necessary to address the increasing complexity of cybercrime.