Jurnal Kritis Studi Hukum

IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT (2) PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU NOMOR 94 TAHUN 2016 TERHADAP KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PRESERVASI JALAN DI KOTA PEKANBARU

Nilam Kencana Putri, Gusliana HB, Zulwisman — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Pekanbaru sebagai salah satu kota berkembang menghadapi berbagai permasalahan infrastruktur jalan yang memerlukan upaya preservasi secara optimal. Preservasi jalan merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam preservasi jalan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan preservasi jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya pengawasan, serta kerusakan jalan yang terjadi secara berulang. Selain itu, koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat juga memengaruhi efektivitas pelaksanaan preservasi jalan. Meskipun demikian, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan pemeliharaan jalan guna meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kota Pekanbaru. Kesimpulan penelitian ini adalah implementasi Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 belum terlaksana secara maksimal sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, dukungan anggaran, dan koordinasi antar pihak terkait agar preservasi jalan dapat berjalan lebih efektif.

Pekanbaru as one of the developing cities faces various road infrastructure problems that require optimal preservation efforts. Road preservation is an important aspect in maintaining the quality, safety, and comfort of road users. This study aimed to determine the implementation of Article 19 Paragraph (2) of Pekanbaru Mayor Regulation Number 94 of 2016 on the performance of the Public Works and Spatial Planning Office in road preservation in Pekanbaru City. The research method used was sociological legal research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation related to the implementation of road preservation. The results showed that the implementation of the regulation had not been carried out optimally due to several obstacles, such as limited budget, lack of supervision, and recurring road damage. In addition, inter-agency coordination and community participation also affected the effectiveness of road preservation implementation. Nevertheless, the Public Works and Spatial Planning Office has made various efforts in road repair and maintenance to improve the quality of road infrastructure in Pekanbaru City. The conclusion of this study is that the implementation of Article 19 Paragraph (2) of Pekanbaru Mayor Regulation Number 94 of 2016 has not been fully optimized, therefore improvements in supervision, budget support, and coordination among related parties are needed so that road preservation can be carried out more effectively.

DAMPAK PINJAMAN ONLINE TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH

Vita Nurhaliza, Ikhwan Hamdani, Sofian Muhlisin — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan financial technology (fintech) telah mendorong peningkatan penggunaan layanan pinjaman online di Indonesia yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pinjaman online terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif Maqashid al-Syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Bogor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman online digunakan untuk kebutuhan darurat dan konsumtif, namun menimbulkan masalah berupa meningkatnya beban utang, stres ekonomi, serta konflik antara suami dan istri yang menyebabkan menurunnya keharmonisan rumah tangga. Dalam perspektif Maqashid al-Syariah, praktik pinjaman online konvensional bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan literasi keuangan masyarakat serta pengembangan sistem pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan guna menjaga stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.

The development of financial technology (fintech) has significantly increased the use of online lending services in Indonesia, providing easier access to financing for the public. However, this convenience also gives rise to various problems, particularly in household life. This study aims to analyze the impact of online loans on household harmony from the perspective of Maqashid al-Syariah. This research employs a qualitative method with a case study approach conducted in Pasirlaja Village, Sukaraja District, Bogor. Data collection techniques include in-depth interviews, observation, and documentation. The results indicate that online loans are used for both urgent and consumptive needs; however, they lead to negative impacts such as increased debt burden, economic stress, and conflicts between spouses, which ultimately reduce household harmony. From the perspective of Maqashid al-Syariah, conventional online lending practices contradict the principles of protecting wealth (ḥifẓ al-māl), life (ḥifẓ al-nafs), and lineage (ḥifẓ al-nasl). Therefore, this study suggests the need to improve public financial literacy and to develop Sharia-based financing systems that are more just, transparent, and oriented toward public welfare in order to maintain household stability and harmony.

ANALISIS SENGKETA WANPRESTASI ANTARA PT SEABANK DENGAN KOPERASI PRIMER KEPOLISIAN NEGARA WATAMPONE BERDASARKAN PUTUSAN PN MAKASSAR NOMOR 460/PDT.G/2021/PN MKS

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Wanprestasi adalah salah satu jenis pelanggaran dalam hukum perdata yang dimana debitur dinyatakan telah abai dapat memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum para pihak dalam sengketa wanprestasi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menyatakan nasabah telah melakukan wanprestasi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 460/Pdt.G/2021/PN Mks antara PT SeaBank dan Koperasi Primer Kepolisian Negara Watampone. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal, yang kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan dan mengkaji data berdasarkan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kedudukan hukum para pihak secara formal didasarkan pada perjanjian yang sah dan pertimbangan hakim dalam menyatakan wanprestasi didasarkan pada fakta persidangan dan alat bukti yang menunjukkan adanya kelalaian debitur dalam memenuhi prestasinya.

Default is a form of violation in civil law in which the debtor is deemed negligent in fulfilling the agreed obligations. This study aims to analyze the legal position of the parties in a default dispute and to examine the judge’s considerations in declaring that the debtor has committed a default in the Decision of the Makassar District Court Number 460/Pdt.G/2021/PN Mks between PT SeaBank and Koperasi Primer Kepolisian Negara Watampone. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The data were obtained from primary and secondary legal materials, including laws and regulations, court decisions, books, and journals, which were then analyzed qualitatively by classifying and examining the data based on the issues studied. The results show that the legal position of the parties is formally based on a valid agreement, and the judge’s consideration in determining the occurrence of default is based on trial facts and evidence indicating the debtor’s negligence in fulfilling their obligations.

PENGARUH PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA RESIDIVIS TERHADAP RISIKO PENGULANGAN KEJAHATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PADANG

M Adib Agusri, Erdianto, Erdiansyah — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Sistem pemasyarakatan merupakan tahap akhir dalam proses peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga menekankan pembinaan dan pengayoman terhadap narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pembinaan bertujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar tidak mengulangi tindak pidana serta mampu berintegrasi kembali dalam masyarakat. Namun, realitas menunjukkan angka pengulangan tindak pidana atau residivis masih tinggi, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Padang. Data empiris memperlihatkan peningkatan jumlah narapidana residivis dari tahun ke tahun, bahkan mencapai sekitar 30% dari total penghuni lapas pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas pembinaan, terutama karena belum terdapat pembedaan pola pembinaan antara narapidana residivis dan non-residivis. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembinaan terhadap risiko pengulangan kejahatan narapidana residivis serta mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Kota Padang.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis/empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan narapidana residivis, observasi partisipatif terhadap program pembinaan, serta studi dokumen dan penelitian terdahulu. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hubungan pembinaan dengan risiko residivisme dan faktor penghambat pelaksanaan pembinaan.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan memiliki pengaruh terhadap penurunan risiko pengulangan tindak pidana, meskipun belum optimal. Hal ini tampak pada fluktuasi jumlah residivis, yaitu peningkatan pada tahun 2023–2024 dan penurunan pada tahun 2025 setelah adanya perbaikan pembinaan. Namun, pembinaan masih bersifat umum dan belum spesifik bagi residivis. Hambatan utama meliputi keterbatasan petugas, ketiadaan psikolog, minimnya sarana-prasarana, belum adanya klasifikasi pembinaan berdasarkan jenis tindak pidana, serta stigma sosial, kurangnya dukungan keluarga, dan keterbatasan anggaran.

PERAN PENASIHAT HUKUM DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN (EKSEPSI) DALAM PERKARA PIDANA

Elfi Lina Yanti Simamora, Hisar Siregar — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Peranan penasihat hukum dalam sistem peradilan pidana memiliki arti penting dalam melindungi hak-hak terdakwa sejak awal persidangan. Salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan adalah eksepsi atau nota keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 dan Pasal 156 KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan penasihat hukum dalam mengajukan eksepsi, menganalisis dasar hukumnya, serta melihat implikasinya terhadap jalannya proses peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus berdasarkan pengalaman magang di salah satu kantor hukum di Medan. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penasihat hukum memiliki peranan penting dalam mengajukan eksepsi, yaitu sebagai kontrol terhadap keabsahan surat dakwaan, perlindungan hak terdakwa, dan penegakan asas fair trial. Eksepsi dapat menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum apabila terbukti tidak cermat, tidak jelas, atau kabur (obscuur libel).

The role of defense counsel in the Indonesian criminal justice system is crucial in protecting the rights of the accused from the very beginning of the trial. One of the legal instruments available is the objection (eksepsi) against the indictment submitted by the Public Prosecutor, especially when the indictment does not fulfill formal and material requirements as regulated in Article 143 and Article 156 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to analyze the role of defense counsel in filing objections, examine the legal basis for such objections, and assess their implications for the course of criminal proceedings. This research applies a normative juridical method with a case approach, based on internship experiences at a law office in Medan. Data were collected from primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzed qualitatively. The findings reveal that defense counsel plays a significant role in filing objections, serving as a safeguard against defective indictments, a means of protecting the rights of the accused, and an instrument to uphold the principle of fair trial. Objections may result in the indictment being declared null and void if it is proven to be inaccurate, unclear, or obscure (obscuur libel).

TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN DI INDONESIA

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 466 sampai Pasal 473. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian penganiayaan, pengaturan hukum pidana terhadap penganiayaan berdasarkan KUHP baru, serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain. Pengaturan mengenai penganiayaan dalam KUHP baru telah memberikan ketentuan yang lebih jelas terkait bentuk penganiayaan dan ancaman pidananya. Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya alat bukti dan adanya penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

Abuse is a crime that still frequently occurs in Indonesia and has physical and psychological impacts on victims. In Indonesian criminal law, abuse is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), specifically Articles 466 to 473. This study aims to determine the definition of abuse, the criminal law provisions for abuse under the new KUHP, and law enforcement against perpetrators of abuse in Indonesia. The research method used is normative legal research with a library study approach. Research data were obtained from laws and regulations, books, journals, and other legal sources related to the crime of abuse. The results show that abuse is an act carried out intentionally to cause pain, injury, or suffering to another person. The provisions regarding abuse in the new KUHP have provided clearer provisions regarding the forms of abuse and the criminal penalties. Law enforcement against perpetrators of abuse is carried out through the process of investigation, inquiry, prosecution, and trial. However, in practice, there are still obstacles, such as a lack of evidence and the existence of peaceful settlements of cases outside the courts. Thus, firm and fair law enforcement is needed to provide legal protection to the public and prevent criminal acts of assault in Indonesia.

KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH DALAM SENGKETA TUMPANG TINDIH PENGUASAAN FISIK DAN YURIDIS

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Persoalan tumpang tindih (overlapping) antara penguasaan fisik dan penguasaan yuridis atas tanah merupakan sengketa klasik yang masih menjadi ancaman serius bagi terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Ketidaksinkronan antara data administratif yang tercatat di Kantor Pertanahan dengan realitas penguasaan lahan di lapangan seringkali memicu konflik berkepanjangan yang bermuara di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mekanisme penyelesaian sengketa tumpang tindih penguasaan tanah melalui studi kasus Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD, serta untuk mengevaluasi sejauh mana putusan tersebut mampu memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konflik dalam Putusan Nomor 9/G/2023/PTUN.SMD berakar dari ketidakcermatan pejabat tata usaha negara dalam melakukan verifikasi data fisik sebelum menerbitkan sertifikat, yang mengakibatkan terjadinya klaim ganda di atas objek yang sama. Dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), majelis hakim berupaya mengedepankan asas kecermatan dengan membedah validitas prosedur penerbitan sertifikat dan menghubungkannya dengan fakta penguasaan riil di lapangan. Putusan tersebut memberikan kepastian hukum secara kasuistik melalui pembatalan sertifikat yang terbukti memiliki cacat substansi, namun efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik secara menyeluruh masih terhambat oleh kompleksitas eksekusi fisik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pendaftaran tanah digital dan sinkronisasi data lapangan yang akurat sangat mendesak dilakukan guna meminimalisir disparitas antara status yuridis dan kondisi fisik tanah di masa mendatang.

Land disputes involving overlapping physical and legal possession are classic legal problems that pose a serious threat to legal certainty in Indonesia. The discrepancy between administrative data recorded at the Land Office and the reality of land possession in the field often triggers prolonged conflicts that end in court. This research aims to analyze in depth the mechanism for resolving overlapping land possession disputes through a case study of Decision Number 9/G/2023/PTUN.SMD, as well as to evaluate the extent to which the decision is able to provide guarantees of legal certainty for land rights holders. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a case approach. The results of the study reveal that the conflict in Decision Number 9/G/2023/PTUN.SMD is rooted in the lack of thoroughness of administrative officials in verifying physical data before issuing certificates, which resulted in double claims over the same object. In its legal considerations (ratio decidendi), the panel of judges sought to prioritize the principle of thoroughness by examining the validity of certificate issuance procedures and linking them to the facts of real possession in the field. The decision provides legal certainty on a case-by-case basis through the cancellation of certificates proven to have substantive defects, but its effectiveness in resolving conflicts thoroughly is still hindered by the complexity of physical execution. This research concludes that strengthening the digital land registration system and accurate synchronization of field data is urgently needed to minimize the disparity between legal status and physical land conditions in the future.

PRAKTIK PENYALAHGUNAAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH GANDA OLEH KANTOR TANAH ATR/BPN DI KOTA BENGKULU

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini mengkaji praktik penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah ganda oleh Kantor ATR/BPN Kota Bengkulu serta tanggung jawab hukum yang menyertainya. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis tiga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, yakni Putusan Nomor 8/G/2022/PTUN.BKL, 33/G/2023/PTUN.BKL, dan 23/G/2025/PTUN.BKL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat ganda terjadi akibat pelanggaran asas kecermatan administratif, kegagalan sinkronisasi data buku tanah historis, serta kesalahan teknis pemetaan di lapangan. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang fungsional yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kantor Pertanahan wajib menanggung tanggung jawab jabatan berupa pencabutan sertipikat bermasalah, sedangkan aparatur yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif dan disiplin ASN. Fenomena ini secara sistemik mendegradasi nilai pembuktian sertipikat dan mengancam kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.

This study examines the malpractice of dual land certificate issuance by the ATR/BPN Land Office in Bengkulu City and its accompanying legal accountability. Employing normative legal research through statutory and case approaches, the study analyzes three Administrative Court (PTUN) decisions: Verdicts No. 8/G/2022/PTUN.BKL, 33/G/2023/PTUN.BKL, and 23/G/2025/PTUN.BKL. Findings reveal that dual certificate issuance stems from violations of the administrative precision principle, failure to synchronize historical land book data, and technical mapping errors in the field. These actions are qualified as functional abuse of authority contrary to the general principles of good governance. The Land Office bears institutional responsibility to revoke problematic certificates, while responsible officials may face administrative sanctions and civil servant disciplinary measures. This phenomenon systematically degrades the evidentiary value of land certificates, thereby threatening legal certainty over land rights for the community.

EKSISTENSI ASAS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP DISKRESI PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Penataan investasi di sektor pertambangan Indonesia pasca-pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja telah memicu gelombang pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) secara massal oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius terkait kepastian hukum dan perlindungan hak-hak administrasi pelaku usaha. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan prosedur pencabutan izin dalam Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT yang melibatkan PT Samudra Hindia Jaya sebagai Penggugat. Penelitian ini berfokus pada pengujian tindakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Minerba serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai Bagaimanakah implikasi yuridis pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM terhadap kepastian hukum pelaku usaha ditinjau dari aspek kewenangan atributif dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Putusan PTUN Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, ditemukan bahwa tindakan pencabutan tersebut mengandung cacat prosedur karena mengabaikan tahapan sanksi administratif bertahap. Hasil penelitian menekankan bahwa diskresi pejabat publik tidak bersifat absolut dan harus tetap tunduk pada koridor hukum guna menjamin iklim investasi yang sehat dan berkeadilan.

The investment arrangement in the Indonesian mining sector following the enactment of the Job Creation Law has triggered a wave of mass revocations of Mining Business Permits (IUP) by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board (BKPM). This phenomenon raises serious issues related to legal certainty and the protection of administrative rights of business actors. This article aims to analyze the validity of the permit revocation procedure in the PTUN Decision Number 14/G/2023/PTUN.JKT involving PT Samudra Hindia Jaya as the Plaintiff. This research focuses on examining government actions based on the Mineral and Coal Mining Law and the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB). The main problem raised in this research is regarding the legal implications of the revocation of Mining Business Permits (IUP) by the Minister of Investment/Head of BKPM on the legal certainty of business actors reviewed from the aspect of attributive authority and the application of the General Principles of Good Governance (AAUPB) in the PTUN Decision Number 14/G/2023/PTUN.JKT. Using normative legal research methods, it was found that the revocation was procedurally flawed because it ignored the gradual administrative sanction process. The research emphasized that public officials' discretion is not absolute and must remain subject to legal constraints to ensure a healthy and equitable investment climate.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM KELUARGA DI POLRESTA KOTA PEKANBARU

Yohan Hadinata Simangunsong, Erdiansyah, Sukamarriko Andrikasmi — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kota Pekanbaru masih terjadi dengan angka yang cukup tinggi, terbukti Kota Pekanbaru kehilangan status "Kota Layak Anak" pada Juni 2025 menyusul kejadian viral ibu yang mengantar anaknya untuk mengemis Kondisi ini menunjukkan adanya perlunya kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris atau sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Dengan lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. Sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, Banit Idik IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawacara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Polresta Pekanbaru telah mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, budaya masyarakat yang tabu membahas kekerasan seksual, minimnya keberanian korban untuk melapor, serta kurangnya sarana pendukung. Faktor sosial ekonomi dan teknologi informasi turut memperburuk situasi. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkan efektifitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan peran aktif aparat penegak hukum dan instansi terkait dan peningkatan efektifitas pembuktian non fisik dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

The phenomenon of sexual violence against children in Pekanbaru City continues to occur at quite high rates, as evidenced by the loss of its "Child-Friendly City" status in June 2025 following a viral incident involving a mother taking her child to beg. This situation indicates the need for an in-depth study of the effectiveness of law enforcement in the area. The issues raised in this study include how the law enforcement process is carried out, what factors become obstacles, and what efforts can be made to overcome these obstacles. The research method used is an empirical or sociological legal approach with data collection techniques through interviews and literature studies. This type of research is empirical juridical legal research or sociological research. The research location is at the Pekanbaru City Police Resort and the Technical Service Unit for the Protection of Women and Children in Pekanbaru City. Meanwhile, the population and sample are all parties related to the problem being studied. The population and sample in this study are the Head of Unit IV of the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru City Police Resort, the Head of Unit IV of the Criminal Investigation Unit of the Pekanbaru City Police Resort, and the Head of the UPT PPA of Pekanbaru City. This research uses primary and secondary data sources, and data collection techniques are carried out through interviews and literature studies. Based on the research results, it was found that law enforcement against sexual violence against children at the Pekanbaru Police has referred to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. However, its implementation faces various obstacles, such as limited human resources, a cultural taboo on discussing sexual violence, victims' lack of courage to report, and a lack of supporting facilities. Socioeconomic factors and information technology also exacerbate the situation. Aspects that need to be improved to increase the effectiveness of law enforcement against crimes of sexual violence against children include the active role of law enforcement officers and related agencies and increasing the effectiveness of non-physical evidence in crimes of sexual violence against children.

DILEMA KARIER DOSEN PPPK: SINKRONISASI REGULASI MASA PERJANJIAN KERJA DAN PERCEPATAN KENAIKAN JENJANG JABATAN AKADEMIK

Mon, 01 Jun 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum dan administratif dalam pengelolaan karier Dosen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 35 Perguruan Tinggi Negeri Baru (PTNB). Fokus utama studi ini adalah adanya diskoneksi antara pencapaian meritokrasi akademik dengan batasan durasi kontrak berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 232/M/KEP/2025. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa meskipun dosen PPPK secara teknis dapat memenuhi syarat kenaikan jenjang jabatan melalui pemenuhan Beban Kerja Dosen (BKD) dalam kurun waktu 2 tahun atau 4 semester berturut-turut, regulasi teknis mewajibkan dosen untuk menyelesaikan minimal 90% dari masa perjanjian kerja sebelum usulan kenaikan jabatan dapat diproses. Kondisi ini menyebabkan stagnasi karier bagi dosen dengan masa kontrak 5 tahun, karena promosi jabatan hanya diintegrasikan ke dalam siklus perpanjangan kontrak. Implikasinya, terjadi hambatan dalam percepatan distribusi jabatan fungsional yang berdampak pada pemenuhan standar akreditasi program studi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya mekanisme promosi interim bagi dosen dengan kinerja luar biasa agar kenaikan jabatan tidak sepenuhnya bergantung pada siklus perpanjangan kontrak.

This research aims to analyze the legal and administrative issues in the career management of Government Employees with Work Agreements (PPPK) Lecturers across 35 New State Universities (PTNB). The primary focus of this study is the disconnection between academic meritocratic achievements and contract duration limitations under the Decree of the Minister of Higher Education, Science, and Technology Number 232/M/KEP/2025. Utilizing a normative legal research method, the findings indicate that while PPPK lecturers can technically meet the requirements for academic rank promotion by fulfilling the Lecturer Workload (BKD) within 2 years or 4 consecutive semesters, technical regulations require lecturers to complete at least 90% of their work agreement period before a promotion proposal can be processed. This condition leads to career stagnation for lecturers with 5-year contracts, as academic promotion is strictly integrated into the contract renewal cycle. Consequently, this creates barriers in accelerating the distribution of academic ranks, which impacts the fulfillment of study program accreditation standards. This study recommends the necessity of an interim promotion mechanism for high-performing lecturers so that academic advancement is not entirely dependent on the contract renewal cycle.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BERDASARKAN UNCLOS 1982

Muhammad Fadli Alfaroja, Theo Revansyah Putra, Rizkie Abdillah — Sat, 30 May 2026 00:00:00 +0000

Maraknya praktik illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia menunjukkan adanya tantangan serius dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah laut nasional. Kegiatan penangkapan ikan tanpa izin tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi negara, tetapi juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem laut serta mengurangi efektivitas kontrol negara terhadap wilayah yurisdiksinya.Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara yuridis bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia dengan mengacu pada ketentuan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 serta regulasi nasional yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari berbagai bahan hukum yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.Dengan demikian, diperlukan langkah strategis berupa penguatan kerja sama kelembagaan, peningkatan sistem pengawasan, serta penyesuaian regulasi guna mendukung efektivitas penegakan hukum terhadap illegal fishing di ZEE Indonesia.

The persistence of illegal fishing within Indonesia’s Exclusive Economic Zone reflects ongoing challenges in the enforcement of maritime law. Such activities not only result in substantial economic losses but also pose serious threats to marine ecosystems and undermine the state’s authority over its maritime jurisdiction. This study aims to examine the legal framework governing the enforcement of laws against illegal fishing in Indonesia’s, with particular reference to the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 and relevant national regulations.This research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Legal materials, including primary, secondary, and tertiary sources, are analyzed qualitatively to provide a comprehensive understanding of the issue.In conclusion, strengthening inter-agency coordination, enhancing monitoring capabilities, and refining regulatory frameworks are essential steps to improve the effectiveness of law enforcement against illegal fishing in Indonesia’s ZEE.