Jurnal Kritis Studi Hukum

TINJAUAN YURIDIS ASAS PROPORSIONALITAS TERHADAP SENGKETA TANAH ANTARA PEMILIK TANAH DAN KORPORASI MIGAS DI INDONESIA

Rasid Hidayat, Sudiman Sihotang, R. Djuniarsono — Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis peran negara dalam menyeimbangkan perlindungan hak atas tanah masyarakat dengan investasi strategis migas melalui kacamata keadilan distributif dan asas proporsionalitas. Studi ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam benturan antara ambisi investasi strategis nasional dengan jaminan perlindungan hak konstitusional warga,dengan mengevaluasi penerapan asas proporsionalitas dalam sengketa lahan antara masyarakat pemegang SKT dengan korporasi migas melalui studi kasus Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Menggunakan metode yuridis normatif, hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan hukum akibat dominasi paradigma legalisme formal yang mengabaikan realitas sosiologis-historis penguasaan tanah. Studi ini menyimpulkan bahwa negara tidak boleh menggunakan Hak Menguasai Negara (HMN) sebagai legitimasi absolut untuk menegasikan hak individu. Diperlukan audit kepemilikan yang transparan, penerapan prinsip FPIC, dan skema ganti rugi yang berkeadilan substantif guna menyeimbangkan investasi strategis nasional dengan perlindungan hak asasi masyarakat.

ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) STUDI KASUS KEBAKARAN YANG MENEWASKAN PEKERJA

Rezza Syah Fahleffi, Endeh Suhartin, Togar Natigor Siregar — Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan hak fundamental pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan perlindungan terhadap tenaga kerja. Kasus kebakaran yang menewaskan pekerja menunjukkan masih lemahnya implementasi standar K3 serta pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan terhadap korban kebakaran kerja serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab hukum baik secara perdata, pidana, maupun administratif apabila terbukti lalai dalam menerapkan standar K3. Pertanggungjawaban tersebut meliputi kewajiban pemberian ganti rugi, sanksi administratif, hingga kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi apabila terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan budaya keselamatan kerja menjadi faktor yang memperbesar risiko terjadinya kecelakaan fatal. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas serta penguatan sistem pengawasan K3 guna menjamin perlindungan optimal bagi pekerja dan mencegah terulangnya peristiwa serupa.

ANALISIS RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI PIMPINAN PARTAI POLITIK DAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN

Muhammad Daffa Akbar, Aal Lukmanul Hakim — Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hukum terkait fenomena rangkap jabatan menteri yang juga menjabat sebagai pimpinan partai politik di Indonesia. Sebagai negara hukum (Machtstaat), Indonesia menuntut penyelenggaraan negara yang bersih dan transparan. Namun, secara empiris, terdapat ambiguitas dalam implementasi Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yuridis antara Pasal 23 huruf (c) UU Kementerian Negara dengan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mengingat partai politik menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD, maka pimpinan partai politik secara substantif termasuk dalam kategori pimpinan organisasi yang dilarang merangkap jabatan sebagai menteri. Rangkap jabatan ini secara nyata menimbulkan potensi konflik kepentingan yang mengancam integritas pengambilan keputusan, merusak wibawa birokrasi, dan menjadi pintu masuk bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi yang lebih tegas untuk memisahkan jabatan publik dan jabatan politik demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

This study aims to analyze the legal issues related to the phenomenon of ministers who also serve as leaders of political parties in Indonesia. As a constitutional state (Machtstaat), Indonesia demands clean and transparent governance. However, empirically, there is ambiguity in the implementation of Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning the State Ministry. The research method used is normative juridical with a legislative and conceptual approach. The results of the study show that there is a juridical correlation between Article 23 letter (c) of the State Ministry Law and Article 34 paragraph (1) of Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. Given that political parties receive financial assistance from the state budget/regional budget, the leaders of political parties are substantively included in the category of leaders of organizations who are prohibited from holding concurrent positions as ministers. This concurrent position clearly creates the potential for conflicts of interest that threaten the integrity of decision-making, undermine the authority of the bureaucracy, and become a gateway for practices of corruption, collusion, and nepotism (KKN). This study recommends the need for more stringent regulatory synchronization to separate public and political positions in order to achieve good governance.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TRADING ILEGAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Raiza Aldhie Firdaus, Jacobus Jopie Gilalo, Muhammad Aminulloh — Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini menganalisis terkait perlindungan hukum terhadap korban penipuan trading ilegal. Banyak orang menjadi korban penipuan melalui binary option oleh affiliatior. Affiliator biasanya merupakan seorang influencer. Influencer merupakan orang yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu yang dipromosikan oleh influencer tersebut. Pengaruh influencer merupakan upaya dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi mempunyai mekanisme yang mudah serta mendapatkan keuntungan yang besar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Sifat Penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dalam teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perlindungan Hukum menjadi aspek krusial untuk menjamin kepastian, keadilan, dan keamanan bagi masyarakat dalam berinvestasi, Peran pemerintah, khususnya OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Satgas Waspada Investasi, sangat penting melalui upaya preventif berupa edukasi dan sosialisasi, serta upaya represif melalui koordinasi penegakan hukum dan penindakan terhadap investasi ilegal. Secara normatif, sistem perlindungan hukum telah tersedia melalui pengawasan lembaga, pemberian sanksi, serta penutupan usaha ilegal, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TENTANG KEKERAASAN FISIK ANTAR WARGA BINAAN PEREMPUAN DI LAPAS DALAM PERSFEKTIF HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Di Lapas Kelas II A Paledang Kota Bogor)

Bunga Nazwa Sevyanda Mulyadi, Henny Nuraeny — Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi overkapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Paledang Kota Bogor serta dampaknya terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan. Kajian difokuskan pada perbandingan antara kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan dengan jumlah aktual warga binaan, serta implikasinya terhadap kondisi pembinaan, keamanan, dan perlindungan hak-hak dasar narapidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan dan hak asasi manusia, serta data empiris mengenai kapasitas dan jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Paledang Kota Bogor. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan kondisi faktual di lapangan dengan ketentuan hukum dan standar minimum perlakuan terhadap narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah warga binaan di Lapas Kelas IIA Paledang Kota Bogor mencapai 700 orang, sementara kapasitas ideal lembaga pemasyarakatan hanya 300 orang, sehingga terjadi overkapasitas yang signifikan. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan ruang hunian dan fasilitas pendukung, serta meningkatkan tekanan psikologis yang berpotensi memicu konflik antar warga binaan. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi overkapasitas tersebut berpotensi menghambat pemenuhan hak atas perlakuan yang manusiawi, kesehatan, dan rasa aman bagi warga binaan.

ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA KEJAKSAAN DAN DIREKTORAT JENDRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM PERKARA TINDAK PIDANA DALAM MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

Fatih Haramain, Achmad Jaka Santos . A — Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000

Penegakan hukum pidana lintas batas saat ini sangat bergantung pada mekanisme Mutual Legal Assistance (MLA) guna mengatasi tantangan tindak pidana transnasional. Penelitian yuridis normatif ini mengevaluasi efektivitas pembagian peran antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai otoritas pusat (central authority) dengan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai otoritas kompeten (competent authority). Temuan penelitian mengungkap adanya ketimpangan prosedural di mana peran Ditjen AHU yang dominan secara administratif menciptakan birokrasi ganda yang memperlambat proses eksekusi perkara. Berdasarkan perspektif Utilitarianisme, prosedur administratif yang memakan waktu lama sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 12 Tahun 2022 dinilai kontraproduktif terhadap prinsip efisiensi hukum dan keadilan bagi korban. Studi ini merekomendasikan rekonstruksi regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 untuk memposisikan Kejaksaan sebagai otoritas pusat guna menjamin sinkronisasi fungsional dan percepatan penanganan perkara pidana internasional.

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SERTIPIKAT (TANDA BUKTI HAK) DIKAITKAN DENGAN PENGUKURAN UNTUK PENENTUAN BATAS DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH

Adnan Fawwaz Alkatiri, Sudiman Sihotang — Sat, 28 Feb 2026 00:00:00 +0000

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam segala aspek, termasuk bidang pertanahan. Masalah utama dalam pertanahan adalah sengketa yang sering kali dipicu oleh ketidakpastian batas-batas bidang tanah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengukuran tanah sebagai dasar penentuan batas dalam proses pendaftaran tanah guna mewujudkan kepastian hukum pada sertipikat sebagai tanda bukti hak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pendaftaran tanah melalui pengukuran yang akurat merupakan instrumen penting untuk mencegah penguasaan tanah secara ilegal dan tumpang tindih kepemilikan. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 dan Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, penentuan batas yang melibatkan persetujuan pemilik tanah yang berbatasan (contradictoire deliminatie) menjadi aspek yuridis krusial. Sertipikat tanah hanya dapat memberikan kekuatan hukum tertinggi apabila data fisik yang dihasilkan dari proses pengukuran dan pemetaan benar-benar akurat dan sah secara prosedur, sehingga mampu memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak serta mendukung stabilitas ekonomi dan sosial.