Jurnal Kritis Studi Hukum

KEPATUHAN PAJAK PADA TOKO PAKAIAN UMKM DI PASAR TADISIONAL SETELAH MUNCULNYA E-COMMERCE (STUDI KASUS PASAR CICURUG)

Mouza Septi Pratama, Nurwati — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Munculnya e-commerce telah mengubah lanskap perdagangan ritel dan berdampak signifikan terhadap UMKM toko pakaian di pasar tradisional, termasuk aspek kepatuhan perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan pajak UMKM toko pakaian di Pasar Cicurug setelah berkembangnya e-commerce, bahwa kepatuhan pajak UMKM mengalami penurunan drastis akibat tekanan ekonomi dari persaingan e-commerce, dengan hanya 26,7% pedagang yang konsisten melaporkan pajak secara akurat; faktor utama meliputi penurunan omzet hingga 60%, kurangnya pemahaman pajak, dan lemahnya pengawasan otoritas pajak. Keterbatasan penelitian ini adalah fokus hanya pada satu pasar tradisional dan periode pengamatan yang terbatas. Kebaruan penelitian terletak pada analisis komprehensif dampak e-commerce terhadap kepatuhan pajak UMKM pasar tradisional yang sebelumnya jarang diteliti, serta rekomendasi kebijakan insentif pajak, edukasi perpajakan, dan pendampingan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing dan kepatuhan pajak pedagang tradisional.

MAQASHID SYARI’AH PADA PERIODE SAHABAT DAN TABI’IN

Radifa Isnain Nafila, Tutik Hamidah — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Kajian maqāṣid syariah merupakan upaya memahami tujuan dan hikmah di balik pensyariatan hukum Islam. Meskipun istilah maqāṣid belum diformulasikan secara sistematis pada periode awal Islam, praktik dan kesadaran maqāṣid telah tampak sejak generasi sahabat hingga tabiin. Pada periode sahabat, orientasi hukum lebih menekankan aspek tekstual-normatif dengan berpegang pada Al-Qur’an dan Sunnah. Pertimbangan maslahat dilakukan secara terbatas, dengan kehatihatian tinggi dalam berijtihad, terutama untuk menjaga agama dan persatuan umat. Sementara itu, pada periode tabiin, orientasi maqāṣid semakin berkembang melalui penggunaan qiyās, istihsān, dan ra’yu yang lebih luas. Hal ini didorong oleh meluasnya wilayah Islam, kompleksitas sosial, dan kebutuhan akan fatwa kontekstual. Tabiin menunjukkan keberanian lebih besar dalam menekankan maslahat sosial seperti perlindungan harta, jiwa, akal, dan keturunan, meskipun belum sampai pada perumusan teoritis. Dengan demikian, maqāṣid syariah pada periode sahabat dan tabi‘in menunjukkan kesinambungan, sekaligus perbedaan: sahabat cenderung konservatif dan tekstual, sedangkan tabi‘in lebih adaptif dan progresif. Perbedaan ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan konseptual maqāṣid syari’ah pada era ulama ushul fiqh klasik, hingga kemudian mencapai bentuk sistematis dalam karya al-Juwaynī, al-Ghazālī, dan al-Syāṭibī.

DINAMIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SELLER DALAM PERJANJIAN MARKETPLACE DI LAZADA

Hasby Abiyyu Farras, Maryati Bachtiar — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan ekonomi digital menempatkan platform marketplace sebagai aktor kunci dalam perdagangan modern. Namun, fenomena ketidakseimbangan posisi hukum antara penyedia platform dengan penjual (seller) kerap terjadi. Hubungan ini sering berlandaskan perjanjian baku yang disusun sepihak oleh platform, berpotensi merugikan seller. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban antara Lazada dan seller, serta mengevaluasi tanggung jawab Lazada terhadap seller yang haknya dirugikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian marketplace Lazada belum mencerminkan asas proporsionalitas dan melanggar prinsip keadilan (Aristoteles dan Rawls) akibat ketimpangan distribusi hak dan kewajiban. Perlindungan hukum bagi seller dinilai belum maksimal karena dominasi klausul eksonerasi dan kewenangan sepihak platform. Saran penelitian ini adalah perlunya optimalisasi pengawasan regulasi dan peningkatan literasi hukum bagi pelaku usaha.

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Tolhas Simanjuntak , Dianto Gunawan Tamba — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Tujuan penenulisan ini adalah untuk mengetahui Pembakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan tindak pidana lingkungan hidup yang menimbulkan kerusakan ekologis, sosial, dan ekonomi. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan menekankan pada interpretasi hukum, pola penegakan, serta faktor sosial-politik yang memengaruhi, normatif-empiris dipilih sebagai kerangka utama. Penegakan hukum di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang kuat melalui KUHP, UU PPLH, UU Kehutanan, dan UU Perkebunan. Namun, efektivitasnya masih lemah karena adanya konflik regulasi, kesulitan pembuktian, serta keterlibatan korporasi besar. Artikel ini menganalisis dasar hukum, bentuk penegakan, tantangan, serta implikasi dari penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Regulasi sudah kuat, tetapi praktik penegakan hukum masih lemah. Solusi membutuhkan kombinasi antara penguatan hukum, kapasitas aparat, penindakan korporasi, kerja sama regional, dan pemberdayaan masyarakat agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah serta ditangani secara berkelanjutan. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan hidup terhadap pembakaran hutan dan lahan, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan berkeadilan.

The purpose of this paper is to determine whether forest and land burning (karhutla) is an environmental crime that causes ecological, social, and economic damage. Data analysis was conducted qualitatively, emphasizing legal interpretation, enforcement patterns, and influencing socio-political factors. The normative-empirical approach was chosen as the primary framework. Law enforcement in Indonesia has a strong normative foundation through the Criminal Code, the Environmental Management Law (UU PPLH), the Forestry Law, and the Plantation Law. However, its effectiveness remains weak due to regulatory conflicts, difficulties in providing evidence, and the involvement of large corporations. This article analyzes the legal basis, forms of enforcement, challenges, and implications of law enforcement for forest and land burning crimes. While regulations are strong, enforcement practices remain weak. Solutions require a combination of legal strengthening, enforcement capacity, corporate action, regional cooperation, and community empowerment to prevent and manage forest and land fires sustainably. The research findings are expected to provide a comprehensive overview of the effectiveness of environmental criminal law enforcement for forest and land burning, while also offering stronger and more equitable policy recommendations.

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN INDUSTRI BAJA TERHADAP DAMPAK KESEHATAN MASYARAKAT

Sri Rizka Novi Anggraeni M, Endeh Suhartini, Mulyadi — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Industri baja merupakan sektor vital dalam pembangunan ekonomi, namun aktivitas produksinya menghasilkan dampak signifikan terhadap kesehatan masyarakat di sekitar area industri. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum perusahaan industri baja terkait dampak kesehatan yang ditimbulkan, baik dalam perspektif hukum lingkungan, hukum kesehatan, maupun hukum perdata. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan literatur tentang peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan memiliki kewajiban hukum baik secara perdata maupun administratif untuk mencegah, menanggulangi, dan memberikan ganti kerugian atas dampak kesehatan yang ditimbulkan. Penerapan CSR menjadi instrumen preventif dan kompensatif, yang efektif, sekaligus mendukung harmonisasi antara kegiatan industri, perlindungan lingkungan, dan kesehatan masyarakat untuk mencegah potensi konflik hukum dan meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan.

The steel industry is a vital sector in economic development, but its production activities have a significant impact on public health around industrial areas. This study examines the legal responsibilities of steel industry companies related to the health impacts caused, both from the perspectives of environmental law, health law, and civil law. This research method uses a normative juridical approach with a law and regulation approach. Secondary data was collected through a literature study of laws and regulations and related legal literature. The results of the study show that companies have legal obligations both civil and administrative to prevent, overcome, and provide compensation for the health impacts caused. The implementation of CSR is an effective preventive and comprehensive, while supporting harmonization between industrial activities, environmental protection, and public health to prevent potential legal conflicts and increase corporate social responsibility.

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) merupakan institusi penting dalam sistem keuangan Indonesia yang berperan dalam menjamin simpanan nasabah serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi LPS dalam melindungi dana nasabah serta kontribusinya terhadap stabilitas perbankan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Data diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta laporan resmi yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan LPS mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, mencegah terjadinya kepanikan akibat kegagalan bank, serta meminimalisir dampak sistemik yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, LPS memiliki peran strategis sebagai bagian dari sistem jaring pengaman keuangan nasional. Penguatan peran dan peningkatan pemahaman publik mengenai mekanisme penjaminan simpanan oleh LPS menjadi hal penting untuk menjaga stabilitas perbankan secara berkelanjutan.

The Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) is an important institution in Indonesia’s financial system that plays a role in guaranteeing depositors’ funds and maintaining the stability of the banking system. This study aims to analyze the role and functions of LPS in protecting depositors’ funds and its contribution to national banking stability. The research employs a descriptive qualitative approach with a library research design. Data were obtained through a review of laws and regulations, academic literature, and official reports related to the Deposit Insurance Corporation. The results indicate that the existence of LPS is able to enhance public confidence in the banking sector, prevent panic caused by bank failures, and minimize systemic risks that may disrupt financial system stability. Therefore, LPS has a strategic role as part of the national financial safety net.

PEMBERIAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DAN ANAK TIRI DALAM KEWARISAN ISLAM

Nabila Putri Sahri Ramadan, Ani Yumarni — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Pemberian hak waris kepada anak angkat dan anak tiri dalam hukum Islam sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena secara tradisional mereka tidak termasuk ahli waris faraid, sehingga menimbulkan konflik dalam praktik pewarisan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak angkat dan anak tiri melalui studi yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011, dengan pendekatan kualitatif yuridis-normatif yang memanfaatkan dokumen putusan, literatur hukum Islam, hukum positif, dan penelitian terdahulu sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak angkat dan anak tiri dapat memperoleh hak waris melalui mekanisme sah seperti wasiat wajibah atau pengakuan formal, sehingga prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum dapat terpenuhi; putusan ini memberikan pedoman praktis bagi hakim dan masyarakat, memperkuat perlindungan hak anak non-biologis, dan menjadi preseden hukum yang relevan. Keterbatasan studi ini adalah fokus hanya pada satu putusan MA dan penggunaan data sekunder, sehingga generalisasi terbatas. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian analisis yuridis putusan dengan perspektif hukum Islam dan hukum positif, serta penekanan pada aspek moral, sosial, dan psikologis dalam praktik pewarisan anak non-biologis, sementara keaslian penelitian terlihat pada pendekatan komprehensif yang menggabungkan kajian teoretis, yuridis, dan implikasi praktis dalam konteks hukum Indonesia.

DINAMIKA HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PASCA OTONOMI

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Abstrak. Penelitian ini mengeksplorasi dinamika interaksi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penanganan sumber daya alam setelah diberlakukannya otonomi daerah. Perubahan kerangka hukum yang bergeser dari sentralisasi menuju desentralisasi menimbulkan berbagai konsekuensi terhadap pembagian kewenangan, mekanisme pengelolaan, serta distribusi manfaat sumber daya alam di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan untuk menelaah konsep teoretis, regulasi, dan temuan empiris dari berbagai literatur yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur pengelolaan sumber daya alam secara lebih mandiri, praktik di lapangan masih didominasi oleh intervensi pusat yang tercermin melalui penetapan norma teknis, pembatasan kewenangan, dan ketidakseimbangan mekanisme bagi hasil. Konflik kewenangan, tumpang tindih regulasi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan daerah menjadi faktor yang menghambat efektivitas desentralisasi. Namun, beberapa daerah menunjukkan bahwa tata kelola yang transparan, partisipatif, dan inovatif mampu menghasilkan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas daerah, serta reformulasi pembagian kewenangan agar pengelolaan sumber daya alam lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

Abstract. This study explores the dynamics of interaction between the central government and local governments in the management of natural resources after the implementation of regional autonomy. The shift in the legal framework from centralization to decentralization has had various consequences for the division of authority, management mechanisms, and distribution of natural resource benefits at the local level. This study uses a literature review method to examine theoretical concepts, regulations, and empirical findings from various relevant literature. The results of the study show that although regional autonomy allows local governments to manage natural resources more independently, practices in the field are still dominated by central intervention, as reflected in the establishment of technical norms, restrictions on authority, and imbalances in profit-sharing mechanisms. Conflicts of authority, overlapping regulations, and weak local institutional capacity are factors that hinder the effectiveness of decentralization. However, several regions have shown that transparent, participatory, and innovative governance can generate broader benefits for the community. These findings emphasize the need for regulatory harmonization, strengthening of regional capacity, and reformulation of the division of authority so that natural resource management is more equitable, effective, and sustainable.

ANALISIS HUKUM WAKAF PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN MADRASAH MIFTAHUSSA’ADAH UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BIDANG QUALITY EDUCATION

Futri Imelda Latifah AF, Ani Yumarni — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Wakaf produktif memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pada sektor pendidikan sebagaimana ditekankan dalam tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4 tentang Quality Education. Namun, praktik pemanfaatan wakaf produktif pada lembaga pendidikan Islam masih menghadapi berbagai persoalan hukum, tata kelola, dan optimalisasi manfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum wakaf produktif serta perannya dalam pengembangan Madrasah Miftahussa’adah sebagai upaya mendukung pembangunan pendidikan berkelanjutan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, yang memadukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait wakaf dengan pengumpulan data lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada pengelolaan wakaf madrasah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf produktif di Madrasah Miftahussa’adah secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum wakaf nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi keterbatasan pada aspek profesionalisme nazhir, pencatatan administrasi, dan optimalisasi pengelolaan aset wakaf. Meskipun demikian, pemanfaatan wakaf produktif terbukti berkontribusi signifikan dalam peningkatan sarana prasarana pendidikan, akses layanan pendidikan, dan keberlanjutan operasional madrasah. Temuan ini berimplikasi pada pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas nazhir, serta sinergi antara lembaga wakaf dan pemangku kepentingan pendidikan untuk memperluas dampak wakaf produktif. Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup studi kasus yang bersifat lokal sehingga belum dapat digeneralisasi secara luas. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum wakaf produktif dengan perspektif pembangunan berkelanjutan bidang pendidikan, sementara keasliannya ditunjukkan melalui kajian empiris langsung pada pengelolaan wakaf di Madrasah Miftahussa’adah.

TIKTOK SHOP DAN MARKET PLACE SYA'RIAH: ANALISIS HUKUM POLITIK ISLAM

Jumasrah, Fahrani, Akbar, Ahmad Irfan Rivaldi, Tenri Bayang — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai model perdagangan berbasis platform, salah satunya social commerce seperti TikTok Shop. Kehadiran TikTok Shop di Indonesia menimbulkan perdebatan tidak hanya dari aspek ekonomi dan persaingan usaha, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam dan kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena TikTok Shop dan marketplace syariah dalam perspektif hukum politik Islam (siyāsah syar‘iyyah). Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah jurnal ilmiah, literatur fikih muamalah, hukum politik Islam, serta regulasi terkait perdagangan digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik marketplace digital pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Dalam perspektif hukum politik Islam, kebijakan negara dalam mengatur TikTok Shop merupakan bentuk siyāsah syar‘iyyah yang bertujuan menjaga kemaslahatan umum, melindungi konsumen, dan menciptakan keadilan ekonomi. Marketplace syariah dipandang sebagai alternatif strategis yang relevan untuk mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan nilai-nilai syariah.

The development of the digital economy has given rise to various platform-based trading models, including social commerce such as TikTok Shop. The presence of TikTok Shop in Indonesia has sparked debates not only from economic and business competition perspectives but also from Islamic law and public policy viewpoints. This study aims to analyze TikTok Shop and sharia-based marketplaces from the perspective of Islamic political law (siyāsah shar‘iyyah). This research employs a library research method by examining academic journals, literature on Islamic commercial jurisprudence (fiqh mu‘āmalah), Islamic political law, and regulations related to digital commerce. The findings indicate that digital marketplace practices are fundamentally permissible in Islam as long as they adhere to principles of justice, contractual clarity, and avoid elements of usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maisir). From the perspective of Islamic political law, government regulation of TikTok Shop represents a form of siyāsah shar‘iyyah aimed at safeguarding public welfare, protecting consumers, and ensuring economic justice. Sharia-based marketplaces emerge as a strategic alternative for integrating technological advancement with Islamic ethical values.

PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PERJANJIAN KREDIT ANTARA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DENGAN NASABAH DESA SUNGAI KUBU HULU BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK

Mursyidah Afifah, Firdaus, Hengki Firmanda — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan kredit macet di BUMDes Sungai Kubu Hulu, di mana lebih dari 50% nasabah tidak melakukan pembayaran angsuran tepat waktu. Kredit macet ini disebabkan karena nasabah melanggar isi perjanjian yang telah disepakati di awal dengan tidak memenuhi kewajiban membayar tepat waktu. Hal ini merugikan masyarakat desa lainnya yang ingin mendapatkan pinjaman serta menghambat BUMDes dalam mencapai tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nasabah Desa Sungai Kubu Hulu berdasarkan asas itikad baik serta mengkaji penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis dengan sifat penelitian deskriptif. Lokasi penelitian adalah BUMDes Desa Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir. Populasi dalam penelitian ini adalah Direktur BUMDes (1 orang) dan nasabah BUMDes (100 orang), dengan sampel penelitian sebanyak 21 orang yang ditentukan melalui metode purposive sampling. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal hukum, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit antara BUMDes Sungai Kubu Hulu dengan nasabah secara umum telah menerapkan asas itikad baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan seperti pemahaman nasabah terhadap isi perjanjian dan ketegasan BUMDes dalam menangani kredit bermasalah. Penyelesaian wanprestasi lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi dengan cara musyawarah dan kekeluargaan melalui pemberian surat teguran, negosiasi, pemberian keringanan, dan penyitaan jaminan sebagai opsi terakhir. Upaya ini telah menunjukkan itikad baik BUMDes dalam menjaga keseimbangan kepentingan dan menerapkan prinsip keadilan dan kekeluargaan, namun efektivitasnya masih terkendala beberapa faktor seperti karakter nasabah, kesadaran hukum yang rendah, dan keterbatasan kapasitas BUMDes. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman nasabah, penerapan model penyelesaian wanprestasi yang ideal, serta peningkatan kapasitas SDM dan tata kelola BUMDes agar pelaksanaan perjanjian kredit dan penanganan wanprestasi bisa lebih optimal di masa mendatang.

The background of this study is the existence of non-performing loans at BUMDes Sungai Kubu Hulu, where more than 50% of customers fail to make timely installment payments. These non-performing loans are caused by customers violating the terms of the agreement made at the outset by failing to fulfill their obligation to pay on time. This harms other villagers who wish to obtain loans and hinders BUMDes in achieving its objectives. This study aims to analyze the implementation of credit agreements between the Village-Owned Enterprise (BUMDes) and customers of Sungai Kubu Hulu Village based on the principle of good faith and to examine the resolution of breaches of contract that occur in these credit agreements. This study is a sociological legal research with a descriptive nature. The research location is the BUMDes of Sungai Kubu Hulu Village, Kubu Babussalam Sub-district, Rokan Hilir District. The population in this study consists of the BUMDes Director (1 person) and BUMDes customers (100 people), with a sample size of 21 people selected through purposive sampling. The data sources used consist of primary legal materials (relevant laws and regulations), secondary legal materials (textbooks, legal journals, research results), and tertiary legal materials (legal dictionaries, encyclopedias). Data collection methods were conducted through interviews and literature review. Data analysis was performed qualitatively. The results of the study indicate that the implementation of credit agreements between BUMDes Sungai Kubu Hulu and its customers generally adheres to the principle of good faith; however, there are several aspects that require improvement, such as customers' understanding of the agreement's contents and the firmness of BUMDes in handling problematic loans. The resolution of breaches of contract prioritizes non-litigious approaches through consultation and family-based methods, such as issuing warning letters, negotiations, granting concessions, and seizing collateral as a last resort. These efforts demonstrate the BUMDes' good faith in maintaining a balance of interests and applying principles of fairness and family values; however, their effectiveness is still hindered by several factors, such as customer characteristics, low legal awareness, and limited capacity of the BUMDes. Therefore, efforts are needed to enhance customer understanding, implement an ideal default resolution model, and improve the capacity of human resources and governance of BUMDes to ensure more optimal implementation of credit agreements and default resolution in the future.

STRATEGI HUMAS DPRD KABUPATEN BOGOR DALAM MENYAMPAIKAN INFOMASI PERATURAN DAERAH

Fajriatunnisa, ⁠Danu Suyarni — Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) tidak hanya ditentukan oleh kualitas substansi hukumnya, tetapi juga oleh pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini mengkaji peran Hubungan Masyarakat (Humas) DPRD Kabupaten Bogor dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menganalisis kesenjangan antara norma hukum (law in books) dan implementasi di lapangan (law in action) terkait fungsi komunikasi hukum publik yang dijalankan Humas DPRD. Temuan menunjukkan adanya kekosongan norma (legal vacuum) yang menimbulkan ketidakjelasan tanggung jawab kelembagaan, minimnya alokasi anggaran, dan belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah dalam menjalankan asas keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 dan UU No. 23 Tahun 2014. Penelitian ini merekomendasikan penguatan dasar hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan Humas DPRD, dan pengembangan mekanisme evaluasi terstruktur untuk mewujudkan transparansi legislatif dan good governance di tingkat daerah.

The effectiveness of Regional Regulations (Perda) is not only determined by the quality of their legal substance, but also by the public's understanding and legal awareness. This study examines the role of Public Relations (Humas) of the Bogor Regency DPRD in socializing Regional Regulations from the perspective of State Administrative Law. Using an empirical juridical method, this study analyzes the gap between legal norms (law in books) and implementation in the field (law in action) related to the public legal communication function carried out by DPRD Public Relations. The findings indicate a legal vacuum that gives rise to unclear institutional responsibilities, minimal budget allocation, and suboptimal coordination between regional agencies in implementing the principle of public information transparency as mandated by Law No. 14 of 2008 and Law No. 23 of 2014. This study recommends strengthening the legal basis, increasing the institutional capacity of DPRD Public Relations, and developing a structured evaluation mechanism to realize legislative transparency and good governance at the regional level.

SUMBER HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Fri, 30 Jan 2026 00:00:00 +0000

Dalam penyusunan penulisan ini berbagai sumber hukum yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan hukum tata negara di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman terhadap sumber hukum materiil, sumber hukum formil, serta peranan yurisprudensi dan doktrin dalam membentuk sistem hukum tata negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Metode penelitian ini digunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode kualitati, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2018) dan Moleong (2019), di mana data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan tertinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum, sementara UUD 1945 berperan sebagai hukum dasar tertulis. Selain itu, TAP MPR, undang-undang peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah menjadi sumber hukum formil yang memiliki kekuatan mengikat secara hierarkis. Adapun yurisprudensi dan doktrin para ahli hukum turut memperkaya pengembangan HTN di Indonesia. Dengan demikian, sistem HTN Indonesia mencerminkan karakter nasional yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, musyawarah, dan kemanusiaan yang adil dan beradab.