IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ARSIP DIGITAL PADA BIDANG PEMBANGUNAN DINAS PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
Kata Kunci:
Pengelolaan Arsip Digital, Implementasi Kebijakan, Merilee S. Grindle, Arsip NPHD, Administrasi PembangunanAbstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan arsip digital pada Bidang Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap praktik pengelolaan arsip digital yang berkaitan dengan administrasi pembangunan, seperti dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kontrak pekerjaan, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi isi kebijakan (content of policy), pengelolaan arsip digital berkaitan langsung dengan kepentingan administratif internal dan kebutuhan akuntabilitas pembangunan. Arsip digital dimanfaatkan sebagai rujukan kerja yang digunakan secara berulang oleh pegawai, memberikan manfaat berupa kemudahan akses dokumen dan efisiensi proses administrasi, serta mendorong perubahan cara kerja dari pengelolaan arsip manual menuju digital. Pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip telah berjalan sesuai fungsi kerja masing-masing unit, meskipun masih terintegrasi dengan tugas administrasi harian pegawai. Dari sisi implementasi lingkungan (context of implementation), pengelolaan arsip digital dipengaruhi oleh struktur kewenangan organisasi, kepentingan aktor dalam mendukung kelancaran administrasi pembangunan, serta karakteristik birokrasi yang bersifat hierarkis. Tingkat kepatuhan dan daya tanggap pegawai terlihat dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan arsip dan respons terhadap kebutuhan data administratif. Secara keseluruhan, implementasi pengelolaan arsip digital berlangsung sebagai praktik administratif yang berjalan seiring dengan dinamika kerja pembangunan dan dipengaruhi oleh keterkaitan antara isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya sebagaimana dijelaskan dalam teori Merilee S. Grindle.



