OPTIMALISAI PERAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MENDORONG KETERBUKAAN INFORMASI DESA: STUDI KASUS DESA KRATON, KABUPATEN LUMAJANG
Kata Kunci:
Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi, Desa Kraton, Pendampingan, TransparansiAbstrak
Penelitian ini bertujuan menggambarkan peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dalam mendorong keterbukaan informasi publik di Desa Kraton, Kabupaten Lumajang, melalui kegiatan sosialisasi Self Assessment Questionnaire (SAQ), visitasi, dan koordinasi dengan perangkat desa. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif berbasis observasi dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pendampingan KI Jatim tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi juga membangun budaya transparansi di tingkat desa. Hasilnya menunjukkan bahwa perangkat desa mulai memahami standar keterbukaan informasi, memperkuat sistem dokumentasi, serta mengoptimalkan kanal digital untuk publikasi data pembangunan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan keterbukaan informasi publik di desa sangat bergantung pada komitmen perangkat desa, dukungan kelembagaan, dan political will pemerintah daerah, sehingga Desa Kraton dapat dijadikan model praktik baik bagi desa lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
This study examines the role of the East Java Information Commission in promoting public information disclosure at the village level through a case study of Kraton Village, Lumajang Regency. The research aims to describe the effectiveness of the Commission’s assistance activities, including the dissemination of the Self Assessment Questionnaire (SAQ), field visits, and coordination with village officials. Using a descriptive qualitative method based on observation and documentation, the findings reveal that the Commission’s assistance not only focuses on meeting assessment indicators but also fosters a culture of transparency within local governance. The results show that village officials began to understand the standards of public information disclosure, improved documentation systems, and optimized digital platforms for publishing development data. The study concludes that the success of public information disclosure in villages depends on the commitment of local officials, institutional support, and the political will of regional governments, with Kraton Village serving as a model of good practice for other villages in achieving transparent, accountable, and participatory governance.
