KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP DISKRESI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA ASAP

Penulis

  • Muhammad Muwavicha UIN Raden Fatah Palembang
  • Zefri Riansyah UIN Raden Fatah Palembang
  • Rayhan Alfani Febriansyah UIN Raden Fatah Palembang
  • Rayhan Alfani Febriansyah UIN Raden Fatah Palembang
  • Muhammad Agung UIN Raden Fatah Palembang
  • Agusti Saputra UIN Raden Fatah Palembang
  • Abdur Razzaq UIN Raden Fatah Palembang

Kata Kunci:

Resi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Bencana Asap, Tanggap Darurat, Kepercayaan Publik, AAUPB

Abstrak

Bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan permasalahan multidimensional yang menuntut respons cepat, tepat, dan akuntabel dari pemerintah daerah. Dalam situasi darurat, kewenangan diskresi menjadi instrumen hukum administrasi negara yang memungkinkan pejabat pemerintahan mengambil keputusan untuk mengatasi persoalan konkret ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, maupun ketika terjadi stagnasi pemerintahan. Namun, penggunaan diskresi dalam penetapan status Tanggap Darurat Bencana Asap berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan publik apabila tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan kewenangan diskresi pemerintah daerah dalam penetapan status tanggap darurat, mengidentifikasi faktor penyebab menurunnya kepercayaan publik, serta merumuskan kerangka kebijakan diskresi yang akuntabel dan transparan. Penulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan konseptual dan yuridis melalui studi kepustakaan serta analisis isi terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis diharapkan menunjukkan bahwa legitimasi diskresi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan pengambilan keputusan, tetapi juga oleh kesesuaian dengan dasar hukum, tujuan pemberian kewenangan, proporsionalitas tindakan, keterbukaan informasi, dan mekanisme pengawasan. Krisis kepercayaan publik dapat dipicu oleh keterlambatan penetapan status darurat, ketidakjelasan dasar pertimbangan, keterbatasan akses informasi, dugaan konflik kepentingan, serta lemahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, rekonstruksi kebijakan diskresi perlu diarahkan pada penguatan prosedur pengambilan keputusan berbasis data, dokumentasi alasan keputusan, transparansi penggunaan anggaran, pengawasan yang efektif, dan pelibatan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan daerah sekaligus memperkuat efektivitas penanggulangan bencana asap.

 

Unduhan

Diterbitkan

2026-10-31