ANALISIS PENEGAKAN HUKUM OLEH KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PHISHING BERDASARKAN UNDANGUNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI.

Abstrak

Penelitian ini membahas Analisis Penegakan Hukum oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika terhadap Tindak Pidana Phishing berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya kasus phishing yang terkonfirmasi melalui data Pusiknas Bareskrim Polri serta laporan IDADX yang menunjukkan lonjakan signifikan pada tahun 2025. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, menggunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika terbaru, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan didukung bahan hukum sekunder dari literatur dan laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah cukup memadai, implementasi penegakan hukum terhadap phishing masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan koordinasi antar-lembaga, kendala teknis pemblokiran, rendahnya literasi digital masyarakat, serta tantangan yurisdiksi lintas negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan phishing membutuhkan sinergi antara regulasi yang kuat, pelaksanaan hukum yang konsisten, optimalisasi peran Kominfo, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan data pribadi.