KRISIS LEGITIMASI DPRD DAERAH: ANTARA FUNGSI LEGISLASI, ANGGARAN, DAN REALITAS POLITIK TRANSAKSIONAL: STUDI KASUS DUGAAN SKANDAL ANGGARAN DPRD BANTEN 2022-2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana praktik politik transaksional dalam proses penganggaran memengaruhi fungsi DPRD serta berkontribusi pada krisis legitimasi DPRD Provinsi Banten periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumen, di mana objek kajian mencakup dokumen RAPBD, APBD, laporan audit BPK, temuan Inspektorat, pernyataan KPK, pemberitaan media kredibel, serta literatur akademik terkini mengenai politik transaksional dan legitimasi politik. Seluruh data dikumpulkan melalui identifikasi, seleksi, dan analisis terhadap dokumen resmi dan sumber sekunder, kemudian dianalisis dengan teknik analisis konten dan analisis tematik untuk menafsirkan pola belanja, dinamika pembahasan anggaran, serta persepsi publik terhadap kinerja DPRD. Hasil penelitian menunjukkan adanya indikasi penggelembungan anggaran pada sejumlah pos belanja DPRD, seperti pemeliharaan kendaraan, dana reses, dan pengadaan barang, yang mencerminkan kuatnya kepentingan transaksional dalam proses anggaran daerah. Temuan ini berimplikasi pada melemahnya legitimasi DPRD dalam tiga dimensi: minimnya partisipasi bermakna dalam proses anggaran (input legitimacy), rendahnya transparansi dan akuntabilitas prosedural (process legitimacy), serta tidak optimalnya manfaat kebijakan bagi publik (output legitimacy). Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik politik transaksional memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan mekanisme transparansi, pengawasan publik, dan reformasi sistem penganggaran DPRD.

This study aims to analyze how transactional politics in the budgeting process affects the institutional functions of regional legislatures and contributes to the legitimacy crisis of the Banten Provincial Parliament (DPRD) during 2022–2024. Using a qualitative approach and documentary research method, this study examines RAPBD and APBD documents, audit reports from the Audit Board (BPK), Inspectorate findings, statements from the Corruption Eradication Commission (KPK), credible media reports, and recent academic literature on transactional politics and political legitimacy. Data were collected through systematic identification, selection, and interpretation of official documents and secondary sources, and analyzed using content analysis and thematic analysis to identify spending patterns, political bargaining dynamics, and public perceptions of DPRD performance. The findings reveal indications of budget inflation in several expenditure categories, including vehicle maintenance, recess funds, and procurement activities, which reflect the strong influence of transactional interests within the regional budgeting system. These practices have contributed to a decline in DPRD legitimacy in three dimensions: limited meaningful public participation in budgeting (input legitimacy), low transparency and weak procedural accountability (process legitimacy), and suboptimal policy outcomes for citizens (output legitimacy). The study concludes that transactional political practices directly erode public trust and undermine the quality of local governance. It recommends strengthening budget transparency, enhancing public oversight, and reforming DPRD budgeting mechanisms.