PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYELENGGARA ACARA AKIBAT PEMBATALAN TIKET PADA PLATFORM ONLINE KARENA FORCE MAJEURE
Kata Kunci:
Keadaan Kahar, Penyelenggara Acara, KonsumenAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan pertanggung jawaban penyelenggara acara akibat pembatalan pembelian tiket yang sudah dibeli secara online melalui aplikasi atau platform digital, apabila pembatalan tersebut terjadi karena keadaan force majeure. Jika memang terjadi akibat force majeure alasan tersebut dapat dijadikan dasar untuk membebaskan debitur dari tanggung jawab, tetapi penerapannya tidak serta-merta menghilangkan kewajiban penyelenggara untuk memberikan kompensasi kepada konsumen. Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital, pembelian tiket secara online sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Namun, ketentuan atau aturan hukum terkait pembatalan dan pertanggung jawaban terhadap konsumen saat terjadi keadaan force majeure masih menimbulkan kebingungan pada penyelenggara acara dan konsumen. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaturan hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa antara penyelenggara dan konsumen, serta penerapan perlindungan bagi konsumen. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, sumber-sumber hukum, mekanisme penyelesaian sengketa dan kebijakan perlindungan konsumen. Hasil dari penelitian ini menjawab yaitu penyelenggara acara dan konsumen harus mempertimbangkan hak dan kewajiban masing-masing dan penyelenggara acara wajib memberi informasi yang jelas, memberi kompensasi kepada konsumen sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar tidak merugikan konsumen yang sudah membayar dan memberikan solusi yang adil kepada konsumen, misalnya melalui mekanisme non-litigasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
This study is motivated by the issue of event organizers' liability for the cancellation of tickets purchased online through applications or digital platforms, if the cancellation occurs due to force majeure. If it does occur due to force majeure, this reason can be used as a basis to release the debtor from liability, but its application does not automatically eliminate the organizer's obligation to provide compensation to consumers. With the rapid development of technology in the digital era, online ticket purchases have become commonplace. However, the legal provisions or regulations related to cancellations and liability to consumers in the event of force majeure still cause confusion for event organizers and consumers. Therefore, this study aims to examine the applicable legal regulations, dispute resolution between organizers and consumers, and the application of consumer protection. This research uses a normative juridical method by analyzing laws and regulations, legal sources, dispute resolution mechanisms, and consumer protection policies. The conclusion of this study is that event organizers and consumers must consider their respective rights and obligations, and event organizers are required to provide clear information, compensate consumers in accordance with the Consumer Protection Law so as not to harm consumers who have paid, and provide fair solutions to consumers, for example through non-litigation mechanisms at the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).



