PENGUATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KUHAP BARU SEBAGAI PARADIGMA BARU PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN

Abstrak

Restorative justice berkembang sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. KUHAP yang berlaku saat ini belum secara eksplisit mengakomodasi prinsip restorative justice sebagai mekanisme formal dalam sistem peradilan pidana, sehingga penerapannya oleh kepolisian masih bertumpu pada diskresi dan kebijakan internal. Kondisi tersebut menimbulkan problem yuridis terkait kepastian hukum, keseragaman penerapan, serta potensi penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyidikan. Pembaruan KUHAP menjadi momentum strategis untuk mengintegrasikan restorative justice sebagai paradigma baru penyelesaian perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan oleh kepolisian. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan restorative justice dalam KUHAP Baru sebagai dasar yuridis kewenangan kepolisian serta menilai implikasinya terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan restorative justice dalam KUHAP Baru diperlukan untuk memberikan legitimasi hukum yang jelas terhadap praktik penyelesaian perkara pidana secara restoratif, mencegah fragmentasi kebijakan di tingkat aparat penegak hukum, serta mendorong terwujudnya keadilan substantif yang berorientasi pada pemulihan. Integrasi restorative justice dalam KUHAP Baru diharapkan mampu memperkuat peran kepolisian sebagai penegak hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga solutif dan berkeadilan.

Restorative justice has developed as an alternative approach to criminal case resolution that emphasises the restoration of relationships among offenders, victims, and the community. The current Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate restorative justice as a formal mechanism within the criminal justice system, resulting in its implementation by the police relying primarily on discretionary authority and internal institutional policies. This condition raises legal concerns regarding legal certainty, uniformity of application, and the potential misuse of discretionary powers during the investigation stage. The reform of the Criminal Procedure Code represents a strategic opportunity to integrate restorative justice as a new paradigm for criminal case resolution, particularly at the investigation stage conducted by the police. This study aims to analyse the urgency of strengthening restorative justice within the New KUHAP as a clear legal basis for police authority and to assess its implications for the Indonesian criminal justice system. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the explicit regulation of restorative justice in the New KUHAP is essential to provide strong legal legitimacy for restorative-based case resolution, to prevent fragmented enforcement policies among law enforcement agencies, and to promote substantive justice oriented towards restoration rather than retribution. The integration of restorative justice into the New KUHAP is expected to reinforce the role of the police not merely as repressive law enforcers but as problem-solving and justice-oriented institutions.