IMPLEMENTASI PROGRAM PEMASANGAN SANGGUL DALAM UPAYA MENDORONG PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG):

Studi Di LKSA Dharma Widya Kumara Bangli

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implementasi program pemasangan sanggul pusung tagel sebagai strategi pengarusutamaan gender di LKSA Dharma Widya Kumara Bangli, dengan menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam indikator utama: standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik agen pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi lingkungan eksternal. Program yang difasilitasi Dinas Sosial P3A Provinsi Bali ini telah diimplementasikan di tujuh kabupaten di Bali, termasuk Bangli, sebagai upaya pelestarian budaya Bali sekaligus pemberdayaan perempuan rentan. Pendekatan kualitatif studi kasus mengungkap bahwa keberhasilan program di LKSA Bangli bergantung pada keselarasan indikator-indikator tersebut, meskipun terkendala oleh keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga. Temuan menunjukkan kontribusi signifikan terhadap penguatan identitas gender inklusif dan perlindungan hak perempuan, dengan rekomendasi optimalisasi komunikasi dan alokasi anggaran untuk replikasi program secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya melestarikan nilai budaya tradisional, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat dimanfaatkan perempuan sebagai modal pemberdayaan, serta mendorong kesadaran akan pentingnya peran perempuan dalam menjaga warisan budaya dan membuka peluang ekonomi yang setara.

This research analyzes the implementation of the Pusung Tagel (traditional Balinese hair bun) styling program as a gender mainstreaming strategy at LKSA Dharma Widya Kumara Bangli. The study utilizes the Van Meter and Van Horn (1975) Policy Implementation Theory, which encompasses six primary indicators: policy standards and objectives, resources, inter-organizational communication, characteristics of the implementing agencies, the disposition of implementers, and external environmental conditions. Facilitated by the Office of Social Affairs, Women’s Empowerment, and Child Protection (Dinas Sosial P3A) of Bali Province, this program has been implemented across seven regencies in Bali, including Bangli, as an effort to preserve Balinese culture while empowering vulnerable women. Using a qualitative case study approach, the findings reveal that the program's success at LKSA Bangli depends on the alignment of these six indicators, despite challenges regarding resource limitations and inter-institutional coordination. The results demonstrate a significant contribution to strengthening inclusive gender identity and protecting women’s rights. The study recommends optimizing communication and budget allocation to ensure sustainable program replication. Furthermore, this program not only preserves traditional cultural values but also equips women with practical skills that serve as capital for empowerment, fostering awareness of the vital role women play in safeguarding cultural heritage while opening equitable economic opportunities.