POLICY-IMPLEMENTATION GAP PADA SOSIALISASI PAJAK REKLAME: ANALISIS PERAN PERANGKAT DAERAH DI BAPENDA KABUPATEN BADUNG

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan implementasi pada sosialisasi pajak reklame di Kabupaten Badung. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode observasi dan wawancara. Informan di tentukan menggunakan metode purposive sampling yaitu perangkat daerah Bapenda Kabupaten Badung sebagai implementor dan wajib pajak reklame sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini dianalisis menggunakan dua konsep yaitu (1) teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan stuktur birokrasi (2) konsep Policy-Implementation Gap Andrew Dunshire dengan dua indikator No Implementation dan Unsuccessful Imolementation yang memiliki tiga variabel yaitu bad policy, bad execution, dan bad luck. Hasil penelitian melalui dua konsep itu menunjukan bahwa terdapat beberapa indikator yang memperluas adanya kesenjangan dalam sosialisasi pajak reklame. Pada indikator komunikasi dan sumber daya, ditemukan bahwa sosialisasi belum dilaksanakan secara keberlanjutan akibat kurangnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan dari indikator disposisi dan struktur birokrasi tidak memunculkan permasalahan karena telah berjalan sesuai regulasi dan standar pelayanan pemerintahan daerah. Berdasarkan keempat temuan tersebut, implementasi kebijakan sosialisasi pajak reklame di Kabupaten Badung tergolong sebagai unsuccessful implementation, yang bersumber dari (bad execution) dan (bad luck), bukan dari kelemahan perumusan kebijakan (bad policy).

This study aims to analyze the implementation gap in the socialization of advertisement tax policy in Badung Regency. This research employs a qualitative approach using observation and interview methods. Informants were selected through purposive sampling, consisting of officials from the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Badung Regency as policy implementers and advertisement taxpayers as the policy targets. The analysis applies two conceptual frameworks: (1) George Edward III’s policy implementation theory, which includes the indicators of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure; and (2) Andrew Dunsire’s Policy-Implementation Gap concept, focusing on unsuccessful implementation with three variables, namely bad policy, bad execution, and bad luck. The findings indicate that several indicators contribute to the widening implementation gap in advertisement tax socialization. In the communication and resource indicators, the socialization process has not been conducted continuously due to limited quantity and quality of human resources. Meanwhile, the disposition and bureaucratic structure indicators do not present significant problems, as they have operated in accordance with existing regulations and regional government service standards. Based on these findings, the implementation of advertisement tax socialization policy in Badung Regency is categorized as unsuccessful implementation, which is caused by bad execution and bad luck rather than weaknesses in policy formulation (bad policy).