PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DIDALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) DELI SERDANG)

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan permasalahan serius yang tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga mengancam keharmonisan keluarga. Dalam penegakan hukum, penyidikan terhadap perkara KDRT menjadi tahap penting untuk memastikan perlindungan terhadap korban dan penegakan keadilan. Selain pendekatan penal konvensional, konsep restorative justice mulai diterapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana proses penyidikan perkara tindak KDRT di Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang; dan (2) Bagaimana pelaksanaan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana KDRT di Polres Deli Serdang, khususnya pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara kepada penyidik Unit PPA Polres Deli Serdang, korban, dan pelaku, serta data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen resmi. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan pelaksanaan penyidikan dan penerapan restorative justice pada kasus KDRT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyidikan KDRT di Polres Deli Serdang telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Namun, kendala masih ditemukan, antara lain keterbatasan bukti, korban yang enggan melapor, serta keterbatasan sumber daya penyidik. Pelaksanaan restorative justice dilakukan melalui mediasi penal dengan mempertimbangkan hubungan kekeluargaan dan kepentingan korban, tetapi hanya diterapkan pada perkara yang tergolong ringan dan atas persetujuan sukarela kedua belah pihak.

Domestic violence (DV) is a serious issue that not only violates human rights but also threatens family harmony. In law enforcement, the investigation of DV cases is a crucial stage to ensure the protection of victims and the enforcement of justice. In addition to conventional penal approaches, the concept of restorative justice has begun to be applied as an alternative resolution method, emphasizing the restoration of relationships between victims and perpetrators while considering a sense of justice for all parties. The research problems addressed in this study include: (1) How the investigation process of DV cases is conducted at the Deli Serdang District Police (Polres Deli Serdang); and (2) How restorative justice is implemented in resolving DV criminal cases at Polres Deli Serdang, particularly within the Women and Children Protection Unit (Unit PPA). This study employs an empirical juridical method, with primary data obtained through interviews with PPA Unit investigators, victims, and perpetrators, as well as secondary data sourced from legislation, literature, and official documents. The data were analyzed qualitatively to describe the implementation of investigations and the application of restorative justice in DV cases. The findings reveal that the DV investigation process at Polres Deli Serdang has been carried out in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 2 of 2002 on the National Police, and Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. However, several challenges remain, including limited evidence, victims’ reluctance to report, and the scarcity of investigative resources. Restorative justice is implemented through penal mediation, taking into account family relationships and the interests of the victim, but it is only applied in minor cases and upon the voluntary consent of both parties.