DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH: TANTANGAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT–DAERAH DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Abstrak

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu kebijakan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri guna meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pembangunan ekonomi daerah. Namun, pelaksanaan kebijakan ini sering menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kotawaringin Timur serta mengidentifikasi berbagai tantangan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan serta analisis data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah, publikasi statistik, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan seperti tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, keterbatasan sumber pendapatan daerah, serta inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan tata kelola keuangan daerah, serta optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah guna mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang efektif dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Fiscal decentralization is an important policy in the implementation of regional autonomy in Indonesia. Through fiscal decentralization, local governments are granted authority to manage regional finances independently in order to improve public services and promote regional economic development. However, the implementation of this policy often faces various challenges, particularly in the financial relationship between the central and local governments. This study aims to analyze the implementation of fiscal decentralization and regional financial management in East Kotawaringin Regency and to identify the challenges that arise in central–regional fiscal relations. This research employs a qualitative approach using a literature study and secondary data analysis obtained from government reports, statistical publications, and previous studies. The results show that fiscal decentralization provides opportunities for local governments to increase regional financial independence through local revenue (PAD). However, several challenges remain, including the high dependence on transfer funds from the central government, limited local revenue sources, and inefficiencies in regional financial management. Therefore, strengthening institutional capacity, improving financial governance, and optimizing local revenue sources are necessary to support effective fiscal decentralization and sustainable regional development.