SENTRALISME KEBIJAKAN PERTANIAN NASIONAL DAN KETIDAKSESUAIAN AGROTEKNOLOGI DI LAHAN KERING: ANALISIS KEBIJAKAN DAN REKOMENDASI SOLUSI UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN NUSA TENGGARA TIMUR

Abstrak

Pembangunan pertanian di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara kebijakan nasional yang berorientasi pada lahan basah dengan kondisi agroekologi wilayah yang sangat beragam, khususnya di Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kering beriklim semi kering dengan musim hujan singkat. Wilayah ini menyimpan potensi besar melalui keberagaman komoditas lokal seperti sorgum, jagung, dan ubi-ubian yang telah beradaptasi dengan kondisi setempat, namun program nasional seperti subsidi pupuk bernitrogen tinggi dan distribusi benih padi unggul dirancang berdasarkan karakteristik lahan basah sehingga kurang sesuai untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk memahami persoalan ini, kajian menggunakan tiga kerangka teori yang saling melengkapi, yaitu teori desain kebijakan, teori desentralisasi dan teori implementasi top-down guna menjelaskan ketidaksesuaian instrument kebijakan, keterbatasan pelimpahan kewenangan daerah, serta kelemahan asumsi kebijakan pusat pada wilayah berbeda. Kajian dilakukan nelalui pendekatan kualitatif berbasis studi dokumen, dengan data sekunder dari publikasi ilmiah dan laporan statistik yang dianalisis secara deskriptif untuk memahami kesenjangan antara desain kebijakam nasional dengan kebutuhan lokal. Hasil kajian mengidentifikasi enam faktor utama penyebab ketidaksesuaian kebijakan dan merumuskan tiga rekomendasi yang saling melengkapi, yaitu penetapan zona agroekologi sebagai dasar penentuan komoditas wilayah, penyediaan dana adaptasi bagi petani lahan kering yang rentan terhadap risiko iklim, serta pembentukan pusat inovasi pertanian berbasis komunitas. Ketiga rekomendasi tersebut diharaokan mendorong transformasi kebijakan menuju pendekatan yang lebih adaptif, berbasis kondisi lokal, dan menempatkan petani sebagai subjek utama pembangunan pertanian.

Agricultural development in Indonesia still faces a gap between national wetland-oriented policies and the highly deverse agroecological conditions of the region, particularly in East Nusa Tenggara, where much of the regionis dryland with a semi-arid climate and a short rainy season. This region hold great potential through a diversity of local commodities such as sorghum, corn, and tubers that have adapted to local conditions. This area holds great potential thanks to the variety of local commodities like sorghum, corn, and tubers that have adapted to local conditions, but national programs like high-nitrogen fertilizer subsidies and the distribution of superior rice seeds are designed based on wetland characteristics, so they don't really fit the East Nusa Tenggara region. To understand this issues, this study utilizes three complementary theoretical frameworks: policy design theory, decentralization theory, and top-down implementation theory, to explain the inconsistency of policy instruments, the limitations of regional authority delegation, and the weaknesses of central policy assumptions in different regions. The study was conducted using a qualitative approach based on document studies, using secondary data from scientific publications and statistical reports that were analyzed descriptively to understand the gap between national policy designs and local needs. The study identified six key factors causing policy inconsistencies and formulated three complementary recommendations: establishing agroecological zones as the basis for determining regional commodities, providing adaptation funds for dryland farmers vulnerable to climate risks, and establishing community-based agricultural innovation centers. These three recommendations are expected to drive policy transformation toward a more adaptive, locally based approach that places farmers at the center of agricultural develepoment.