ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH KOTA KUPANG DALAM TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN PUBLIK

Abstrak

Akselerasi transformasi digital dalam birokrasi sering kali menghadapi kendala keterbatasan infrastruktur dan kesiapan SDM, khususnya pada wilayah urban di Indonesia Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengambilan keputusan Pemerintah Kota Kupang dalam mengimplementasikan transformasi digital pelayanan publik serta mengidentifikasi faktor determinan yang mempengaruhinya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kebijakan di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta aparatur pelaksana, observasi sistem, dan dokumentasi kebijakan yang berjalan pada Juni 2026. Analisis data menerapkan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan oleh Pemerintah Kota Kupang cenderung menggunakan model rasionalitas terbatas (bounded rationality), di mana pilihan teknologi dan regulasi disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah dan literasi digital masyarakat setempat. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ketimpangan infrastruktur digital antar-kelurahan dan resistensi adaptasi teknologi di tingkat kelurahan. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa model mitigasi keputusan berbasis prioritas kebutuhan lokal (local-need based decision) untuk optimalisasi e-government di wilayah kepulauan.

Accelerating digital transformation within the bureaucracy often faces challenges due to limited infrastructure and human resource readiness, particularly in urban areas in Eastern Indonesia. This study aims to analyze the Kupang City Government's decision-making process in implementing digital transformation of public services and identify the influencing factors. Using descriptive qualitative methods, data were collected through in-depth interviews with policymakers at the Communication and Information Agency (Diskominfo) and implementing officials, system observations, and policy documentation implemented in June 2026. Data analysis employed the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results indicate that decision-making by the Kupang City Government tends to employ a bounded rationality model, where technology and regulatory choices are aligned with regional fiscal capacity and the digital literacy of the local community. Key obstacles identified include disparities in digital infrastructure between sub-districts and resistance to technology adaptation at the sub-district level. This study contributes to the development of a local-needs-based decision-making mitigation model for optimizing e-government in the archipelago. Keywords: Decision Making, Digital Transformation, Public Services, Kupang City, Bounded Rationality.