PERLINDUNGAN HUKUM JABATAN NOTARIS PASCA DINYATAKAN DINYATAKAN TIDAK BERSALAH PADA PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA

Abstrak

Pasal 13 UU Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa Notaris diberhentikan dengan tidak hormat karena melakukan tindak pidana. Namun berdasarkan putusan peninjauan kembali diputus tidak bersalah. Maka notaris berhak menuntut pemulihan hak-hak yang dimilikinya. Penelitian menggunakan Teori Akibat Hukum (R. Soeroso) sebagai grand theory dan teori perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo) sebagai applied theory. Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1. Status jabatan notaris pasca dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pada putusan peninjauan kembali maka notaris tersebut berhak meminta pemulihan hak-haknya dan notaris tersebut dapat mengajuakan permohonan pengangkatan Kembali 2. Perlindungan Hukum Putusan Bebas Dalam Peninjauan kembali Notaris KNA , Notaris HTN, Dan Notaris JLS yang dikenakan Putusan Pidana Dalam Tingkat Pertama Dan Dalam Peninjauan Kembali bukan merupakan tindak pidana.

Article 13 Notary Law governs that the notary was dismissed with disrespect by the minister because it was sentenced to imprisonment based on a court ruling that had acquired the legal force.  but based  on the verdict of review was not guilty. The notary is entitled to claim the restoration of its rights. The formulation of the problem of this research is legal certainty of a notary's position after being found not guilty in a judicial review decision in a criminal case and Recovery of the position of a notary post after declaration of all legal claims in a review decision. This study uses The Theory of Legal Consequences (R. Soeroso as the Grand theory and ) legal protection theory (Satjipto Rahardjo)as the applied theory. The type of research used in this research is normative juridical which is descriptive in nature.  The conclusions that can be obtained from this research are: 1. Legal certainty of acquittal decisions in the review of KNA Notaries, HTN Notaries, and JLS Notaries who are subject to criminal decisions in the first instance and in the review are not criminal acts. 2. In the form of reinstatement of a notary's position after being declared free from all legal claims in the judicial review decision, the notary has the right to request restoration of his rights and the notary can submit a request for reinstatement.