IMPLEMENTASI PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA DASAR LAUT INTERNASIONAL: TANTANGAN DAN PERSPEKTIF NEGARA BERKEMBANG
Kata Kunci:
Common Heritage Of Mankind, Hukum Laut Internasional, Kesenjangan Teknologi, UNCLOS 1982Abstrak
Eksplorasi sumber daya alam di daerah laut internasional (The Area) memiliki peluang ekonomi yang besar, terutama dalam memanfaatkan mineral dan sumber daya biologis laut. Namun, kenyataannya menunjukkan adanya perbedaan teknologi yang besar, sehingga menghambat partisipasi dari negara-negara berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Common Heritage of Mankind dalam kerangka Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982), dengan fokus pada aspek keadilan distribusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggabungkan pendekatan peraturan dan konseptual, studi ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum laut saat ini masih cenderung menguntungkan kepentingan negara-negara maju. Karena itu, Badan Laut Internasional (ISA) perlu memperkuat tugas transfer teknologi serta mekanisme pembagian hasil (benefit sharing) yang lebih jelas, agar prinsip keadilan tidak hanya berupa konsep teoritis saja.
Exploration of natural resources in the international maritime area (The Area) offers significant economic opportunities, particularly in exploiting marine minerals and biological resources. However, the reality shows significant technological disparities, thus hindering the participation of developing countries. This study aims to analyze the application of the Common Heritage of Mankind principle within the framework of the 1982 International Law of the Sea (UNCLOS 1982), with a focus on the aspect of distributive justice. Using a normative legal research method that combines regulatory and conceptual approaches, this study concludes that the current application of maritime law still tends to favor the interests of developed countries. Therefore, the International Maritime Organization (ISA) needs to strengthen its technology transfer duties and clearer benefit-sharing mechanisms, so that the principle of justice is not merely a theoretical concept.
