ANALISIS HUKUM ILEGAL LOGGING DALAM JUAL BELI KAYU PADA INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU
Kata Kunci:
Illegal Logging, Industri Penggergajian Kayu, Efektivitas HukumAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya ketergantungan industri penggergajian kayu terhadap kayu log yang berpotensi terkait praktik illegal logging. Hal ini dapat menimbulkan kerugian lingkungan, ekonomi, serta menghambat penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembelian kayu log dan upaya pencegahan illegal logging di industri penggergajian kayu. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka di CV. Bintang Prima Mranggen Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian kayu log dilakukan melalui proses pemesanan, pengangkutan, dan pemeriksaan legalitas dokumen. Upaya pencegahan illegal logging dilakukan melalui pengawasan bahan baku, penerapan regulasi, serta kerja sama dengan pihak terkait, meskipun masih terdapat kendala seperti lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulannya, mekanisme yang diterapkan sudah sesuai aturan, namun efektivitas pencegahan illegal logging masih perlu ditingkatkan.
This research is motivated by the high dependence of the sawmill industry on log wood, which has the potential to be associated with illegal logging practices. This condition may cause environmental and economic losses and hinder law enforcement efforts. This study aims to determine the log wood purchasing mechanism and the efforts to prevent illegal logging in the sawmill industry. The research method used is a qualitative descriptive approach with an empirical juridical method through observation, interviews, and literature study at CV. Bintang Prima Mranggen, Demak Regency. The results show that log wood purchasing is carried out through ordering, transportation, and verification of legal documents. Efforts to prevent illegal logging are conducted through raw material supervision, implementation of forestry regulations, and cooperation with relevant parties, although there are still obstacles such as weak supervision and limited resources. In conclusion, the implemented mechanism is in accordance with regulations, but the effectiveness of illegal logging prevention still needs to be improved.




