DEKONSTRUKSI PARADIGMA EKSTRAKTIVISME: MENUJU EPISTEMOLOGI HUKUM SIRKULAR-EKOLOGIS DALAM TRANSISI ENERGI BERKEADILAN DI INDONESIA

Abstrak

Transisi energi di Indonesia kerap direduksi menjadi persoalan teknis dan ekonomi, padahal fondasi filsafat-hukumnya masih bertumpu pada paradigma ekstraktivisme yang menempatkan alam sebagai komoditas. Artikel ini mendekonstruksi paradigma tersebut dan menawarkan epistemologi hukum sirkular-ekologis sebagai kerangka alternatif menuju transisi energi berkeadilan. Dengan metode penelitian hukum normatif yang diperkaya teori paradigm shift Thomas Kuhn, pembacaan komparatif empat mazhab (positivisme, sosiologi hukum, hukum progresif, dan teori keadilan), serta studi kasus PLTS Terapung Cirata, kajian ini memetakan bagaimana asumsi ekstraktif tertanam dalam hukum energi nasional dan mereproduksi ketidakadilan ekologis bahkan dalam proyek yang ‘hijau’. Hasilnya, regulasi positivistik semata tidak mampu menampung ketidakpastian ilmiah yang inheren dalam tata kelola energi terbarukan, dan legalitas prosedural tanpa keadilan substantif berisiko melahirkan green extractivism. Artikel ini mengusulkan kerangka normatif berbasis prinsip kehati-hatian, regulasi adaptif, pengakuan hak alam, serta Free, Prior and Informed Consent (FPIC), dilengkapi lima rekomendasi kebijakan, termasuk pembentukan Undang-Undang Transisi Energi yang komprehensif. Kontribusinya ganda: secara teoretis menjembatani filsafat ilmu Kuhnian dengan reformasi hukum energi Indonesia; secara praktis menyediakan cetak biru deliberatif-keadilan bagi pembuat undang-undang, regulator, dan hakim.

Indonesia’s energy transition is commonly framed as a technical and economic challenge, yet its legal-philosophical foundation remains anchored in an extractivist paradigm that treats nature as a commodity available for exploitation. This article deconstructs that paradigm and proposes a circular-ecological legal epistemology as an alternative framework for a just energy transition. Using a doctrinal legal method enriched by Thomas Kuhn’s theory of paradigm shift, a four-schools comparative reading (legal positivism, sociological jurisprudence, progressive law, and theories of justice), and a single-case study of the Cirata Floating Solar Power Plant (PLTS Terapung Cirata), the analysis maps how extractivist assumptions are embedded in Indonesia’s energy statutes and how they reproduce ecological injustice even within ostensibly “green” projects. The study finds that purely positivist regulation is unable to absorb the scientific uncertainty intrinsic to renewable-energy governance, and that procedural legality without substantive justice risks producing a green extractivism. It proposes a normative framework grounded in the precautionary principle, adaptive regulation, rights of nature, and free, prior and informed consent (FPIC), and outlines five policy recommendations including a comprehensive Energy Transition Act. The contribution is twofold: theoretically, it bridges Kuhnian philosophy of science with Indonesian energy-law reform; practically, it offers a deliberative-justice blueprint for legislators, regulators, and adjudicators.