PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN PIDANA TERHADAP PERJUDIAN ONLINE (MAISAR) DALAM HUKUM JINAYAT
Kata Kunci:
Hukum Jinayat, Penegaka Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Onelin.Abstrak
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong trasformasi bentuk perjudian dalam konvensional menjadi digital,yang sering dikenal sebagai perjudian online,dalam persektif hukum diislam perjudian ini sering juga disebut degan maisar,yakni dalam setiap bentuk pemainan yang mengandung unsur taruhan,keberuntungan dan spekulasi.penelitian ini juga bertujuan unuk menganalisis bagaimana hukum jinayat memandang dan mengulangi tindak pidana perjudian online (maisar) serta bagaiman relevansi dengan hukum normatif dengan pendekatan perundang –undang dan konseptual.hasil penelitian menunjukan bahwa perjuian online tergolong dalam jarimah tazir karena tidak memiliki sanksi yang pasti,sehingga penetapan hukumnya diserahan kepada kebijakan hakim atau pengusaha.prinsip dalam hukum jinayat tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif ,yakni menjaga keselamatan umat .Relevansi dalam hukum positif terlihat dalam pengaturan KUHP pasal 303 dan UU ITE pasal 27 ayat (2)yang juga tergolong perjudian online sebagai tindak pidana .
The development of information technology has driven the transformation of conventional forms of gambling into digital, which is often known as online gambling, in the perspective of Islamic law, this gambling is often also called maisar, namely in every form of game that contains elements of betting, luck and speculation. This research also aims to analyze how the criminal law of jinayat views and repeats the crime of online gambling (maisar) and how it is relevant to normative law with a statutory and conceptual approach. The results of the study show that online gambling is classified as a tazir crime because it does not have definite sanctions in the text, so that the determination of the law is left to the discretion of the judge or entrepreneur. The basic principle of law in jinayat law is not only preventive but also preventive, namely maintaining the safety of the people. The relevance in positive law is seen in the regulations of the Criminal Code Article 303 and the ITE Law Article 27 paragraph (2) which also classifies online gambling as a criminal act.




