ANALISIS KOMPARATIF TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAI STUDI LITERATUR ATAS KASUS HARIS AZHAR DAN PUTUSAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif penerapan tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) melalui studi literatur atas kasus Haris Azhar dan berbagai putusan pencemaran nama baik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan komparatif. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku, serta berbagai sumber akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan. Pada kasus Haris Azhar, hakim menilai bahwa pernyataan yang disampaikan berkaitan dengan kepentingan publik dan tidak memenuhi unsur pencemaran nama baik sehingga terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, dalam beberapa putusan lainnya, hakim menyatakan terdakwa bersalah karena terbukti menyebarkan informasi yang menyerang kehormatan dan reputasi seseorang. Persamaan berbagai putusan terletak pada penggunaan unsur-unsur hukum yang sama, sedangkan perbedaannya terletak pada penafsiran unsur penghinaan, kesengajaan, konteks penyampaian informasi, serta pertimbangan kepentingan publik. Penelitian ini menunjukkan pentingnya konsistensi penafsiran hukum untuk mewujudkan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara perlindungan nama baik dan kebebasan berekspresi di ruang digital.

This study aims to comparatively analyze the application of criminal defamation under the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law) through a literature review of the Haris Azhar case and various defamation decisions in Indonesia. The research employs a qualitative descriptive and comparative literature study approach. Data were collected from statutory regulations, court decisions, scientific journals, books, and other relevant academic sources. The findings indicate that the application of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law continues to generate different interpretations in judicial practice. In the Haris Azhar case, the court considered the statements to be related to public interest and therefore not fulfilling the elements of criminal defamation, resulting in an acquittal. In contrast, several other cases resulted in convictions because the defendants were proven to have disseminated information that harmed an individual's honor and reputation. Similarities among the decisions lie in the use of the same legal provisions, while differences arise from the interpretation of defamatory content, intent, context of communication, and public interest considerations. This study highlights the importance of consistent legal interpretation to ensure legal certainty while maintaining a balance between the protection of reputation and freedom of expression in the digital sphere.