PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERDA NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, dengan fokus kajian di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada fenomena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya pada sektor usaha sarang burung walet, yang berimplikasi pada tidak optimalnya penerimaan pajak daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap terhambatnya pelaksanaan pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan aparatur pemerintah daerah, petugas pajak, serta wajib pajak di wilayah Kecamatan Sungai Kakap, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menginterpretasikan dan mengkaji data yang diperoleh untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah di Kecamatan Sungai Kakap belum berjalan secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan wajib pajak, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023, serta masih terbatasnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, faktor internal dari aparatur penegak hukum juga menjadi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum. Di samping itu, penerapan sanksi administratif maupun sanksi lainnya terhadap wajib pajak yang tidak patuh masih belum dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Hal ini menyebabkan kurangnya efek jera bagi pelanggar serta menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak tidak menimbulkan konsekuensi hukum yang serius. Permasalahan lain yang ditemukan adalah belum akuratnya data objek dan subjek pajak, khususnya terkait usaha sarang burung walet, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penarikan pajak secara efektif. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain dengan meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pembayaran pajak daerah, memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum dengan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta melakukan pembaruan sistem pendataan wajib pajak berbasis teknologi yang lebih akurat, transparan, dan terintegrasi. Selain itu, diperlukan juga peningkatan koordinasi antarinstansi terkait guna mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang perpajakan daerah. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek internal maupun eksternal, sehingga belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis, terpadu, dan berkelanjutan dari pemerintah daerah serta partisipasi aktif masyarakat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.

This study aims to comprehensively analyze law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations based on Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 13 of 2023 concerning Regional Taxes, with a research focus in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency. The background of this research is based on the phenomenon of the still low level of taxpayer compliance, particularly in the swallow bird nest business sector, which has implications for the suboptimal collection of regional taxes as one of the main sources of Regional Original Revenue (PAD). This condition ultimately affects the implementation of regional development and the provision of public services.This study employs an empirical legal research method with a sociological juridical approach, namely examining applicable legal provisions and their implementation within society. The data used consist of primary data obtained through interviews with local government officials, tax officers, and taxpayers in the Sungai Kakap District area, as well as secondary data obtained through literature studies of laws and regulations, books, journals, and other official documents relevant to the research object. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, while data analysis was conducted qualitatively by interpreting and examining the collected data to draw conclusions.The results of the study indicate that law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations in Sungai Kakap District has not been implemented optimally. This is influenced by several factors, including the low level of legal awareness and taxpayer compliance, the lack of public understanding regarding the provisions of Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 13 of 2023, and the limited socialization activities conducted by the local government. In addition, internal factors within law enforcement agencies also pose obstacles, such as limited human resources, weak supervision systems, and the lack of optimal coordination among related institutions in implementing law enforcement.Furthermore, the implementation of administrative sanctions and other sanctions against non-compliant taxpayers has not been carried out firmly and consistently. This situation reduces the deterrent effect on violators and creates a public perception that violations of tax obligations do not result in serious legal consequences. Another issue identified is the inaccuracy of tax object and subject data, particularly concerning swallow bird nest businesses, which complicates the local government’s efforts to collect taxes effectively.Efforts that can be undertaken to address these issues include increasing the intensity of public outreach and education regarding the importance of paying regional  taxes, strengthening supervision and law enforcement systems through the firm and consistent application of sanctions, improving the quality and capacity of human resources among government officials, and updating taxpayer data systems based on more accurate, transparent, and integrated technology. In addition, improved coordination among related institutions is also necessary to support the effectiveness of law enforcement in the field of regional taxation.In conclusion, law enforcement against taxpayers who fail to fulfill their regional tax payment obligations in Sungai Kakap District, Kubu Raya Regency, still faces various obstacles, both internal and external, and therefore has not been implemented optimally. Consequently, more systematic, integrated, and sustainable efforts from the local government, along with active public participation, are required to improve taxpayer compliance and optimize regional tax revenue.