HIFZ AL-'AQL DAN KRISIS NALAR PUBLIK DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: TELAAH MAQASHID SYARIAH TERHADAP INDEPENDENSI PERADILAN

Abstrak

Penetapan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia minimum pasangan capres-cawapres memicu kontroversi luas terkait netralitas peradilan dan prasangka benturan kepentingan, yang kemudian berujung pada penjatuhan sanksi etik berat oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Peristiwa ini menandai adanya pergeseran dari prinsip negara hukum (rechtsstaat) menuju praktik negara kekuasaan (machtsstaat) yang mencederai integritas lembaga peradilan. Penelitian ini bertujuan mengkaji otonomi hakim serta fenomena konflik kepentingan pada perkara tersebut menggunakan pisau analisis maqashid syariah (fokus pada hifz al-'aql) dan siyasah dusturiyah. Lewat metode penelitian hukum normatif bertumpu pada pendekatan studi kasus atas Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan MKMK No. 2/MKMK/L/11/2023, bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil analisis memperlihatkan bahwa hadirnya benturan kepentingan pada tahapan perumusan vonis merusak nalar kolektif masyarakat (hifz al-'aql) serta memicu krisis rasionalitas publik. Berlandaskan asas dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih, dampak buruk sistemik berupa runtuhnya kredibilitas peradilan jauh lebih merugikan dibanding manfaat politik subjektif. Ditinjau dari siyasah dusturiyah, dinamika ini mencederai pilar al-amanah dan al-'adalah. Oleh sebab itu, pembenahan Prosedur recusal, pengawasan etika, serta perlindungan independensi hakim merupakan langkah mendesak guna mengawal keadilan substantif.

The issuance of Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 regarding minimum age requirements for presidential candidate pairs ignited intensive debate concerning judicial impartiality and potential conflicts of interest, culminating in severe sanctions from the Constitutional Court Ethics Council (MKMK). This dynamic reflects a systemic shift from a constitutional democracy (rechtsstaat) toward an authoritarian political posture (machtsstaat), thereby degrading public trust in the judiciary. This study aims to examine judicial autonomy and conflict of interest dynamics through the frameworks of maqashid syariah (specifically hifz al-'aql) and siyasah dusturiyah. Utilizing normative legal research paired with a case-study approach toward Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023 and MKMK Decision No. 2/MKMK/L/11/2023, data were qualitatively analyzed through the concepts of rechtsstaat/machtsstaat, maqashid syariah, and siyasah dusturiyah. Findings reveal that decision-making processes contaminated by conflicts of interest undermine societal rationality (hifz al-'aql) and induce public intellectual crises. Under the Islamic legal maxim dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-masalih, institutional damage from diminished judicial authority outweighs individual political rights. In the view of siyasah dusturiyah, such procedures violate the core tenets of al-amanah and al-'adalah. Consequently, optimizing recusal protocols, enforcing strict judicial ethics, and overseeing judicial independence are vital to securing substantive justice.