EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU ILEGAL FISHING DITINJAU DARI UU NO. 45 TAHUN 2009
Kata Kunci:
Perikanan Ilegal, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Sanksi Pidana, EfektifitasAbstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif sanksi pidana yang
diterapkan terhadap pelaku penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan. Analisis normatif dan empiris digunakan dalam metodologi penelitian. Ini mencakup
analisis kepustakaan hukum dan data empiris tentang pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku
penangkapan ikan ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada banyak masalah dengan bagaimana
menerapkan sanksi pidana ini. Ini termasuk masalah dengan penegakan hukum dan bagaimana
membandingkannya dengan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perburuan ilegal. Penelitian ini
diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pelaksanaan kebijakan perlindungan sumber daya
perikanan Indonesia. Fokus untuk meningkatkan efisiensi penerapan sanksi pidana adalah peningkatan
koordinasi lembaga penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penyempurnaan instrumen
hukum
The purpose of this study is to assess the efficacy of criminal penalties for engaging in illicit
fishing, with a particular emphasis on the regulations outlined in Law Number 45 of 2009 on Fisheries.
Both normative and empirical analysis are used in this study, which includes examinations of the legal
literature and empirical data about the application of criminal penalties against those who engage in
unlawful fishing. The results point to a number of obstacles to the efficacy of these criminal penalties,
including comparisons with the financial losses brought about by illicit fishing activities and issues related
to law enforcement. It is anticipated that this research will make a substantial contribution to the
comprehension and enhancement of laws and policies pertaining to Indonesia's fisheries resource
conservation. Improving public awareness, improving law enforcement agency coordination, and
improving legal tools are prioritized to bolster the efficacy of the imposition of criminal penalties
