TANTANGAN HUKUM YANG TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG BERKELANJUTAN

Abstrak

Perikanan adalah bagian penting dari industri kelautan dan bertanggung jawab secara strategis
untuk menyediakan sumber daya pangan, pendapatan, dan kesempatan kerja. Untuk menjamin
keberlanjutan industri, pengelolaan sumber daya perikanan harus terus dilakukan. Studi kasus pada
jurnal ini menggunakan metode normatif dengan hasil yang berasal dari studi undang-undang secara
keseluruhan. Studi kasus normatif berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, temuan
kasus konkret, sistematis, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum. Pengawasan dan
penegakan hukum sektor perikanan di Indonesia sangat kompleks dan menantang. Perikanan memiliki
banyak potensi, tetapi masalah dalam mengawasi dan mematuhi aturan dan regulasi sering menghalangi
upaya untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam hal pelanggaran hukum, sektor perikanan
Indonesia sangat menguntungkan. Untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan menjaga
keseimbangan ekosistem laut, penegakan hukum yang kuat dan efektif diperlukan di sektor perikanan.
Semua institusi penegakan hukum harus bekerja sama lebih baik dan diawasi lebih baik. Selain itu,
penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
penyidikan. untuk menjamin bahwa setiap pelanggaran peraturan perikanan dapat diidentifikasi dan
ditangani dengan tegas. Pemerintah harus meningkatkan sistem penegakan hukum dan pengawasan.
Pemerintah harus meningkatkan transparansi pengelolaan perikanan dengan melibatkan nelayan dan
pemangku kepentingan lainnya

Fisheries are an important part of the marine industry and are strategically responsible for
providing food resources, income, and employment opportunities. To ensure the sustainability of the
industry, management of fisheries resources must continue. The case study in this journal uses a
normative method with the results derived from a study of the law as a whole. Normative case studies
focus on positive legal inventories, principles and doctrines, concrete case findings, systematization,
degree of synchronization, comparison, and legal history. The supervision and enforcement of the
fisheries sector in Indonesia is complex and challenging. Fisheries have a lot of potential, but problems
in monitoring and complying with rules and regulations often hinder efforts to achieve sustainable
management. In terms of lawlessness, Indonesia's fisheries sector is highly profitable. To maintain the
sustainability of fisheries resources and maintain the balance of marine ecosystems, strong and effective
law enforcement is needed in the fisheries sector. All law enforcement institutions must work better
together and be better supervised. In addition, it is important to raise awareness of laws and regulations
related to investigation to ensure that any violations of fisheries regulations are identified and dealt with
firmly. The government should improve law enforcement and monitoring systems. The government
should increase the transparency of fisheries management by involving fishers and other stakeholders