TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENDAFTARAN TANAH

Abstrak

Demi mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pendaftaran tanah serta implementasinya. Dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, studi ini menerapkan metodologi penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep hukum. “Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, telah menetapkan secara jelas tanggung jawab dan peran BPN dalam pendaftaran tanah. Proses pendaftaran tanah mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengukuran tanah, verifikasi fakta fisik dan yuridis, pendaftaran hak, hingga penerbitan sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan. Namun, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, ketidakkonsistenan data pertanahan, dan penggunaan teknologi informasi yang belum efisien. Dua inisiatif penting yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas layanan adalah digitalisasi layanan pertanahan dan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kendati demikian, kontribusi BPN terhadap pengelolaan pertanahan yang lebih efisien belum mencapai kinerja optimal”. Untuk mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang lebih efisien, transparan, dan berkeadilan, diperlukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi teknologi digital, serta penguatan kerja sama antarinstansi.

In order to promote orderly land administration in Indonesia, this research seeks to investigate the National Land Agency's (Badan Pertanahan Nasional/BPN) role in land registration and how it is put into practice. Using primary, secondary, and tertiary legal sources, this study follows a normative legal methodology with a focus on statutes and concepts. “According to the findings, several laws and regulations, such as the Basic Agrarian Law of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997, have clearly outlined the responsibilities and roles of BPN in land registration. The land registration process consists of many steps, such as measuring the land, verifying physical and legal facts, registering rights, and finally, issuing land certificates as evidence of ownership. However, there are still a number of obstacles to overcome in the real world, including a lack of enough human resources, inconsistent land data, and inefficient IT use. Two significant initiatives aimed at enhancing the efficacy of services are the digitization of land services and the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). Still, BPN's contribution to more efficient land management has not been at its peak performance as yet”. In order to establish a land administration system that is more efficient, open, and fair, it is essential to enhance human resource capability, optimize digital technology, and strengthen collaboration across agencies.